Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

​Bakal Calon Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen Pemegang Hak Suara

setialampung.com - Musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD I Partai Golkar (PG) Lampung menurut rencana akan dilaksanakan 14 Desember mendatang.

Ketua Steering Committee (SC) Musdalub DPD I PG Lampung, Ismet Roni ketika ditemui setialampung.com, di DPD I PG Lampung, Jumat (9/12) mengatakan, persyaratan bakal calon ketua DPD I PG Lampung yaitu mengacu petunjuk pelaksanaan DPP PG nomor : JUKLAK - 5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang perubahan JUKLAK - 4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang musyawarah - musyawarah Partai Golongan Karya di daerah.

Di dalam Juklak 05 tersebut terdapat 11 persyaratan bakal calon ketua DPD I PG Lampung. Diantaranya bakal calon sekurang - kurangnya didukung 30 % dari pemegang hak suara.

"30 persen dukungan hak suara itu diperoleh bakal calon dengan cara voting di dalam musdalub," ujarnya.

Ismet mencontohkan, misalkan pada hari H pelaksanaan musdalub ada empat bakal calon ketua. Maka, terhadap keempat bakal calon ketua itu langsung dilakukan voting di hadapan para pemegang hak suara.

"Voting langsung di arena musdalub dengan menggunakan kotak suara. Kalau pada saat voting itu ada bakal calon yang tidak mendapat dukungan minimal 30 persen suara, maka tidak bisa ikut proses pemilihan ketua DPD I. Artinya bakal calon itu otomatis gugur dari pencalonan," jelasnya.

Selain minimal didukung 30 persen pemegang suara, Ismet menuturkan, persyaratan bakal calon ketua DPD I PG Lampung lainnya diantaranya minimal berpendidikan S I, aktif menjadi anggota partai golkar sekurang - kurangnya lima tahun dan bagi kader yang tidak memenuhi persyaratan seperti tertuang di dalam juklak 05 tersebut, maka bakal calon harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar. (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…