Langsung ke konten utama

​Sejak 2015, Jalan Ir. Sutami Berstatus Nasional

setialampung.com - Jalan Ir. Sutami, ruas jalan alternatif yang menghubungkan Lampung Selatan, Bandarlampung dan Lampung Timur resmi berstatus jalan nasional. Jalan Ir. Sutami yang merupakan ruas jalan terpanjang di Lampung ini juga merupakan jalur alternatif lintas timur Sumatera.

Meskipun fungsi jalan ini begitu penting, namun kondisinya selalu rusak. Terlebih lagi pada musim hujan. Tiap tahun, Jalan Ir Sutami tak kunjung diperbaiki. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu Pera) atas surat usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga Lampung Toni Ferdinand, menegaskan, Jalan Ir Sutami yang membentang dari Lampung Selatan, Bandarlampung dan Lampung Timur, statusnya adalah jalan nasional sejak tahun 2015 lalu.

Kendati berstatus jalan nasional, ujarnya, pemprov Lampung bukan berarti tutup mata atas persoalan infrastruktur jalan yang masih belum diperbaiki. Pasalnya, ini sebagai bentuk strategi untuk percepatan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur jalan yang memang selama ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Provinsi Lampung.

"Surat keputusan peningkatan jalan provinsi menjadi jalan nasional telah dikeluarkan. Dengan dikeluarkanya surat tersebut, maka perbaikan dan pemeliharaan dibebankan kepada pemerintah pusat. Kalau berapa nomor suratnya saya lupa, tapi yang jelas sudah ada sejak tahun 2015 lalu," jelas Toni," Minggu (18/12).

Masih katanya, dari 20 ruas jalan yang diusulkan pada tahun 2015 lalu, pemerintah pusat baru menyepakati delapan ruas jalan yang ditingkatkan statusnya. Kedelapan ruas jalan yang meningkat statusnya tersebut di antaranya, Jalan Ir Sutami-Way Galih, Way Galih-Bergen, Bergen-Pugung simpang Sribhawono. Kemudian simpang Gedungaji Baru-Rawajitu, dan Tanjungkarang-Kurungan Nyawa.

“Peningkatan status jalanya sudah disahkan kira-kira ada sekitar 130 km, kalau total usulan kami ada sekitar 20 ruas jalan. Tapi karena memang sangat sulit mau meningkatkan satu ruas saja. Tapi ini kebetulan respons dari pusat cukup baik walaupun belum semua usulan kami dikabulkan,” ungkapnya. (*)

sumber: Fajar Sumatera

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …