Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Demi Dinata Berharap Kasusnya dengan Hazizi Cepat Selesai

setialampung.com - Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Jumat (23/12) mengatakan, dirinya berharap permasalahan antara pihaknya dengan oknum anggota DPRD sekaligus ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi bisa secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Baru satu kali saya diperiksa sebagai saksi. Sampai sekarang belum ada komunikasi Hazizi ke saya," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya didampingi kuasa hukum menghadapi masalah ini, Demi mengaku sejauh ini belum menggunakan kuasa hukum.

"Ya kalau memang nanti kuasa hukum diperlukan, saya akan pakai kuasa hukum," katanya.

Sebelumnya, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12). (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…