Langsung ke konten utama

​Dua Anggota DPRD Tanggamus Mangkir dari Panggilan KPK




setialampung.com - Meski sudah menahan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap proses APBD 2016 Tanggamus. Terbaru, Kamis (29/12), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk tersangka Bambang Kurniawan.

Juru bicara (KPK) Febri Diansyah kepada setialampung.com, Kamis (29/12), mengatakan, semestinya KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi. Namun dua anggota DPRD Tanggamus mangkir dari panggilan KPK.

"Dijadwalkan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi untuk tersangka BK (Bambang Kurniawan). 2 orang anggota DPRD yang tidak hadir yaitu Aris Budianto dan Sunu Jatmiko. Kami akan jadwalkan ulang pemanggilan untuk saksi yang nggak hadir," ungkapnya.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Kamis (22/12). Bambang ditahan karena diduga melakukan suap terhadap anggota DPRD Tanggamus terkait APBD Tanggamus.

"Terhadap tersangka BK (Bambang Kurniawan) dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur, Cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur," ujar Jubir KPK Febri Diansyah kepada setialampung.com, Kamis (22/12).

Febri menuturkan, Bambang ditahan selama 20 hari terhitung mulai 22 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …