Langsung ke konten utama

​M. Ridho Ficardo Imbau Gunakan Kemampuan Fiskal Ekonomi Demi Kesejahteraan Masyarakat

setialampung.com - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 kepada SKPD dan Satker Provinsi Lampung serta kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Komplek Pemprov Lampung, Jumat (16/12).

Ridho mengatakan, DIPA telah diserahkan oleh Presiden kepada gubernur seluruh Indonesia pada 7 Desember lalu, dan kini sebagai wakil pemerintah di daerah Gubernur menyerahkan kepada instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung.



Pada penyerahan DIPA oleh presiden beberapa waktu lalu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yang diamanatkan Presiden terkait pelaksanaan DIPA 2017. Diantaranya Presiden berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 10,5% dan pengangguran ditelan menjadi 5,6% di Indonesia.
Gubernur menuturkan, alokasi Dana APBN untuk Lampung mengalami penurunan dimana pada tahun lalu mendapatkan cukup besar yakni 9,04 Triliun dan pada 2017 akibat beberapa alasan seperti penghematan pagu anggaran hingga pelemahan ekonomi global dan Lampung menerima 7,199 triliun atau mengalami penurunan 11,81%.

Ridho menjelaskan, dalam penyerahan DIPA oleh Presiden beberapa waktu lalu, Lampung menerima Dana Insentif Daerah sebesar 208.429 milyar.

"Saya ucapkan terimakasih kepada bupati dan walikota yang telah menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas prestasi tersebut Pemprov Lampung dan kabupaten/kota di Lampung mendapatkan penghargaan dalam pencapaian kinerja dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID)," ujar Ridho.

Untuk itu Gubernur Ridho mengajak semua unsur untuk bekerja lebih keras lagi dan memanfaatkan kemampuan fiskal ekonomi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. Jumlah kekuatan fiskal ekonomi Lampung pada 2017 yakni sebesar 36,1 Triliun yang terdiri dari APBD Provinsi dan APBN senilai 14,777 triliun, dan 28,141 triliun APBD kabupaten/kota se-Lampung. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …