​Meski Belum Terbukti Bersalah, Yohannes Nilai Hazizi Diduga Telah Rusak Kredibilitas DPRD

setialampung.com - Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, Yohannes Joko Purwanto menilai, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi diduga telah mencoreng nama baik wakil rakyat di DPRD pasca pasca dilaporkan ke Polresta Bandarlampung atas dugaan menerima setoran proyek sebesar Rp515 juta dengan menjanjikan akan mendapat proyek di Lampung Selatan.

"Walaupun belum terbukti salah ataupun benarnya, tetapi setidaknya masyarakat Bandarlampung mengetahui bahwa para Wakil Rakyat ini rentan melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri," kata Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung, Yohannes Joko Purwanto, seperti dilansir fajarsumatera.

Menurutnya, seharusnya sebagai wakil rakyat bisa mengemban amanah rakyat dan menjalankan tugas sebagai pengawas anggaran dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat, para anggota dewan itu harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding memikirkan diri sendiri.

"Kalau wakil rakyatnya saja sudah tidak ada niat baik dalam menjalankan tugas. Terus masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada siapa lagi agar anggaran yang dijalankan oleh satker dapat berjalan dengan maksimal," ucapnya.

Ditambahkannya, dugaan kasus Hazizi ini telah menambah deretan beberapa pejabat di Lampung yang tersandung persoalan hukum sepanjang tahun 2016. Misalnya, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh KPK RI, pemeriksaan walikota Bandarlampung, Herman HN di Kejagung. Mantan Kepala Dinas PU Waykanan, Ahmad Odani yang dilaporkan oleh KPKAD ke KPK RI beberapa waktu lalu.

"Setidaknya publik mengetahui, bahwa hukum di Lampung diduga masih lemah sehingga pejabatnya berani melawan aturan," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ia berharap aparat hukum dapat segera mengusut tuntas persoalan penerimaan setoran proyek yang diduga dilakukan Hazizi. Serta menindak tegas siapapun oknum yang melawan hukum.

"Dibuat jera agar pejabat kita nantinya dapat mengemban amanah jabatan dengan sebaik mungkin," harapnya.

Sementara itu, Kepala Biro informasi dan pusat data Matala Lampung, Sony Ashadel berharap, aparat hukum harus segera menindaklanjuti laporan masuk yang melibatkan nama anggota DPRD Lampung Hazizi terkait telah menerima sejumlah uang setoran proyek dari rekanan sekitar Rp515 juta.

"Kalau laporan itu tidak ditindaklanjuti, maka secara otomatis telah menurunkan kredibilitas aparat hukum di mata publik dan muncul asumsi bahwa aparat hukum di Lampung takut dengan pejabat," ujar Sony.

Untuk itu, ujarnya lagi, aparat hukum sebaiknya dapat mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas tanpa adanya tebang pilih. Karena semua warga NKRI dimata hukum adalah sama.

"Mau dia kaya, miskin, cakep, jelek itu tidak ada gunanya di mata hukum. Karena hukum yang sebenarnya itu bekerja untuk oknum yang telah melanggar hukum agar ada efek jera," ungkapnya.

Terpisah Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPAKD) Lampung, Gindha Anshori harap Polresta Bandarlampung dapat bersikap independen dalam memeriksa saudara kandung ketua MPR Zulkifli Hasan ini.

"Setiap warga negara, baik pejabat maupun masyarakat kecil terlihat sama dimata hukum. Jangan pernah ada keistimewaan seorang pejabat yang telah melakukan kesalahan. Dalam melayani hukum harus secara independen dan tidak terpengaruh kekuasaan. Kita dukung Polresta melakukan pengusutan permasalahan ini," pungkasnya.

setialampung.com - Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Jumat (23/12) mengatakan, dirinya berharap permasalahan antara pihaknya dengan oknum anggota DPRD sekaligus ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi bisa secepatnya diselesaikan dengan baik.

"Baru satu kali saya diperiksa sebagai saksi. Sampai sekarang belum ada komunikasi Hazizi ke saya," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya didampingi kuasa hukum menghadapi masalah ini, Demi mengaku sejauh ini belum menggunakan kuasa hukum.

"Ya kalau memang nanti kuasa hukum diperlukan, saya akan pakai kuasa hukum," katanya.

Sebelumnya, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," mbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung Hazizi. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog