Langsung ke konten utama

Apa Pendapat Robi Cahyadi Kurniawan Soal SK Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung?. Simak Aja di Sini

setialampung.com - DPP Partai Golkar melalui surat keputusan (SK) nomor: KEP.49/DPP/GOLKAR/2016 memutuskan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Plt ketua DPD I PG Lampung menggantikan Alzier Dianis Thabranie.

Di dalam SK tertangal 8 September 2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham ini dijelaskan beberapa poin penyebab terbitnya SK ini.

Menurut akademisi universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan, alasan paling kuat yang menyebabkan terbitnya SK plt ketua DPD I PG Lampung terdapat di dalam poin e yang mengatakan, DPD I Partai Golkar Lampung dinilai gagal melakukan rekonsiliasi seperti diamanatkan di dalam munaslub Partai Golkar tahun 2016 yaitu dengan tetap melakukan upaya pemaksakan kehendak dengan memberikan sangsi kepada kader yang tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh ketua DPD I PG Lampung.

"Gagal rasionalisasi, artinya dianggap gagal dalam kepemimpinan. Poin e ini adalah alasan paling kuat. Karena menyangkut internal Golkar," ujarnya kepada setialampung.com.

Robi menjelaskan, di dalam poin e itu pada intinya Alzier dianggap DPP tidak sejalan dan bertentangan dengan arah kebijakan DPP Golkar.

"Menurut saya, yang bisa dilakukan Alzier ada 3 hal. Yang pertama, sebagai kader yang baik menerima keputusan tersebut. Kedua, menolak dengan mengajukan banding kepada dewan kehormatan partai dengan bukti - bukti yang kuat bahwa ia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Atau yang ketiga yakni keluar dari Golkar jika sudah tidak lagi sejalan dengan hati nurani," ungkapnya.

Sebelumnya para petinggi DPD I PG Lampung menanggapi beredarnya SK pencopotan Alzier Dianis Thabrani dari jabatannya sebagai ketua DPD I PG Lampung.

Menurut Wakil Ketua DPD I PG Lampung Riza Mirhadi, sampai saat ini DPD I dan 15 DPD II kabupaten/kota tetap solid mendukung Alzier Dianis Thabranie sebagai ketua DPD I PG Lampung.

"Sampai sekarang saya belum dengar ada plt ketua DPD I PG Lampung. Yang pasti kami tetap solid mendukung dan mengakui kepemimpinan Alzier Dianis Thabranie," ujarnya kepada wartawan.

Hal serupa disampaikan Ketua Harian DPD I Golkar Lampung I Made Bagiasa bahwa dirinya belum mengetahui kebenaran beredarnya SK plt tersebut.

"Saya nggak tau. Nggak ada pemberhentian Alzier sebagai ketua DPD I PG Lampung. Karena sampai saat ini belum terima SK atau kabar apapun dari DPP. Itu cuma isu," katanya. 

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra menuturkan, sebagai partai besar. Apapun keputusan dan kebijakan yang diambil PG harus melalui mekanisme, AD/ART dan peraturan organisasi.

"Sampai hari ini kami belum terima SK apapun dari DPP. Jika benar ada, kita pelajari dulu apakah sudah sesuai mekanisme, prosedur dan AD/ART atau tidak," imbuhnya. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)