Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

​Ini Tanggapan Ketua Harian DPD I PG Lampung Made Bagiasa Terkait Pernyataan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono

setialampung.com - Ketua Harian DPD I Partai Golkar (PG) Lampung I Made Bagiasa angkat bicara soal pernyataan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono yang mengatakan, kebijakan DPP PG bersifat top down yakni setelah pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dan ditetapkannya Setya Novianto sebagai ketua umum DPP PG, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan.

Menurut Made, untuk DPD I PG Lampung sudah melaksanakan musda dan telah mendapat restu dan ditandatangani langsung ketua umum dan sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PG yang saat itu masih dijabat Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. 

"Lampung sudah clear kok, sudah Musda, sudah mendapatkan restu dari ketua umum Aburizal Bakrie, dan juga ditanda tangani sekjen idrus marham," katanya, Kamis (1/9).

Ia juga menegaskan, hasil Musda juga sudah sah. Dan terkait kepengurisan 3 periode harus mengantongi dukungan 2/3 suara, maka terpilihlah M. Alzier Dianis Thabrani secara Aklamasi.

"Saat pelantikanya juga kan dihadiri ketua umum Aburizal Bakrie, Idrus Marham dan jajaranya. Jadi hasil Musda sudah sah dan itu syarat untuk tiga periode harus 2/3 suara kita sudah ada, pelantikannya di Novotel waktu itu," jelasnya.

Ia juga menegaskan, apa yang sudah dilakukan pihaknya dengan menggelar Musda Golkar Lampung beberapa waktu yang lalu jauh sebelum diadakanya Munaslub. Dan pihaknya juga meyakini Musda sudah sesuai aturan karena memang sudah disetujui oleh ketua umum Aburizal Bakrie dan sekjend Idrus Marham.

"Kita sudah sesuai dengan prosedur, dan yakin Musda di Lampung clear tidak ada masalah. Karena pelaksanaanya disetujui oleh DPP, dan pelantiknya pun dihadiri langsung ketua umum dan jajaranya," ungkapnya.

Terkait prestasi yang dipertanyakan oleh pihak - pihak yang menginginkan Musda oleh Agung Laksono dan BPPGL, dirinya meminta penafsiran yang lebih spesifik. Menurutnya, di Lampung suara partai mengalami kenaikan. Namun memang secara kursi di DPRD mengalami penurunan.

"Prestasi juga prestasi yang mana, kita di Lampung suara partai mengalami kenaikan, namun memang jumlah kursi DPRD mengalami penurunan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, sesuai instruksi ketua umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, hasil munas salah satunya adalah rekonsiliasi harus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

"Saya prihatin rekonsiliasi belum berjalan di Partai Golkar Lampung. Tapi sudah ada tim pencari fakta yang sudah ke Lampung," ujar Agung Laksono, usai Musyawarah Daerah (Musda) Kosgoro Lampung di gedung LPMP Bandarlampung, Kamis (1/9).

Agung juga menegaskan, kebijakan DPP Partai Golkar bersifat top down. Artinya, setelah pelaksanaan munas di DPP, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musda tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk Lampung.

"Sifatnya top down. Kebijakan dari pusat munas, maka filosofinya mengalir dan dikuti musda sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan. Dan kalau mau ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Golkar di Lampung, harus ada regenerasi dan perubahan di tubuh DPD I PG Lampung," ungkapnya.

Agung menjelaskan, berdasarkan ketentuan di peraturan organisasi (PO), jabatan ketua DPD hanya dua periode. Bisa tiga kali menjabat jika kinerjanya terukur dan punya prestasi. Artinya, dilihat dulu apakah ada peningkatan perolehan jumlah kursi DPRD provinsi, kabupaten/kota atau tidak dan apakah ada peningkatan hasil pilkada atau tidak.

Saat ditanya apakah akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (plt) jelang musda Lampung, Agung menuturkan, hal itu tergantung situasi. Bisa ditunjuk plt dulu atau langsung musda.

"Kalau ingin ada perbaikan nasib golkar, harus ada perubahan di Lampung. Dan pilih pemimpin yang punya kemampuan, bijaksana, obyektif. Jangan pilih ketua yang hanya ekstrim mementingkan kepentingan satu kelompok saja," pungkasya. (ben)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…