Langsung ke konten utama

​Badan Kehormatan DPRD Lampung 'Cium' Oknum Anggota Dewan Terindikasikan Main Proyek



setialampung.com - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Yanuar Irawan mengaku sudah mendengar dan 'mencium' adanya oknum anggota dewan yang diduga atau terindikasikan terlibat langsung di dalam sebuah proyek. 
"Kita tidak bisa menutup mata adanya indikasi oknum anggota dewan yang terlibat main proyek. Terlebih lagi banyak anggota dewan yang memiliki latar belakang pengusaha. Tapi semuanya harus dibuktikan sesuai fakta dan tertulis sejauh mana keterlibatannya," kata Yanuar ketika ditemui di ruang komisi V DPRD Lampung, Rabu (7/9).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tidak bisa melarang kalau ada adik anggota dewan yang main proyek.

"Jangan karena kakaknya anggota dewan, terus adiknya nggak bisa ikut proyek. Masak adiknya nggak boleh usaha untuk cari makan. Tapi kalau terbukti ada keterlibatan langsung oknum anggota dewan, ya silakan dibuktikan. Kalau tidak ada laporan tertulis susah membuktikannya. Contohnya seperti memberikan rekomendasi tertulis kepada dinas tertentu agar rekanan bisa memenangkan proyek, itu baru bisa dibuktikan sebuah pelanggaran," ungkapnya.

Soal kabar yang berkembang yang mengatakan adanya oknum anggota dewan berinisial Y yang diduga terlibat proyek, politisi PDIP ini menuturkan, secara informal dirinya sudah bertanya langsung dengan YR.

"Beliau (YR) menegaskan tidak ada keterlibatan di dalam masalah proyek. Kalau ada keterlibatan langsung akan diberikan warning. Kalau BK aturannya harus menerima laporan tertulis dan itu akan ditindaklanjuti. Tapi sampai hari ini, baik dari internal maupun eksternal belum ada laporan yang masuk ke BK," ungkapnya.

Terkait sangsi dari BK jika ada oknum anggota dewan yang terbukti main proyek, Yanuar menuturkan, hal itu tergantung keputusan semua anggota BK. Kalau pelanggaran ringan diberikan teguran, pelanggaran menengah diberikan surat peringatan tertulis, kalau pelanggaran berat, BK menyerahkan kepada masing - masing fraksi untuk memberikan sangsi. BK hanya terkait etika dan tata krama. Dan BK tidak memiliki wewenang untuk mem-PAW oknum anggota dewan.

Ditegaskannya, di dalam peraturan pemerintah dan tata tertib DPRD Lampung dikatakan, pejabat negara/daerah tidak diperkenankan main proyek.

"Saya lupa tatib nomor berapa," ujarnya.

Sementara YR ketika ditemui di ruang komisi IV DPRD Lampung membantah terlibat dalam proyek.

"Saya tidak pernah terlibat di dalam masalah proyek yang marak dipemberitaan media massa saat ini. Yang benar adik saya terima uang dari utusan orang. Dan uang itu memang punya adik saya yang lagi investasi. Bahkan adik saya nggak terima utuh uangnya, alias sudah dipotong," ungkapnya.

Sebelumnya YR disebut - sebut terindikasi atau diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek sebesar Rp14 miliar yang diduga melibatkan mantan kabiro perekonomian pemprov Lampung Farizal Badri Zaini. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)