Langsung ke konten utama

​FMPK Laporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Mabes Polri

setialampung.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) Lampung, Rofei mengatakan, pihaknya telah melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN ke Mabes Polri, Kamis (29/12). Di dalam surat laporan nomor : 001/FMPK-BL/12/2016 itu, FMPK menilai Herman HN diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yaiti Herman diduga memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Rofei mengungkapkan, indikasi atau dugaan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri yang dilakukan Herman HN yaitu tertundanya pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV pada tahun 2012.

"Dugaan ini mengarah pada pembayaran dana sertifikasi guru tahun 2012 ditutupi pada anggaran tahun 2013 dan kejadian ini terus berlanjut sampai sekarang. Makanya dana sertifikasi guru tahun 2016 juga tersendat pembayarannya," ungkapnya, seperti dilansir fajar sumatera.

Menurutnya, sesuai peraturan, dana sertifikasi guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tidak boleh dialihkan untuk kegiatan lainnya.

"Diduga dana sertifikasi dicairkan melalui rekening seseorang. Kemudian diduga merekayasa pembuatan SPJ untuk mengeluarkan dana itu," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, dirinya menduga tersendatnya pencairan dana sertifikasi guru tahun 2012 itu digunakan Herman HN untuk ikut dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung beberapa waktu lalu.

"Diduga saat itu dana sertifikasi guru digunakan untuk membiayai Herman ikut pilgub. Kemudian, tertundanya dana sertifikasi guru pada 2015 sekitar Rp71 miliar digunakan untuk pemilihan Walikota Bandarlampung," jelasnya.

Lalu, katanya, pihaknya melaporkan Walikota Bandarlampung Herman HN atas dugaan penarikan setoran fee proyek dari rekanan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekitar 15 persen dari nilai pagu paket pekerjaan.

"Diduga ada intervensi kepada panitia lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa/pelelangan yang harus dimenangkan oleh rekanan yang telah ditentukan pemenangnya karena sudah ada uang setoran 15 persen. Dugaan lainnya yaitu banyaknya paket pekerjaan bernilai diatas Rp1 miliar disinyalir dikerjakan oleh adik ipar dan adik sepupu kandungnya. Ini diindikasikan dengan cara penunjukan langsung (PL). Untuk diatas Rp5 miliar dikerjakan melalui kerabat dan saudara Herman HN," tegasnya.

Kemudian, ujarnya lagi, disinyalir ada hasil dana setoran dari Kadis PU Bandarlampung Tirta ke Walikota Bandarlampung Herman HN untuk dibelanjakan aset pribadi. Hal ini atas dasar Wali Herman HN diduga telah memiliki harta kekayaan tidak wajar berupa rumah dan mobil mewah serta memiliki emas, berlian yang disimpan dalam banker rumah di Bandarlampung.

"Indikasi ini juga dibuktikan Herman HN mampu mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung dan Walikota Bandarlampung untuk dua periode," ungkapnya.

Permasalahan ketiga, belum ada kejelasan nama penerima dana hibah dan bansos tahun 2015 yang telah menjadi temuan BPK RI perwakilan Lampung sekitar Rp60 miliar.

"Karena tidak ada kejelasan di kejati Lampung, makanya saya laporkan ke Bareskrim Mabes Polri agar permasalahan ini ada titik terangnya. Karena munculnya dugaan penerima dana bansos dan hibah dan laporan pertanggungjawabannya disinyalir hanya rekayasa saja," ucapnya.

Ia berharap, Mabes Polri dapat segera mengusut tuntas laporan tersebut guna menekan angka korupsi di Kota Tapis Berseri maupun Bumi Ruwa Jurai.

"Semoga pelaporan ini ada efek jera bagi pejabat agar tidak melakukan korupsi dan dapat bekerja secara lurus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"harapnya.

Sementara staf penerima surat Mabes Polri, Mince mengakui pihaknya telah menerima laporan dari FMPK. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …