​Soal Kasus Golkar, Pemeriksaan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tidak Perlu Izin Mendagri dan Gubernur

setialampung.com - Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Mizwan Rodi, dan anggota DPRD Pesawaran Joni Corne terkait dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung beberapa waktu lalu tidak memerlukan izin tertulis dari menteri dalam negeri (mendagri) dan gubernur.

Hal ini berdasarkan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kapolri. Di dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA), Sumarsono itu dikatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis mendagri untuk anggota DPRD provinsi, dan persetujuan tertulis gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Surat Dirjen Otda ini terkait surat kapolri nomor R/2147/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal permohonan persetujuan tertulis mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Lampung.

Sumarsono mengungkapkan, di dalam ketentuan pasal 409 huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, maka pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, pasal 418 sampai dengan pasal 421 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran negara RI tahun 2014 nomor 182. Tambahan lembaran negara RI nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tidak lagi dimuat pengaturannya di dalam UU tersebut," ujarnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Lampung Azwar Yakub, Jumat (2/12) menegaskan akan bersikap kooperatif dengan Polda Lampung. Ini terkait telah dikirimkannya surat permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka Azwar Yakub dan Miswan Rodi ke kementerian dalam negeri (kemendagri) atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. Mewakili tersangka lainnya, kepada setialampung.com, Azwar Yakub mengaku memiliki bukti tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami akan kooperatif. Dari awal kan kami sudah kooperatif kalau dipanggil polisi. Kami juga akan koordinasi dengan ketua partai. Karena kami kader parta,” katanya.

Sebelumnya Dirkrimum Polda Lampung (kala itu), Kombes Zarialdi ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11), mengatakan, Kapolri sudah menandatangani permohonan izin pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima.

“Suratnya sudah ditandatangani kapolri pada Jumat (25/11) dan sudah dikirimkan ke sekretariat kemendagri. Jadi, jika dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak surat itu diterima kemendagri yaitu sejak Jumat (25/11) tidak ada keputusan dari mendagri. Polda Lampung bisa melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Polda Lampung telah menetapkan tiga anggota DPRD asal Partai Golkar yaitu anggota DPRD Lampung Azwar Yakub dan Miswan Rodi serta anggota DPRD Pesawaran Joni Corne sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap Fasni Bima. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog