Langsung ke konten utama

​Gubernur Lampung Ridho Ficardo Berharap Putra - Putri Lampung Memiliki Daya Saing Kuat

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung yang memiliki kemampuan sebisa mungkin diberikan sertifikasi. Supaya tidak kalah, tidak tersisih hanya karena masalah kualifikasi tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan acara pencanangan dan penandatanganan Lampung kompeten di Gedung Pusiban, Jum'at (16/12).

Dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan kedepan akan semakin keras. Apabila tidak siap, maka akan ditelan oleh persaingan.

"Untuk itu perlu diadakannya Lampung kompeten ini," ujarnya.



Telah ada 5 (Lima) provinsi yang telah melakukan sertifikat kompetensi ini yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Provinsi lampung memiliki posisi strategis dari sisi lokasi, karena Lampung merupakan penunjang untuk memberikan dukungan di pulau Sumatera dan penghubung dengan ibu kota.

Dari posisi persaingan, Lampung akan menjadi basis dari kegiatan perekonomian ketika ekonomi dibuka secara global. Banyak yang melirik, berkegiatan dan berinvestasi di Lampung.



Dengan dibukanya MEA ini, maka perlu dikembangkan potensi SDM anak-anak Lampung, apabila  tidak siap, maka pembangunan di Lampung akan memakan masa depan anak - anak Lampung yang akan dijadikan korbannya.

"Saya tidak ingin anak - anak Lampung seperti anak-anak di jakarta. Dimana sebagai pusat bisnis ibukota, tetapi anak betawi tidak siap, dan akhirnya tersingkir. Saya Berharap bahwa anak - anak Lampung bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, bukan menjadi tuan tanah di daerahnya," tambahnya.

Pemerintah provinsi lampung sangat bersemangat, memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam mempersiapkan SDM provinsi Lampung. Namun, tidak ada artinya apabila kemajuan tersebut justru tidak memperoleh manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Pemerintah provinsi Lampung juga sangat memberikan dukungan, dorongan dan memfasilitasi untuk secapat-cepatnya melakukan pengakuan kompetensi dalam bentuk sertifikasi kompeten.

Ditambahkan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ir. Sumarna F. Abdurrahman, M.Sc, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada provinsi Lampung karena telah mendeklarasikan Lampung Kompeten.

"Pendeklarasian Lampung kompeten ini memiliki makna, bahwa pemerintah Lampung memiliki komitmen untuk mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi untuk SDM-nya. Artinya dalam pengembangan sistem berbasis kompetensi ini ada 4 (empat) pilar yang harus dibangun bersama," ujarnya.

Adapun pilar tersebut yaitu pengembangan standar kompetensi, penerapan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, memastikan pembangunan, pendidikan dan pelatihan telah dilakukan oleh pembina dengan benar yang telah memiliki sertifikasi, serta setelah semua memiliki sertifikasi maka pihak industri harus mengakui bahwa yang memiliki sertifikat memang layak menjadi dasar penilaian.

Dalam acara ini juga terdapat, penandatanganan MOU tentang SDM berbasis kompetensi, penerimaan sertifikat kompetensi dan penandatanganan berita pinjam pakai kendaraan pelatihan.

Adapun bidang dalam penerimaan sertifikat kompeten yaitu bidang Pariwisata, bidang peternakan, bidang Kontruksi, bidang BKD, bidang Bakorluh, bidang Naker, bidang Perkebunan, bidang perikanan, bidang kesehatan, bidang pertahanan pangan,dan bidang  pengawasan benih. Acara ini dihadiri oleh dirjen kementerian tenaga kerja, forkopimda, perwakilan Polda Lampung, kepala sertifikasi agribisnis, kepala BKD dan bupati/walikota. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …