Langsung ke konten utama

Soal Dugaan Setoran Proyek, Hazizi Dua Kali Mangkir Dipanggil Polisi

setialampung.com - Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono mengatakan, anggota DPRD Lampung Hazizi sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polresta Bandarlampung atas dugaan menerima suap sebesar Rp515 juta dari almarhum Syahruddin.

"Sudah dua kali Hazizi kami panggil tapi nggak datang. Kami pastikan dulu apakah surat panggilannya sudah diterima Hazizi atau belum," kata Murbani kepada wartawan, Jumat (6/1).

Ketika ditanya apakah pihaknya akan melakukan jemput paksa Hazizi, Murbani menuturkan, penyidik bisa melakukan upaya jemput paksa jika sudah dua kali dipanggil tapi tidak datang.

“Prosedurnya bisa dijemput paksa. Sebelumnya kami pastikan dulu apakah suratnya sudah diterima terlapor atau belum,” tegasnya.

Sementara Demi Dinata (putra almarhum Syahruddin) mengaku belum mengetahui kelanjutan laporannya.

“Saya belum terima panggilan pemeriksaan lagi," ujarnya.

Sebelumnya Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono mengaku masih melakukan penguatan alat bukti dan meminta keterangan dari para saksi terkait kasus oknum anggota sekaligus ketua badan kehormatan (BK) DPRD Lampung Hazizi yang dilaporkan ke polresta Bandarlampung atas dugaan menerima uang senilai Rp 515 juta dari alm. Syahruddin Yasin yang diduga uang tersebut untuk mendapat sebuah proyek di Lampung Selatan.

"Kami belum melakukan pemanggilan terhadap Hazizi karena masih menguatkan alat bukti dan pemeriksaan saksi. Sejauh ini sudah dua saksi yang sudah dimintai keterangannya," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Anggota BK DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto menuturkan, BK DPRD Lampung belum melakukan rapat internal terkait dugaan kasus ini. Karena masih menunggu kepastian hukum yang tetap.

"Yang namanya laporan itu kan bisa benar bisa juga salah. Jadi kami menunggu perkembangan dan kepastian hukumnya," katanya.

Saat ditanya apakah anggota dewan boleh "bermain" proyek, politisi PKS ini menegaskan sesuai UU MD3, anggota dewan dilarang untuk ikut main proyek.

Sementara anggota komisi V DPRD Lampung Mufti Salim mengimbau kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip hukum asas praduga tidak bersalah.

Kendati demikian, ketua DPW PKS Lampung ini mengimbau kepada penyelenggara daerah baik dari unsur legislatif maupun eksekutif untuk menjaga martabat lembaga dan harus lebih disiplin dengan aturan yang ada.

"Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saya juga mengimbau kepada semua anggota legislatif termasuk dirinya serta eksekutif agar lebih disiplin dalam menaati peraturan, hukum dan etika," imbaunya.

Sementara anggota dan ketua BK DPRD Lampung Hazizi sampai berita ini diturunkan tidak bisa dikonfirmasi. Meskipun telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak kunjung mendapat jawaban.

Sebelumnya, kasus dugaan setoran proyek kembali terjadi. Kali ini oknum anggota DPRD Lampung berinisial HZ diduga menerima setoran proyek senilai Rp515 juta.

Demi Dinata, putra pertama alm. Syahruddin Yasin kepada setialampung.com, Senin (19/12), mengungkapkan, awal mulanya sekitar bulan Maret, ayahandanya (alm. Syahruddin Yasin) menyetorkan uang senilai Rp515 juta kepada Hazizi. Saat itu Hazizi menjanjikan akan memberikan proyek di Lampung Selatan.

"Alm ayah saya (Syahruddin Yasin) mengantarkan langsung uangnya ke rumah Hazizi. Uang diberikan dalam 4 tahap. Ada saksinya yaitu Andre. Tapi sampai ayah saya meninggal, proyek tidak kunjung ada," kata Demi.

Demi menuturkan, pihaknya sudah berulang kali menghubungi Hazizi. Namun tidak ada itikad Hazizi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Om saya pernah menagih langsung ke rumah Hazizi. Tapi Hazizi hanya janji - janji aja. Sampai akhirnya kami melaporkan masalah ini ke polresta Bandarlampung dengan nomor laporan nomor: LP/B/3669/IX/2016/LPG/RESTA BALAM tertanggal 15 September 2016. Sabtu (17/12) saya menanyakan perkembangan kasus ini ke polresta," ungkapnya.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Saad Sobari akan memanggil kadernya yang juga anggota DPRD Lampung Hazizi. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …