Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

​Soal Amblasnya Jembatan Way Tatayan, Bupati Lampung Tengah Mustafa akan Copot Kadis PU

setialampung.com - Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa angkat bicara terkait amblasnya jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lamteng.

Kepada setialampung.com, Selasa (27/12), Mustafa menegaskan, ada dua langkah yang akan diambil terkait amblasnya jembatan Way Tatayan. Langkah pertama yaitu menginstruksikan kepada rekanan untuk secepatnya memperbaiki jembatan yang amblas tersebut. Kemudian yang kedua mencopot kepala dinas pekerjaan umum (PU) setempat.

"Dua langkah itu yang akan saya ambil. Ini agar para pejabat paham dengan kerja saya. Jadi jangan main - main," tegas pria yang juga menjabat ketua DPW Partai Nasdem Lampung ini.

Sebelumnya, belum lama diresmikan penggunaannya, namun Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lamteng, mengalami kerusakan (amblas).

Sebelumnya, Kepala bidang pemeliharaan jalan dinas bina marga Lampung, Toni Ferdinansyah menegaskan, perbaikan amblasnya Jembatan Way Tatayan yang terletak di Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, lamteng merupakan tanggung jawab dinas pekerjaan umum (PU) setempat.

"Dinas PU Lamteng yang harus bergerak cepat memperbaiki jembatan yang amblas sekitar 10 meter itu. Kabarnya pembuatan jembatan Way Tatayan itu menghabiskan anggaran sekitar Rp5 miliar," kata Toni.

Toni juga menegaskan, dinas bina marga Lampung hanya mendorong percepatan pembangunan jembatan agar pembangunan infrastruktur cepat terealisasi.

"Jadi bukan dinas bina marga Lampung yang bertanggungjawab atas kerusakan jembatan Way Tatayan tersebut. Warga bisa melaporkan kerusakan jembatan itu langsung ke dinas PU Lamteng. Pekerjaannya bukan tanggung jawab dinas bina marga Lampung. Karena pengelolaan jembatan itu dipegang langsung dinas PU Lamteng," tegasnya lagi.

Toni menjelaskan, dinas bina marga Lampung tidak bisa langsung menangani atau memberikan bantuan memperbaiki jembatan tanpa prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Kami (pemprov) bisa turun tangan membantu penanganan persoalan jembatan tersebut dengan menggunakan APBD provinsi asalkan ada surat permohonan/pernyataan yang menyatakan bahwa Pemkab Lamteng tidak mampu memperbaikinya," tegasnya pula.

Jiika pemprov langsung turun tangan memperbaikinya, kata Toni, pihaknya bisa disalahkan. Karena bukan kewenangan provinsi, walau tujuan bantuan itu baik. Begitu pula penggunaan APBD provinsi untuk membantu penanganan persoalan jembatan itu tidak serta merta, dan harus ada mata anggarannya.

Untuk diketahui, amblasnya jembatan di kabupaten yang di pimpin oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa itu, Sabtu (24/12), diduga karena jembatan tidak mampu menahan tonase kendaraan yang melintasi jembatan. Ditambah lagi tanah timbunan masih labil serta disebabkan faktor cuaca. (ben)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses, Rakhmad Nafindra Siap Bantu Kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bandarlampung - Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah, kondisi arus lalu lintas yang macet, sampai keluhan terkait proses bina lingkungan, merupakan beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bandarlampung, Rakhmad Nafindra, yang dilaksanakan di Perum Korpri, Bandarlampung, sabtu (14/12).

Permintaan agar prosedur pengajuan pinjaman/kredit UMKM dipermudah ini disampaikan salah satu warga bernama Danang.


Menurut pria yang mengaku sebagai mahasiswa ini, ia bersama beberapa warga menekuni industri rumahan yaitu usaha shuttlecock badminton.

"Warga menyambut baik adanya usaha shuttlecock. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengusulkan agar prosedur pengajuan pinjaman UMKM dipermudah. Karena warga ingin memajukan industri rumahannya namun terbentur biaya," kata Danang.


Warga lainnya pun antusias menyampaikan aspirasinya kepada politisi PDIP ini. Seperti dilon…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…