OPINI: Bandar Lampung “KOTAKU” 2020 ?

Oleh : Robi Cahyadi Kurniawan
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA


Bulan Agustus 2016 lalu, penulis diundang dalam kapasitas sebagai akademisi dan pengamat, dalam launching dan sosialisasi program, serta terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilakukan oleh Kementrian PUPR yang bekerjasama dengan Bappeda Kota Bandar Lampung. Program ini sebenarnya adalah program yang sudah dilakukan sejak era Presiden sebelumnya, yakni tahun 1999 dinamakan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), lalu tahun 2007 dinamakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MPk).

Pada tahun 2015 berubah menjadi Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) yang diubah menjadi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP). Program tersebut berganti nama kembali ditahun 2016 menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang direncanakan hingga tahun 2019.

Program ini menarik untuk dicermati karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga bila berhasil akan bermanfaat dari sisi lingkungan yang bersih dan layak huni, ekonomi yang aktif yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan itu. Diprediksikan, pada tahun 2030 sekitar 3 milyar orang atau 40% dari populasi dunia akan membutuhkan rumah yang layak dan akses ke infrastruktur dan layanan dasar seperti sistem air dan sanitasi.

Khususnya di Indonesia, data Kementrian PUPR menyebutkan bahwa sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35.291 ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Populasi penduduk perkotaan di Indonesia meningkat, dari 7400 orang per km² menjadi 9400 orang per km². Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga kawasan kumuh terus meningkat.

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan itu dicapai dengan cara menurunkan atau menihilkan luas permukiman kumuh, membuat kelompok kerja (pokja) ditingkat kabupaten/ kota, rencana penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan RPJMD Kab/Kota, peningkatan penghasilan masyarakat melalui peningkatan penghidupan masyarakat, serta merubah perilaku masyarakat menjadi bersih dan sehat.
Berdasarkan Permen PU No 2 tahun 2016, strategi penanganan kumuh dilakukan dengan tiga cara; pertama dengan pemugaran yaitu perbaikan dan atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Cara kedua yakni dengan peremajaan; dilakukan dengan mewujudkan tempat tinggal, kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik.

Cara ketiga dengan permukiman kembali, dilakukan dengan mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan jika suatu lokasi tidak memungkinkan lagi dipugar atau diremajakan, ketidakmungkinan ini berdasarkan kriteria lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi manusianya.

KONDISI KEKINIAN


Luas wilayah kumuh nasional pada tahun 2016 sebesar 35.291 Ha, yang terdiri dari luas kumuh terdiri dari 23.473 Ha berada di wilayah perkotaan dan 11.818 Ha di wilayah perdesaan. Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah kumuh dan tahun 2016 ini dianggarkan diantaranya adalah Kota Bandar Lampung sebesar 266,64 Ha, Kota Metro sebesar 84,9 Ha, Kabupaten Pringsewu sebesar 46,9 Ha dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 90,5 Ha.

Khusus untuk Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 406/III.24/HK/2016 dan menjadi data dalam Permen PU No 2 tahun 2016 luas wilayah kumuh di Kota Bandar Lampung terdapat di 18 kecamatan dan 67 kelurahan dibagi menjadi tiga zona yaitu kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan.

Wilayah yang masuk dalam kategori kumuh berat adalah Kelurahan Way Laga (5 Ha) di Kecamatan Sukabumi, di Kecamatan Panjang terdiri dari Kelurahan Panjang Selatan (1,75 Ha), Panjang Utara (3,01 Ha), Karang Maritim (0,26 Ha) dan Way Lunik (5,89 Ha). Kumuh berat juga terdapat di Kecamatan Bumi Waras terdiri dari Kelurahan Bumi Waras (0,62 Ha) dan Kangkung (0,59 Ha), Kecamatan Teluk Betung Selatan terdiri dari Kelurahan Teluk Betung (1,37 Ha) dan Kelurahan Gunung Mas (9,09 Ha). Kumuh berat juga terdapat di Kecamatan Rajabasa yang terdiri dari Kelurahan Rajabasa Nunyai (3,87 Ha) dan Rajabasa Jaya (13,1 Ha).

TANTANGAN KEDEPAN


Hasil FGD pada Program KOTAKU khususnya pada Kota Bandar Lampung terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Tantangan pertama yaitu penataan kawasan kumuh harus disesuaikan dan disinergikan dengan RPJMD Kota Bandar Lampung, yang juga disesuaikan dengan master plan wilayah, yang tertuang dalam RTRW Kota.

Kondisi sebagian wilayah kumuh, adanya wilayah pemukiman penduduk yang illegal, misalnya di kelurahan Way Lunik, yang 80 % penduduknya adalah buruh, dan 75% dari penduduknya tinggal dan menumpang di tanah orang lain (illegal) yang sebagian besar tanah milik PJKA, Pelindo dan hak milik orang lain, masyarakat yang tinggal disana memang benar-benar miskin sehingga tidak memiliki tempat tinggal. Masalah lain di Kelurahan Way Lunik adalah apabila datang musim hujan, aka nada banjir yang merupakan limpahan dari kelurahan Way Gubak dan Kelurahan Way Laga, sehingga kedua kelurahan itu perlu juga mendapat perhatian.

Permasalahan sampah, merupakan kendala dalam upaya mensukseskan program ini, diwilayah pesisir pantai Kota tumpukan sampah warga menjadi masalah bagi lingkungan dan sumber penyakit, yang perlu adanya penanganan yang komprehensif. Di wilayah pesisir juga banyak wilayah illegal yang menjadi keluarahan, terbentuknya RT masuknya listrik, lahan yang tidak produktif,sehingga masyarakat numpang hidup terlebih dahulu serta mengesampingkan legalitas status lahan .

Di wilayah lain, misalnya di Kelurahan Sumber Agung masih banyak daerah yang mengalami kekeringan dimusim kemarau, sehingga menjadi masalah untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya, sehingga diperlukan strategi lain selain tiga strategi awal yang ditetapkan oleh program KOTAKU.

Tantangan berikut untuk suksesnya program ini adalah lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, evaluasi program-program terdahulu, ada beberapa masyarakt yang sudah tersentuh program kembali hidup dengan pola lama mereka karena lemahnya pengawasan dan keberlanjutan program. Mentalitas dan perilaku masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dengan pola yang baru.

Tantangan dan dilema berikutnya adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah , untuk penanganan kawasan kumuh, ketiadaan master plan pengembangan kawasan dan lahan, ketersediaan dana serta koordinasi antar sektor terkait.
Tulisan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral penulis untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program ini kepada khalayak luas, khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung agar bersama-sama berpartisipasi dengan kesadaran masing-masing demi mewujudkan Kota Bandar Lampung yang lebih layak huni baik secara sosial, ekonomi dan psikologi.
Seperti program-program lain maka partisipasi masyarakat, dalam beragam bentuk baik membangun, mengkritik, mengawasi dan menilai atau mengevaluasi sangat diharapkan agar menjadi bahan pijakan pengambil kebijakan dalam rangka membuat kebijakan lanjutan yang lebih baik.

Tabiik Puun.
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog