​Soal Penggunaan Dana Hibah dan Bansos, Pekan Ini DPRD Bandarlampung Panggil BPKAD

​setialampung.com - DPRD Bandarlampung pekan ini akan memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung. Pemanggilan ini terkait tindaklanjut atau perkembangan akhir soal temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandarlampung tahun anggaran 2015 perihal penggunaan anggaran dana hibah dan bansos sebesar Rp60.390.257.000,00 yang belum dilengkapi laporan penggunaan anggarannya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi kepada setialampung.com, Senin (26/9).

"Sehubungan banyaknya dana hibah yang menjadi temuan BPK, maka kami selaku yang memberikan anggaran akan melakukan pemanggilan pihak - pihak yang menerima dana hibah. Ini harus kita tindaklanjuti, apakah temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Diagendakan dalam minggu - minggu ini," kata Wiyadi.

Selain BPKAD, politisi PDIP mengatakan, pihaknya akan memanggil semua pihak yang menerima dana hibah dan bansos tersebut.

"Temuan BPK itu menjadi bahan evaluasi buat kami. Terutama badan anggaran, ketika menyediakan pos anggaran dana hibah dan bansos," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung, atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandarlampung tahun anggaran 2015. BPK menemukan penggunaan anggaran sebesar Rp60.390.257.000,00 belum dilengkapi laporan penggunaan anggarannya.
Di dalam LHP BPK itu dikatakan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Bandarlampung menganggarkan belanja hibah dan belanja bansos sebesar Rp70.419.083.000,00 dan Rp23.183.040.000,00, dengan realisasi masing – masing sebesar Rp62.313.507.000,00 (88,48%) dan Rp12.517.800.000,00 (54 %).

Mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan verifikasi usulan penerima hibah yang ditetapkan dalam keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uangnya. Penyampaian usulan penerima hibah dilakukan secara tertulis kepada walikota oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Jika telah disetujui, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan. Setiap penerima hibah diwajibkan untuk menandatangani NPHD. Kemudian proses pencairan dana berlangsung dalam bentuk transfer ke penerimanya dengan mekanisme SP2D – langsung (LS).

Proposal yang disetujui walikota untuk diberikan bantuan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan dengan mencairkan dana yang besarannya sesuai dengan disposisi walikota. Pencairan dana hibah dan bansos di atas Rp5.000.000,00 diberikan melalui mekanisme SP2D-LS. Sedangkan pencairan bansos dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 diberikan secara tunai dari bendahara bantuan kepada penerima sesuai dengan proposal yang disetujui walikota.

Penerima hibah dan bansos berkewajiban melaporkan secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos, menunjukkan bahwa penerima belanja hibah sebesar Rp48.503.357.000,00 dan bansos sebesar Rp11.886.900.000,00 sampai pemeriksaan berakhir belum menyampaikan laporan penggunaan dananya.

Dana Rp60 miliar lebih yang belum ada laporan penggunaannya itu dengan rincian, belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat senilai Rp6.319.595.000,00, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp42.183.762.000,00, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.367.500.000,00, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp10.519.400.000,00.

Menurut BPK Lampung, temuan ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 pasal 133 ayat (2), Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaiman dengan diubah terakhir dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Kemudian peraturan walikota nomor 4 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bansos, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD di lingkungan pemerintah Kota Bandarlampung.
Atas permasalahan ini, BPK Lampung merekomendasikan kepada walikota Bandarlampung untuk memerintahkan kepala BPKAD untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan hibah dan bansos. Menginstruksikan bendahara bantuan untuk lebih tegas dalam meminta laporan penggunaan dana kepada penerima hibah dan bansos.

Kepala BPKAD Trisno Andreas melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Kamis (4/8) mengaku sudah mengirimkan surat teguran kepada para penerima dana hibah dan bansos tersebut.

“Sudah ditegur dengan surat teguran walikota kepada penerima untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Trisno juga mengatakan, soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung terkait belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp60.390.257.000,00.

Menurut Trisno, sesuai permendagri RI no 39 tahun 2012 tentang perubahan permendagri RI nomor 32 tahun 2011 dan permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, semestinya dinas terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penggunaan dana hibah dan bansos, semestinya yang melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos adalah dinas terkait masing – masing.

“Misalnya kalau terkait Jika terkait sosial ada dinas sosial, kesbangpol atau kalau dari sisi keagamaan mungkin dari kementerian keagamaan. BPKAD hanya sebagai kasir. Sudah ada yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, tapi ada yang belum.

Kepala Kesbangpol Bandarlampung Aksa Djamili mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya melakukan verifikasi. Ini sesuai dengan aturan dan perundang – undangan yang ada, hanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar yang mendapat pelayanan.

“Kami hanya verifikasi persyaratan. Kalau cair juga nggak pernah lapor ke kesbangpol. Berdasarkan ketentuan yang menerima bantuan harus memberikan laporan. Jadi yang nerima uangnya yang nggak bener,” ujarnya singkat saat dihubungi setialampung.com, Senin (8/8). (ben)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog