Langsung ke konten utama

​Nggak Bisa Datang, Djoko Prihartanto Minta Konfrontir Ditunda

setialampung.com - Rencana penyidik polda Lampung melakukan konfrontir terhadap pihak - pihak terkait kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar pada Senin (19/12) kemungkinan ditunda. Pasalnya, Djoko Prihartanto, selaku pelapor berhalangan hadir.

Erik Subarkah, kuasa hukum Djoko Prihartanto mengatakan, kliennya (Djoko) tidak bisa hadir dalam konfrontir yang akan dilakukan penyidik polda Lampung, Senin (19/12).

"Djoko nggak bisa dateng ke polda besok (Senin) karena anaknya lagi sakit. Djoko minta pemeriksaannya ditunda Kamis (22/12). Besok kami akan ke polda mengantarkan surat pemberitahuan Djoko berhalangan hadir," kata Erik kepada setialampung.com, Minggu (18/12).

Saat ditanya siapa saja yang akan dipanggil penyidik untuk dikonfrontir, Erik mengutarakan, yang dipanggil penyidik yaitu Djoko, Dewi (istri muda Djoko) Dati (Putri Djoko) dan Nina (istri pertama Djoko Prihartanto).

"Kalau dari pihak kami itu nama - nama yang dipanggil penyidik. Panggilannya untuk dikonfrontir di direktorat reserse kriminal umum," ujarnya.

Sementara Ansori, kuasa hukum Sang Sang dan Eka, salah satu rekanan. Ansori menuturkan, pihaknya mendapat panggilan penyidik untuk dilakukan konfrontir terkait kasus setoran proyek senilai Rp14 miliar di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.

"Agenda pemeriksaannya jam 2 siang besok (Senin)," kata Ansori, Minggu (18/12).

Benny NA Puspanegara, Kuasa hukum tersangka Farizal Badri menuturkan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat panggilan penyidik untuk dikonfrontir dengan pihak lainnya.

"Mungkin konfrontir antara rekanan dengan pelapor dulu. Panggilan untuk dikonfrontir belum kami terima. Tapi kalau panggilan untuk memberikan keterangan tambahan sudah dilakukan. Yang sudah diperiksa untuk keterangan tambahan yaitu Neforita (istri Farizal). Sedangkan Eva (putri Farizal) diperiksa besok (Senin)," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …