Langsung ke konten utama

​Joni Corne Prihatin Atas Sikap dan Pernyataan Petinggi Partai Golkar di Lampung

setialampung.com - Juru bicara Barisan Perubahan Partai Golkar (PG) Lampung (BPPGL), Jonny Corne prihatin atas sikap dan pernyataan jajaran DPD PG di Lampung dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Joni Corne, terkadang statemen dan langkah - langkah yang diambil jajaran pengurus teras DPD I PG Lampung mencerminkan seorang politisi senior atau menggambarkan seorang petinggi partai.

Dijelaskannya, berkenaan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, jika tidak difahami akan menciptakan pembohongan publik. Apakah itu karena skenario yang disengaja atau bisa juga karena ketidakmampuan dalam mengindentifikasikan permasalahan.

Dilanjutkannya, yang pertama mengenai tanggapan terhadap pidato politik Agung Laksono selaku ketua dewan pakar DPP PG dan ketua umum DPP Kosgoro pada acara Musda Kosgoro Provinsi Lampung. Dimana permasalahan, ulasan dan saran yang harus diambil berkenaan dengan keterpurukan PG di Lampung yang disampaikan Agung Laksono ditanggapi petinggi DPD I PG Lampung sebagai dendam lama.

"Suatu ungkapan yang tidak patut disampaikan dalam menanggapi pidato ketua ormas pendiri PG yang pernah menjadi ketua DPR RI, Menko, dan ketua DPP PG. Untuk apa seseorang yang pernah meraih posisi jauh lebih tinggi di republik ini menaruh dendam terhadap seseorang," ungkapnya dalam rilis yang diterima setialampung.com.

Kedua, lanjutnya, mengenai prestasi PG Lampung, dirinya heran pihak yang tidak paham cara menghitung menang kalahnya partai.

"Bagaimana mau mengelola partai dengan baik. Jika bicara prestasi kita akan bicara rangking atau peringkat. Bukan bicara angka - angka nominal. Posisi rangking hasil pemilu itu didapat dari angka persentase perolehan suara, bukan dari jumlah perolehan suara. Karena dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, tentu saja jumlah suara menjadi bertambah. Yang benar itu pertambahan penduduk berdampak positif terhadap peringkat partai, bukan malah sebaliknya, pertambahan suara pemilih justru menurunkan peringkat partai," jelasnya.

Anggota DPRD Pesawaran ini mencontohkan,  tergambar dari penurunan jumlah kursi di DPRD dan posisi pimpinan dewan pada pemilu 2004, anggota DPRD Lampung berjumlah 65 org, ang Fraksi Golkar 16 orang. Berarti persentasi perolehan suara adalah 24%. Pada pemilu 2009 anggota DPRD Lampung menjadi 75 orang. Anggota fraksi Golkar 11 orang, berarti persentase perolehan suara adalah 14,6%. Kemudian, karena pertambahan penduduk pada pemilu 2014 anggota DPRD menjadi 85 orang. Fraksi Golkar tinggal 10 orang.

"Artinya persentase perolehan suara adalah 10/85 = 8,5%. Ini sangat menyedihkan. Karena para pimpinan partai tidak mampu memanfaatkan pertambahan mata pilih untuk meningkatkan prestasi partai tapi justru sebaliknya. Dan anehnya hal ini diekspos sebagai hal yang membanggakan. dimana dikatakan perolehan suara Golkar Lampung naik walaupun perolehan kursi turun. Ini sangat memalukan, karena semua orang tau kenaikan jumlah suara sah sebagai konsekwensi dari kenaikan jumlah penduduk dan makin sedikitnya partai peserta pemilu," tandasnya.

Ditambahkannya, menanggapi pernyataan petinggi DPD PG Bandarlampung yang menyatakan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Golkar Lampung saat ini akibat dampak gerakan Agung Laksono. Menurutnya merupakan pernyataan yang sangat ngawur. Karena tidak memahami permasalahan.

"Kondisi yang terjadi saat ini bukan karena akibat dualisme PG yang lalu. Tetapi akibat telah terjadi salah kelola partai yang telah mengabaikan ketentuan yang ada dan menerabas batas - batas kepatutan yang biasa berlaku dikalangan politisi dan  negarawan," ujarnya.

Ditegaskannya, gerakan BPPGL tidak berkenaan dengan mosi tidak percaya atau mngugat ke absahan kepengurusan yang ada. Tetapi karens melihat telah terjadi pelanggaran PDLT yang dapat berdampak fatal bila tidak segera ditanggulangi.

"Semua indikasi pelanggaran sudah kami sampaikan ke DPP. Dan DPP telah mnurunkan tim pencari fakta yang bertugas memotret semua yang terjadi. Dan jika nanti DPP menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, maka kepengurusan DPD I PG Lampung bisa diberhentikan," pungkasnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …