Langsung ke konten utama

Banyak Pelanggaran Cerminan Pilkada Berkualitas


BANDARLAMPUNG,-Dalam tahapan Pemilihan kepala daerah serentak tahap dua 15 Februari mendatang, sebanyak 85 laporan dugaan pelanggaran pilkada sudah masuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung.

Seluruh laporan terdiri dari 39 laporan pelanggaran dan 46 temuan pelanggaran di lima daerah penyelenggara Pilkada. Namun, dari 85 data pelanggaran, hanya satu kasus yakni pidana pemilu di Mesuji dengan tersangka cabup nomor urut 2 Khamami yang masuk ke ranah penyidikan Sentra Gakkumdu.

Hal ini dikatakan Komisioner Bawaslu Lampung Ali Sidik, bahwa dari 85 laporan dugaan pelanggaran tersebut, paling sedikit terjadi di Mesuji dengan 3 laporan pelanggaran dari masyarakat dan 6 temuan Panwas.

Meski minim pelanggaran, namun masing-masing calonkadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya juga mengatakan, pelanggaran bisa saja tidak hanya dilakukan oleh Paslonkada. Sebab, pelanggaran juga bisa saja dilakukan oleh tim pemenangannya ataupun pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Panwas terus mengawasi jalanya Pilkada. Kami terus akan berupaya memaksimalkan tugas pengawasan agar pilkada ini berjalan sukses,” ujar Ali.

Menanggapi banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk,  Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan menilai jika masyarakat yang berdomisili di lima daerah penyelenggara Pilkada sangat berharap agar Pilkada Februari mendatang dapat memunculkan sosok pemimpin yang berkualitas.

“Dengan adanya 85 dugaan pelanggaran dari laporan masyarakat dan temuan panwas mengindikasikan tingginya perhatian masyarakat, tim sukses, dan pengawas sendiri untuk sama-sama menjaga kesuksesan Pilkada yang bersih jujur adil sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas,” katanya.

Untuk itu, Bawaslu harus bisa menjaga rasa kepercayaan tersebut dengan bekerja sesuai kode etik dan aturan yang telah ditentukan. “Bawaslu masih dipercaya masyarakat sebagai salah satu pilar pengawas Pilkada yang baik, ini ditandai dengan banyak yang menyalurkan laporan ke Bawaslu,” ujarnya.

Diketahui, dari 85 data laporan pelanggaran tersebut, pilkada Tulangbawang mendominasi dengan 32 dugaan pelanggaran. Terdiri dari 27 laporan dan 4 temuan. Dari data pelanggaran itu juga, 6 diantaranya masuk kategori pelanggaran administrasi dan 26 masuk kategori pelanggaran pidana.

Kemudian, Pilkada Lampung Barat yang diikuti dua Pasangan calon (Paslon) ternyata ditemukan 17 pelanggaran, meliputi 6 pelanggaran administrasi, 6 pelanggaran pidana, dan 5 pelanggaran kode etik. Pelanggaran tersebut dari hasil, 7 laporan dari masyarakat dan 10 temuan Panwas setempat.

Sementara itu, Kabupaten Tulangbawang Barat meski hanya diikuti satu paslonkada, Umar Ahmad – Fauzi Hasan, ternyata masih juga diketemukan pelanggaran. Setidaknya, ada 16 temuan pelanggaran meliputi 8 pelangaran administrasi dan 7 pelanggaran pidana, 1 terkait dengan kode etik.

Selanjutnya, di Pilkada Pringsewu yang melibatkan tiga Paslon hanya ditemukan11 pelanggaran, meliputi  3 pelanggaran administratif dan 7 pelanggaran pidana. Sembilan dugaan pelanggaranya tersebut berdasarkan temuan Panwas, sementara dua laporan dari masyarakat. (RF/*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …