Langsung ke konten utama

​Soal Kasus Golkar, Pemeriksaan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tidak Perlu Izin Mendagri dan Gubernur

setialampung.com - Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Mizwan Rodi, dan anggota DPRD Pesawaran Joni Corne terkait dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung beberapa waktu lalu tidak memerlukan izin tertulis dari menteri dalam negeri (mendagri) dan gubernur.

Hal ini berdasarkan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kapolri. Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA), Sumarsono itu dikatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis mendagri untuk anggota DPRD provinsi, dan persetujuan tertulis gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Surat Dirjen Otda ini terkait surat kapolri nomor R/2147/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal permohonan persetujuan tertulis mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Lampung.

Sumarsono mengungkapkan, di dalam ketentuan pasal 409 huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, maka pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, pasal 418 sampai dengan pasal 421 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran negara RI tahun 2014 nomor 182. Tambahan lembaran negara RI nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tidak lagi dimuat pengaturannya di dalam UU tersebut," ujarnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Lampung Azwar Yakub, Jumat (2/12) menegaskan akan bersikap kooperatif dengan Polda Lampung. Ini terkait telah dikirimkannya surat permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka Azwar Yakub dan Miswan Rodi ke kementerian dalam negeri (kemendagri) atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. Mewakili tersangka lainnya, kepada setialampung.com, Azwar Yakub mengaku memiliki bukti tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami akan kooperatif. Dari awal kan kami sudah kooperatif kalau dipanggil polisi. Kami juga akan koordinasi dengan ketua partai. Karena kami kader parta,” katanya.

Sebelumnya Dirkrimum Polda Lampung (kala itu), Kombes Zarialdi ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11), mengatakan, Kapolri sudah menandatangani permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima.

“Suratnya sudah ditandatangani kapolri pada Jumat (25/11) dan sudah dikirimkan ke sekretariat kemendagri. Jadi, jika dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak surat itu diterima kemendagri yaitu sejak Jumat (25/11) tidak ada keputusan dari mendagri. Polda Lampung bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Polda Lampung telah menetapkan tiga anggota DPRD asal Partai Golkar yaitu anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Miswan Rodi serta anggota DPRD Pesawaran Joni Corne sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …