​Soal Kasus Hazizi, Ketua MPP DPW PAN Lampung, Irfan Nuranda Djafar: Itu Urusan Pribadi, Bukan Urusan Partai

setialampung.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Lampung Irfan Nuranda Djafar menegaskan, kasus oknum anggota dan ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung yang juga kader PAN, Hazizi merupakan kasus pribadi.

"Itu urusan pribadi, bukan urusan partai. Nanti saya cek kebenarannya ke DPW," kata Irfan melalui sambungan telpon, Rabu (21/12).

Menurutnya, meski belum mengetahui jelas kasus ini, namun dirinya menyarankan hal ini harus diselesaikan karena sudah masuk ke ranah hukum.

"Karena ini masalah pribadi, ya harus diselesaikan secara pribadi. Kita hormati proses hukum yang berlaku," ujarnya.

Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari saat dihubungi mengaku sudah mengirimkan surat panggilan kepada Hazizi untuk mengklarifikasi terkait masalah ini.

"Surat panggilan klarifikasi sudah kami kirimkan Selasa kemaren ke Hazizi. Lebih jelasnya hubungin Iswan (Sekretaris DPW PAN Lampung) aja," ungkapnya.

Sementara Iswan H. Cahya ditemui di DPW PAN Lampung, Rabu (21/12) mengajak semua pihak untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.

"Kasus Hazizi itu urusan pribadi, jangan melebar kemana - mana. Hasil klarifikasi partai ke Hazizi nggak bisa kami publikasikan. Karena itu urusan internal partai. Kami hormati proses hukum yang berlaku," ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolresta Bandarlampung AKBP Murbani Budi Pitono mengatakan, pihaknya masih melakukan penguatan alat bukti dan memintai keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada HZ. Saat itu HZ menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah HZ. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi HZ. Namun tidak ada itikad HZ untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah HZ. Tapi HZ hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung HZ. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi serta mengecek kebenaran HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

"Saya baru tau dan baca beritanya di media hari ini. Jadi akan saya panggil dulu untuk mencari tahu kebenarannya," kata Saad Sobari ketika dihubungi melalui ponselnya, Senin (19/12).

Saat ditanya apa sangsi yang akan diberikan kepada HZ jika terbukti menerima setoran proyek, Saad menuturkan idak ingin berandai - andai.

"Kita liat nanti, ini kan sudah masuk ranah hukum. Saya panggil dulu orangnya (HZ) untuk mencari tahu kebenarannya," ujarnya.

Saat setialampung.com berupaya mengkonfirmasi terkait hal ini ke kediaman HZ dibilangan Jalan Abdi Negara, Senin (19/12), salah satu penghuni rumah mengatakan HZ sedang tidak berada di rumah.

"Nggak ada orangnya (HZ), lagi berobat," ujarnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog