DPRD Lampung sahkan APBD 2017


setialampung - DPRD Lampung menyetujui penetapan peraturan daerah (perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017. Hal tersebut diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, kamis, (31/8).

Selanjutnya, persetujuan itu disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan. Usai sidang yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedy Afrizal, tersebut dilanjutkan penandatangan dokumen Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan Ketua DPRD.

Dalam sambutannya Wagub Bachtiar Basri menyampaikan, sidang paripurna ini merupakan hasil kesepakatan akhir pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Saat ini kesepakatan tersebut secara formil disampaikan anggota Dewan yang terhormat melalui laporan Badan Anggaran DPRD yang bermuara pada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Bachtiar Basri.

Berdasarkan hasil pembahasan tahap I dan tahap II, dihasilkan kesepakatan secara umum pada Raperda Perubahan APBD TA 2017 yaitu jumlah pendapatan daerah Rp7,7 Triliun atau meningkat 14,62%. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3 triliun atau meningkat sebesar 16,3%, dana perimbangan Rp4,5 triliun atau naik 13,67%, dan lain-lain pendapatan paerah yang sah tetap Rp43 miliar dari APBD TA 2017.

Lebih lanjut, Wagub Bachtiar menjelaskan belanja daerah Rp7,8 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,5 triliun dan belanja langsung Rp3,3 triliun, dan terdapat pembiayaan netto Rp189 miliar. Bachtiar Basri meminta Perubahan APBD mampu dimanfaatkan dengan baik.

"Tentunya, Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dalam menyusun anggaran harus bagus. Penyusunan anggaran ini berbasis kinerja yang berarti apa yang dilakukan, itulah yang dibiayai. Untuk itu, Kesiapan OPD dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan," ujar Bachtiar.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Agus Bakti Nugroho, merekomendasikan agar Gubernur Lampung segera mempercepat APBD Perubahan 2017 agar pelaksanaan cukup waktu, akuntable, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apabila ada rasionalisasi atau efisiensi anggaran di tengah tahun anggaran berjalan, OPD diminta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (adv)
Share:

DPRD Lampung sahkan APBD 2017

setialampung - DPRD Lampung menyetujui penetapan peraturan daerah (perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017. Hal tersebut diputuskan melalui rapat paripurna DPRD Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, kamis (31/8).

Selanjutnya, persetujuan itu disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan. Usai sidang yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedy Afrizal, tersebut dilanjutkan penandatangan dokumen Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dan Ketua DPRD.

Dalam sambutannya Wagub Bachtiar Basri menyampaikan, sidang paripurna ini merupakan hasil kesepakatan akhir pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. "Saat ini kesepakatan tersebut secara formil disampaikan anggota Dewan yang terhormat melalui laporan Badan Anggaran DPRD yang bermuara pada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif," kata Bachtiar Basri.

Berdasarkan hasil pembahasan tahap I dan tahap II, dihasilkan kesepakatan secara umum pada Raperda Perubahan APBD TA 2017 yaitu jumlah pendapatan daerah Rp7,7 Triliun atau meningkat 14,62%. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3 triliun atau meningkat sebesar 16,3%, dana perimbangan Rp4,5 triliun atau naik 13,67%, dan lain-lain pendapatan paerah yang sah tetap Rp43 miliar dari APBD TA 2017.

Lebih lanjut, Wagub Bachtiar menjelaskan belanja daerah Rp7,8 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,5 triliun dan belanja langsung Rp3,3 triliun, dan terdapat pembiayaan netto Rp189 miliar. Bachtiar Basri meminta Perubahan APBD mampu dimanfaatkan dengan baik.

"Tentunya, Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dalam menyusun anggaran harus bagus. Penyusunan anggaran ini berbasis kinerja yang berarti apa yang dilakukan, itulah yang dibiayai. Untuk itu, Kesiapan OPD dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan," ujar Bachtiar.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Agus Bakti Nugroho, merekomendasikan agar Gubernur Lampung segera mempercepat APBD Perubahan 2017 agar pelaksanaan cukup waktu, akuntable, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apabila ada rasionalisasi atau efisiensi anggaran di tengah tahun anggaran berjalan, OPD diminta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (adv)





Share:

Lampung ciptakan perhutanan sosial

Foto - foto: Humas pemprov Lampung

setialampung - Pemerintah provinsi Lampung beserta masyarakat berhasil mewujudkan perhutanan sosial seluas 184 hektar lebih. Jumlah tersebut meliputi hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 125 ribu Ha lebih, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 20 ribu Ha lebih, hutan desa (HD) 2 ribu Ha lebih, Kemitraan Kehutanan (KK) di hutan lindung dan hutan produksi 35 ribu Ha lebih dan kemitraan konservasi di Tahura seluas 1.000 Ha lebih. 

Upaya tersebut dilakukan guna memberikan akses untuk masyarakat terlibat di dalam maupun di sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan secara lestari.



Luas areal tersebut dimanfaatkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk 154 kelompok, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk 8 Koperasi dan 5 Kesatuan Pengelolaan Hutan, Hutan Desa (HD) untuk 22 Desa, Kemitraan Kehutanan (KK) di Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk 66 MoU dan Kemitraan Konservasi di Tahura untuk 3 MoU.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan kebijakan daerah mengenai perhutanan sosial di Lampung, yakni sosialisasi secara intensif program perhutanan sosial di kabupaten/kesatuan pengelolaan hutan.

Hal tersebut dipaparkan saat menjadi Keynote Speaker pada Acara Wahana Lingkungan Hidup Indonesai (WALHI) Lampung dalam Lokakarya "Mendorong Kebijakan Daerah Dalam Implementasi Percepatan Perhutanan Sosial untuk Menjamin Kepastian Wilayah Kelola Rakyat", di Swiss Belhotel, Selasa (29/8).

Perhutanan Sosial sesuai dengan program perhutanan pemerintah provinsi Lampung yaitu pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, serta program perencanaan dan pengembangan hutan.
Pemprov juga memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan pembentukan lembaga pengelola hutan desa untuk mendukung HPHD, bimtek/pelatihan bagi kelompok tani HKm dan lokakarya pengembangan usaha perhutanan sosial. Selain itu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/128/III.18/HK/2016 tanggal 28 Desember 2016. 

"Pemprov juga mendorong terbentuknya Perda Perhutanan Sosial.  Kita akan lakukan roadshow untuk meyakinkan kepada kepala daerah Kab/Kota pentingnya masyarakat melakukan pengelolaan hutan,"ujarnya.

Selain itu, untuk memperc
epat perhutanan sosial, pemprov mendorong penyederhanaan persyaratan dalam pengajuan izin. Sekdaprov juga berharap perhutanan sosial difasilitasi seluruhnya oleh pusat, termasuk pembentukan POKJA percepatan perhutanan sosial provinsi Lampung dan kesatuan pengelolaan hutan selaku pengelola di tingkat tapak.

"Perhutanan sosial ini untuk cita-cita hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu 
Perhutanan Sosial tidak hanya dibahas, tapi akan bersama-sama tindak lanjuti sehingga memberi hasil yang signifikan dalam pembangunan kehutanan dan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung,"katanya.

Direktur WALHI Lampung, Hendrawan mengatakan, acara tersebut bagaimana Kebijakan perhutanan sosial melalui skema kemitraan di level daerah bisa diimplementasi, yang diperkuat dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 83 Tahun 2016.

"Di Lampung memang sudah menyiapkan instrumen kebijakan yaitu POKJA, tapi perlu dikuatkan lagi melalui Perda. Selain itu 
Daerah juga membuat Perda/Pergub atau memasukan Perhutanan Sosial dalam rencana kerja daerah. Sehingga perizinan pengelolaan hutan tersebut, bisa di lakukan di level daerah, misalnya tidak perlu lagi ke Kementerian tetapi Gubernur bisa mengeluarkan izin,"katanya. (*)


Share:

Penanganan konflik, Lampung peringkat pertama regional Sumatera dan Jawa

Foto - foto: Humas pemprov Lampung
setialampung - Lampung menempati peringkat pertama hasil evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2017 periode B 04 (April) untuk regional Sumatera dan Jawa.

"Diharapkan nilai ini terus dipertahankan hingga penilaian periode B 08 (Agustus) dan B 12 (Desember)," ujar Kepala Badan Kesbangpol Lampung, Irwan Sihar Marpaung, pada acara rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik se- Lampung, di aula Bhineka Tunggal Ika, Badan Kesbangpol, Rabu (30/8).

Irwan mengatakan, pemerintah provinsi Lampung mampu mendapatkan nilai tertinggi di regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan berjalan tertib dan penanganan konflik secara langsung. 

“Menjadi juara pertama  dalam penanganan konflik merupakan hasil kerja sama semua unsur terkait. Untuk itu, atas nama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, saya mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait atas upaya peningkatan sinergitas dalam rangka menjaga kestabilan dari konflik sosial," kata Irwan. 




Mempertahankan apa yang diperoleh itu, kata dia, lebih sulit dibandingkan merebutnya. "Semoga ini dapat terus dipertahankan,“ harapnya. 

Karo Ops Polda Lampung, Kombes Hariyoso menuturkan, pemprov dan Polda Lampung terus berupaya dalam penanganan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Menurut dia, konflik sosial yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh perebutan sumber daya manusia (SDM) dan pendistribusian sumber daya serta harga diri.

Berdasarkan evaluasi Polri, konflik sosial terus berkembang seiring kegiatan masyarakat seperti bidang politik dan ekonomi.

"Masyarakat selalu ingin memiliki kehidupan yang baik, sehingga dinamika kehidupan terus berjalan seiring dengan berkembangnya suatu konflik sosial,” ujar Dir Intelkam Polda Lampung Kombes Pol. Amran Ampulembang.

Amran menjelaskan, saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membawa ideologi komunis yang berhubungan dengan radikalisme.

"Untuk itu kita perlu mengatur sedemikian sehingga ideologi tersebut tidak mampu berkembang seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki paham ideologi radikal," katanya.


Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemprov Lampung, khususnya Badan Kesbangpol Lampung dalam menekan konflik sosial yang sejalan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan harkamtibmas. Khususnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (*)
Share:

Lampung optimistis tingkatkan maturitas

setialampung - Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung semester I, Lampung diyakini mampu mencapai maturitas sistem pengendalian intern pengawas (SPIP) menjadi Level III pada tahun 2017.

Ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Sally Salamah saat menyerahkan laporan hasil pengawasan semester I, di ruang rapat wakil gubernur Lampung, Selasa (29/8).

Sally mengatakan, Lampung telah melakukan perbaikan untuk mencapai maturitas level 3. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diantaranya penguatan inspektorat melalui  internal audit charter, serta peningkatan etika perilaku ASN sebagai aparatur negara.


“Sesuai arahan Menpan, guna mencegah perilaku penyelenggara negara yang koruptif, dibutuhkan peningkatan etika perilaku penyelanggara negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Sally mengatakan, dirinya cukup kagum dan mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Lampung untuk mencapai peningkatan level SPIP. Diantaranya hadirnya aplikasi berbasis web siger serta meningkatnya kesadaran penilaian resiko yang cukup tinggi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung. Bahkan sudah ada OPD yang mencapai tahap investigasi.

"Tentunya ini menjadi contoh baik untuk didorong serta dicontohkan kepada OPD lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini  BPKP perwakilan Lampung tengah fokus meningkatkan SPIP di 8 OPD yakni badan inspektorat, dinas bina marga, dinas pengairan dan pemukiman, dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas pendidikan, BKD dan BPKD.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri optimistis maturitas level III akan tercapai apabila seluruh pihak terkait melakukan kerjasama.

“Pemerintah provinsi Lampung terus berupaya dalam melakukan percepatan dan perbaikan dalam meningkatkan maturitas.

“Tanpa perbaikan, maka maturitas SPIP menjadi Level 3 hanyalah mimpi,“ ungkapnya. (*)


Share:

Muhammad Ridho Ficardo, pemimpin yang kental dengan didikan yang santun




setialampung - "Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si, lahir di Bandarlampung, 20 Juli 1980 dan dibesarkan di lingkungan perkebunan. Di didik dengan kesantunan Jawa dan dibesarkan oleh keteguhan adat Lampung yang kental oleh ibundanya Hj. Agustina Fauzi," ucap tokoh masyarakat keturunan Tulung Agung, Jawa Timur, Muhammad Fauzi Toha, di acara pengajian akbar provinsi Lampung di, Tulung Agung, Pringsewu, Senin (28/8).

Muhammad Fauzi Toha yang juga ayahanda Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo ini mengatakan, sangat berbahagia dan bangga dengan masyarakat Pringsewu.

"Dengan kebersamaan seluruh warga yang ada di Lampung termasuk Pringsewu, kita dapat membangun Lampung menjadi lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Ini salah satu bukti kerja nyata Muhammad Ridho Ficardo

Pengajian akbar Lampung ini dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 dan menyambut hari raya idul adha 1438 H ini dihadiri 5.000an warga Tulung Agung, Pringsewu. Selain itu diselenggarakan pula pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan perpustakaan keliling.

Dalam sambutannya Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang diwakili Asisten III Sekdaprov Lampung, Heri Suliyanto menuturkan, atas doa dan dukungan masyarakat kabupaten, Lampung saat ini menjadi salah satu provinsi di Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang tercatat cukup tinggi.

Pada triwulan I tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Lampung menempati peringkat ke-2 tertinggi di Sumatera setelah Bengkulu.

Upaya lain pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan yaitu dengan diberikannya bantuan kepada guru ngaji, imam tetap, marbot masjid besar kecamatan, penyuluh agama, penjaga kereta api, P3N, dan penghafal Alquran. (*)
Share:

Riana Sari serap aspirasi ribuan warga Simbaringin


setialampung - Hadirnya Ibu Riana Sari ditengah ribuan warga Simbaringin-Sidosari Natar sebagai wujud kepedulian Arinal Djunaidi.

setialampung - Arinal Djunaidi, sosok bakal calon gubernur Lampung selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya melalui acara rembuk desa dan bhakti sosial. Bukti keseriusan Arinal Djunaidi untuk tulus melayani rakyat dibuktikan dengan hadirnya ibu Riana Sari yang tak lain adalah istri Arinal Djunaidi dalam acara Rembuk Desa di Simbaringin Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Minggu (27/8).

Di dalam rembuk desa ini, Riana Sari mencatat dan mendengarkan harapan warga Sidosari - Simbaringan Natar ke Arinal Djunaidi. Kedepan ini akan diperjuangkan dan diwujudkan sebagai bentuk komitmen Arinal untuk masyarakat Lampung jika nanti diberi amanah sebagai Gubernur Lampung.

Riana mengatakan, ia langsung yang akan menyampaikan dan mengingatkan Arinal jikalau nanti lupa. Dari beberapa keluhan warga yang disampaikan melalui Riana Sari sangat beragam. Salah satunya, Hera yang menginginkan kondisi infrastrukur jalan di Lampung menjadi bagus.

"Jadi kalau nanti pergi untuk dagang tidak memerlukan waktu yang lama untuk sampai di pasar," ujarnya.

Selain itu, mewakili dari warga simbaringin yang lain, Susanto mendoakan agar Arinal bisa menjadi gubernur Lampung dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan menguatkan ketahanan pangan disektor pertanian. Serta dapat segera menyelesaikan atau pengentasan kemiskinan. (rls)
Share:

Pertama di Indonesia, SMSI Lampung gelar workshop verifikasi media siber



setialampung - Serikat Media Siber (SMSI) Lampung merupakan serikat media siber yang pertama kali melaksanakan worshop verifikasi media siber. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal SMSI pusat, Firdaus, saat menghadiri workshop verifikasi media siber SMSI Lampung, di sekretariat SMSI Lampung, Selasa (29/8).

"Ini pertemuan yang luar biasa. Karena saya putra daerah, lahir dan besar di Lampung. Saya juga bangga datang di acara workshop SMSI Lampung ini. Karena Lampung yang pertama kali melaksanakan workshop di Indonesia," katanya.



Selain itu, Firdaus menuturkan, pihaknya berharap workshop bisa digelar dua kali dalam satu tahun. Dijelaskannya, latar belakang pemilik dan pengelola media siber mayoritas berlatar belakang wartawan.

Selain itu, Firdaus menuturkan, pihaknya berharap workshop bisa digelar dua kali dalam sati tahun. 



"Lebih dari 90 persen pengusaha online adalah wartawan. Pengusaha atau pengelola media online harus mampu menempatkan posisinya," ujarnya.


Menurut Firdaus, saat ini masyarakat pers sesunguhnya mulai gamang. Salah satunya disebabkan kedepan media siber akan menguasai dunia pemberitaan.

"Lima tahun kedepan diperkirakan hanya ada media cetak yang segmentet. Artinya hanya ada media cetak dengan segemen tertentu saja. Dan tidak menutup kemungkinan, media siber selanjutnya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan aparatur lainnya," ungkapnya.

Menurutnya lagi, etika bisnis dan wartawan jauh berbeda. Karena etika bisnis untuk menjalin hubungan dan saling sinergi. Sedangkan etika wartawan menyampaikan informasi sesuai fakta dan data.

Ketua SMSI Lampung Donny Irawan mengatakan, tantangan kedepan semakin berat. Terutama untuk menghadapi dan mengatasi maraknya berita hoax.

"Oleh karena itu, pemilik atau pengelola media siber harus bisa mengelola manajemen bisnis dan mengelola karyawan serta menyajikan berita yang berkualitas. Semoga kedepan media siber di Lampung menjadi media yang profesional," ujarnya.

etua Pelaksana Workshop Verifikasi Media Siber Lampung, Deni Kurniawan mengatakan, sebagian besar pemilik atau pengelola media siber yang tergabung dalam SMSI Lampung sudah menyerahkan berkas kelengkapan media ke SMSI pusat dan dewan pers.

Sehingga kedepan, baik media dan wartawan media siber di Lampung menjadi media dan wartawan yang profesional," imbuhnya.

Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, pemerintah provinsi Lampung, Harun Al Rasyd mengatakan, seiring perkembangan teknologi, saat ini dunia pers berkembang dengan pesat.

"Saat ini masyarakat tidak hanya menikmati berita melalui media cetak. Tapi juga melalui media online yang tidak mengenal batas dan ruang. Karena informasi atau berita dari media online bisa diakses dimana saja. Oleh karena itu, siapa yang menguasai komunikasi dan informasi, maka akan menguasai dunia," ungkapnya. (ben)
Share:

Anak - anak Lampung adalah generasi emas


setialampung - Bunda Paud Lampung, Aprilani Yustin melepas pesertan jalan sehat bersama anggota HIMPAUDI se-Lampung, di Jalan Dr. Susilo, Bandarlampung, Minggu (27/8).

Seusai melepas peserta, istri Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo ini turut serta berjalan dengan rute Jalan Dr Susilo - Jalan P. Diponegoro - Jalan Jend Sudirman - Jalan Ir H. Juanda - dan masuk kembali ke Jalan Dr Susilo.

Yustin berharap, guru-guru PAUD menjadi ujung tombak untuk menghasilkan anak-anak Lampung yang cerdas, solih dan solihah, serta berakhlak mulia.

Anak-anak Lampung adalah generasi emas, semoga bisa membangun Lampung di masa yang akan datang," harapnya. (ben)
Share:

Ini salah satu bukti kerja nyata Muhammad Ridho Ficardo


setialampung.com - Meski baliho program - program pembangunan Lampung sempat dirusak oknum yang tidak bertanggungjawab dan anti terhadap pembangunan. Namun Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tetap  menginstruksikan untuk terus melanjutkan pembangunan demi masyarakat.



Gubernur Muhammad Ridho Ficardo bersama pemerintah provinsi (pemprov) Lampung terus melakukan percepatan pembangunan. Salah satunya adalah dengan masifnya pembangunan infrastruktur jalan guna menunjang konektivitas antarwilayah dan mempercepat roda perekonomian masyarakat.


Salah satu jalan yang sedang diperbaiki saat ini adalah pada ruas jalan Bandarjaya - Mandala, kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan metode rigid beton.

Beberapa waktu lalu sempat mendapatkan gangguan dan hambatan dengan perusakan baliho-baliho pembangunan yang dipasang Pemprov Lampung di wilayah Lampung Tengah, dan kemudian diganti dengan Baliho Bupati Lampung Tengah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun saat ini baliho pembangunan pemerintah provinsi Lampung sudah terpasang kembali dan pembangunan perbaikan jalan tetap dilanjutkan.

Masyarakat desa Utama Jaya dan Sumber Agung, yang dilalui pembangunan ruas jalan tersebut mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo atas pembangunan jalan tersebut.

Adapun pemilihan perbaikan jalan dengan metode rigid beton pada ruas tersebut adalah untuk mengatasi kondisi tanah yang tidak stabil dan kendaraan berat yang melintas. (*)
Share:

SMSI Lampung gelar workshop media siber

setialampung - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) provinsi  Lampung, Selasa (29/8), akan menggelar workshop media siber. Workshop akan dilaksanakan di sekretariat SMSI Lampung yang beralamat di jalan Tirtayasa no 12 Sukabumi, Bandarlampung.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan mengatakan, dirinya berharap workshop yang pertama kali akan digelar ini bisa berjalan sukses dan lancar.

 "Oleh karena itu, segenap panitia harus mempersiapkan acara dengan baik. Sarana dan prasarana acara harus disiapkan dengan," ujarnya.

 Ketua pelaksana workshop, Deni Kurniawan mengatakan, saat ini ada 48 perusahaan media yang sudah menyerahkan berkas verifikasi.

 "Sebagian berkas sudah kita diserahkan ke pusat. Workshop menurut rencana akan dihadiri dewan pers dan pengurus SMSI pusat. Target kita, media siber menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi," katanya. (ben)
Share:

Arinal mohon doa restu dengan warga Kalianda


setialampung - Bakal Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta istri, Rianasari Arinal, melakukan silaturrahmi dan rembuk desa dengan masyarakat Pesisir di Desa Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu (26/8).

Dalam silaturrahmi yang berlangsung di pinggir pantai Merak Belantung ini, Arinal didampingi sejumlah pengurus Golkar Lampung dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini, Arinal ingin mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat Pesisir Kalianda. Arinal menginginkan masyarakat Kalianda terutama para nelayan pesisir Kalianda bisa melaut dengan hasil tangkapan ikan yang banyak. Beberapa potensi laut di Kalianda seperti rumput laut juga perlu ditingkatkan.

Untuk itu semua, lanjut Arinal perlu kehadiran pemerintah untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan akan lebih baik. Dalam kesempatan ini, ketua Partai Golkar Lampung ini mohon doa restu dan dukungan kepada masyarakat Kalianda dalam Pilkada Juni 2018 mendatang.

Pada kesempatan ini, Rianasari Arinal memperkenalkan sosok Arinal kepada warga Merak Belantung Kalianda. Sebagai ibu rumah tangga, dalam kesempatan ini juga melakukan demo masak. Sembari masak, Rianasari Arinal melontarkan sejumlah pertanyaan kepada warga yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Selain silaturrahmi, Arinal Djunaidi juga membagi-bagi seribuan bingkisan kepada masyarakat yang hadir. (rls)
Share:

Tiap tahun, jumlah wisatawan ke Lampung meningkat


setialampung - Prioritas pembangunan Lampung sudah sejalan dengan 3 kebijakan nasional, terutama dibidang kepariwisataan. Sebab, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung tiap tahunnya selalu meningkat sebesar 30%. Peningkatan ini masih lebih besar dibanding kenaikan tingkat nasional.

Ini disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat melepas parade budaya Lampung Culture dan Tapis Carnival yang menjadi bagian kegiatan Lampung Krakatau Festival 2017 yang dipusatkan di lapangan Saburai, Bandarlampung, Sabtu (26/8).

Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho juga berterimakasih kepada para bupati/walikota yang telah melaksanankan program kepariwisataan sebagai salah satu prioritas pembangunan Lampung di daerahnya masing-masing dalam rangka menggerakan ekonomi kreatif dan mensejahterakan masyarakat.

Kendati demikian, gubernur mengakui masih banyak kekurangan di dalam agenda Lampung Krakatau Festival. Namun harapannya kedepan dapat menjadi lebih baik bahkan dapat dijadikan event tingkat internasional.

"Saat ini pembangunan di Lampung terutama untuk akses transportasi dan konektifitas antar wilayah, sedang dibangun dengan pesat. Diantaranya pembangunan jalan tol, bandara internasional Raden Intan II, bandara M. Taufiq Kiemas di Pesisir Barat, dan lainnya saya harap dapat menjadi faktor pendukung event-event wisata di Lampung ketingkat internasional," ungkapnya.

Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata RI, Oneng Setya Harini mewakili menteri pariwisata memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur  Lampung Muhammad Ridho Ficardo beserta jajaran pemerintah provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan sektor wisata dengan kegiatan parade budaya Lampung Culture dan Tapis Carnival sebagai bagian dari kegiatan Lampung Krakatau Festival 2017.

"Sinergi paket wisata yang menarik di Lampung diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 2.000 orang, atau 6.9 juta orang setiap tahunnya," ungkapnya.

Lampung Culture dan Tapis Carnival merupakan pawai budaya yang menggambarkan keberagaman di Lampung. Pawai budaya yang dimulai dari kapangan Saburai dan mengelilingi pusat kota Bandarlampung ini dipadati ribuan warga Lampung dan wisatawan dari berbagai daerah yang ingin menyaksikan parade tersebut.

Dita, siswa SMKN 7 Bandarlampung mengatakan, Festival Krakatau tahun ini unik dan menarik.

"Saya harap kegiatan seperti ini selalu diadakan setiap tahun, agar budaya lampung dapat lebih dikenal," ucapnya.

Endah, warga Way Kandis mengatakan, parade budaya ini merupakan hiburan yang penuh dengan nilai-nilai budaya yang bisa mengekspose Lampung ke seluruh indonesia.

Desi, warga Lampung Timur mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Ridho atas terlaksananya kegiatan Lampung Krakatau Festival. Pasalnya menurut Desi, ia menyukai kegiatan tersebut. Desi juga mengucapkan terimakasih Kepada Gubernur Ridho karena telah memperbaiki jalan di daerahnya.

"Dengan diperbaikinya infrastruktur jalan di daerah kami, semoga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang ingin berkunjung ke Lampung Timur," pungkasnya. (rls)
Share:

Media dituntut jaga idealisme dan kritis


setialampung - Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada), media dinilai belum kritis dalam memberitakan rekam jejak calon kepala daerah (calon kada). Selain itu, media juga diimbau untuk tegas memisahkan antara iklan dan berita. Sehingga informasi yang disampaikan tidak membingungkan pemilih.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertema Media Kritis, Pilkada Demokratis yang dilaksanakan di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Sabtu (26/8).

Komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih mengatakan, saat ini belum ada pemberitaan yang mengkritisi rekam jejak calon kada. Selama ini pemberitaan hanya terkait siapa calon kada  yang akan maju di pilkada. Media juga tidak menganalisis secara tajam program calon kada.

"Alhasil, tidak ada informasi terkait kelebihan dan kekurangan calon. Yang dikritik hanya soal poster calon yang dipasang di pohon. Tidak pada substansi program lingkungan yang diusung calon,” ujarnya, di dalam diskusi yang dihadiri jurnalis, aktivis NGO, blogger, seniman, dan mahasiswa ini.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad menuturkan, disamping mengembangkan usaha, pers dituntut menjaga idealisme dan tidak kehilangan sikap kritis meskipun mendapat iklan dari calon kada.

“Media harus menyampaikan rekam jejak tokoh yang akan maju dalam pilkada. Rekam jejak dalam kapasitas kepemimpinan bukan,” katanya.

Pemimpin Redaksi Duajurai.co Juwendra Asdiansyah, menuturkan, ada empat fungsi pers, yaitu sosialisasi, informasi, edukasi, dan kontrol sosial.

Namun, lanjutnya, fakta yang ada, media lebih fokus menyosialisasikan calon, tapi tiga fungsi yang lain tidak dilakukan secara maksimal. Media harus membuka rekam jejak calon karena kandidat cenderung menyampaikan kelebihan.

"Calon hanya sampaikan yang bagus-bagus saja, medialah yang bisa membuka rekam jejak mereka,” kata dia.

Menurut dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Toni Wijaya, dukungan media terhadap calon bukan karena ideologis seperti pers di Amerika. Namun, media mendukung calon karena faktor praktis dari sisi pendapatan. (rls)
Share:

Gubernur berharap festival krakatau jadi event internasional


setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo membuka Lampung Festival Krakatau 2017 yang dipusatkan di lapangan Saburai, Enggal, Bandarlampung, Jumat (25/8) malam.

"Lampung Festival Krakatau sebagai Festival tertua di Lampung harus terus digiatkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai historisnya," ujar Ridho Ficardo.

Untuk itu, lanjutnya, bertepatan dengan tanggal meletusnya gunung krakatau, seperti biasa melaksanakan kegiatan Lampung Krakatau Festival. Dimana kegiatan ini merupakan festival tertua yang ada di Lampung, bahkan mungkin di Indonesia," ungkap Ridho.

"Terkait dengan agenda prioritas pembangunan di Lampung, khususnya di bidang wisata, industri wisata perlahan-lahan mulai bangkit dan memberikan dukungan kepada sektor yang lain, seperti UMKM, industri kreatif, serta sektor-sektor lainnya." Lanjutnya.

Gubernur Ridho mengungkapkan, program prioritas pembangunan Lampung sudah sejalan dengan 3 kebijakan strategis nasional, yaitu ketahanan pangan, industrialisasi serta pariwisata.

"Prioritas pembangunan kita sudah sejalan dengan kebijakan nasional. Bedanya di nasional pariwisata itu nomor dua, di kita nomor tiga. Tapi itu bukan urutan prioritas, bahkan prioritas pembangunan Lampung sudah dicanangkan lebih dahulu dari pada kebijakan nasional tersebut," papar Ridho

Gubernur Ridho menyampaikan harapan agar Festival Krakatau dapat menjadi event internasional bukan hanya sebagai kegiatan lokal.

Sementara, Kadis Pariwisata Lampung, Budiharto HN, mengatakan, dengan adanya Lampung Krakatau Festival 2017, dunia usaha khususnya UMKM dapat memasarkan produknya saat festival berlangsung, mempromosikan wisata unggulan, serta dapat menjadi wahana atau ajang puncak kreatifitas kebudayaan Lampung

Acara opening ceremony tersebut dimeriahkan dengan fashion show busana kresasi adat lampung, pementasan band-band indie, dan berbagai hiburan lainnya.

Pada kegiatan yang turut di meriahkan oleh berbagai stand pegiat usaha ekonomi kreatif Lampung tersebut, hadir pula Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Budiharto HN dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung serta masyarakat lampung yang antusias ingin menyaksikan pembukaan Lampung Krakatau Festival. (rls)
Share:

Kapolda, Wakapolda, Dirreskrimsus dan Kabid Propam Polda Lampung dimutasi


setialampung - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui surat telegram (ST) nomor: ST/2032/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 melakukan mutasi jabatan perwira tinggi dan perwira menengah polri.

Di dalam surat tersebut, kapolri merotasi Kapolda Lampung Irjen Pol. Sudjarno, Wakapolda Lampung Brigjen Bonifasius Tampoi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Rudi Setiawan dan Kabid Propam Polda Lampung Kombes Anton Setiyawan dari jabatan lama.

Kapolda Lampung Irjen Pol Sudjarno dimutasi ke posisi baru sebagai analis kebijakan utama bidang sabhara baharkam polri, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Bonifasius Tampoi, menempati posisi baru sebagai Waket Bidakademik STIK Lemdiklat polri. Sedangkan Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Rudi Setiawan menempati posisi Dirreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

Posisi  lama Kapolda Lampung Irjen Pol. Sudjarno akan ditempati Irjen Pol. Suroso Hadi Siswoyo yang sebelumnya menjabat Pati Baintelkam Polri.

Jabatan lama Wakapolda Lampung Brigjen Bonifasius Tampoi akan ditempati Kombes Pol Angesta Romano Yoyol yang sebelumnya menjabat Kabagjianling Rojianstra SOPS Polri.

Sedangkan posisi lama Dirreskrimsus Polda Lampung akan ditempati Kombes Aswin Sipayung. Kabid Propam Polda Lampung Kombes Anton Setiyawan menempati posisi baru sebagai peneliti utama STIK Lemdiklat Polri. Posisi lama Kabid Propram Polda Lampung akan ditempati Kombes Hendra Supriatna.

Di dalam surat telegramnya, kapolri merotasi 87 perwira tinggi dan perwira menengah di tubuh Polri.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih membenarkan adanya surat telegram terkait mutasi jabatan ini.

"Iya bener, mutasi ini hal yang biasa di lingkungan polri," kata Sulis saat dihubungi setialampung, jumat (25/8). (ben)
Share:

Desa sangat rentan pangan di Lampung berkurang

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo
setialampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam kurun waktu 2012 - 2016 berhasil menurunkan 41% desa berkategori sangat rentan dari 172 desa menjadi 101 desa. Selain itu, dalam kurun waktu yang sama menurunkan desa rentan pangan dari 512 menjadi 312 desa. 

Atas keberhasilan itu, sejak 2016 pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri bersama pusat, kemudian mempertajam program tersebut menjadi kawasan ketahanan mandiri pangan (KMP).

"Setelah lepas dari status sangat rentan dan rentan, pemprov Lampung ingin lebih banyak kawasan menjadi tahan pangan. Pada akhirnya, kita ingin tidak hanya tahan pangan, tapi juga berdaulat secara pangan," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, kamis (24/8).

Sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, Gubernur Ridho tetap mengacu pada peta ketahanan dan kerentanan pangan dalam merancang program. Program unggulan pemprov Lampung seperti Gerbang Desa Saburai juga diarahkan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan. 

Pada kurun waktu 2012-2016, dana yang dikucurkan untuk mengentaskan desa tersebut mencapai Rp73,6 miliar dengan menjangkau 97 desa dan 7.660 rumah tangga di 15 kabupaten dan kota. Strategi yang diterapkan dengan membentuk 383 kelompok afinitas. Sebanyak 145 (37%) di antaranya di bidang on farm seperti budidaya pertanian, peternakan itik, budidaya ikan, penggemukan sapi, kerbau, kambing, dan sarana produksi pertanian. 

Kemudian, 121 kelompok afinitas di bidang off farm seperti pengolahan hasil pertanian, home industry kripik pisang, gula aren, dan kopi bubuk. Ada juga 117 kelompok (34%) yang non-farm seperti usaha simpan pinjam, produksi batu-bara, dan geribik.

"Proses pengentasan desa-desa ini masih berjalan dengan mengucurkan dana Rp100 juta per desa," ujar Gubernur Ridho.

Besarnya dampak penurunan status desa sangat rentan itu, kemudian membuat pemprov Lampung melalui dinas ketahanan pangan melanjutkannya dengan menggabungkan lima desa dalam satu kelompok dengan pendekatan usaha berbasis sumber daya lokal. Sejak 2015, Pemerintahan Gubernur Ridho membentuk enam KMP yang difokuskan di Way Kanan, Tanggamus, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Barat. 

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung, Kusnardi, KMP merupakan perluasan skala usaha dengan menggabungkan semua potensi desa yang berdekatan.

"Kegiatannya pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok, dan kelembagaan," kata Kusnardi.

Strategi pengembangan KMP yang dikembangkan pemprov Lampung dibagi lima tahapan yang dimulai sejak 2015. Pada tahap persiapan di 2015 difokuskan pada seleksi lokasi, apresiasi pengembangan kawasan, peltihan, dan pendampingan. Seleksi lokasi berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (food security dan vulnerability atlas/FSVA).

Pada tahap kedua di 2016, fokus pada penumbuhan dan pengembangan usaha budidaya tanaman, pemeliharaan ternak ikan oleh kelompok. Kegiatan ini memanfaatkan dana Rp100 juta per kelompok. Program ini dilanjutkan pada tahap pengembangan juga dengan dana Rp100 juta yang fokus pada pengolahan hasil dan pusat pemasaran bersama.

"Program ini nantinya berlanjut pada tahap kemandirian dan keberlanjutan, sehingga benar-benar desa yang rentan menjadi tahan pangan," ungkapnya. (rls) 

Share:

(Foto): Pembangunan fly over Teuku Cik Ditiro

setialampung - Alat berat dan para pekerja sedang mengerjakan pembangunan fly over Teuku Cik Ditiro, Kemiling, Bandarlampung.
Share:

Iskardo mohon doa, Adek jaga kesehatan dan banyak membaca


setialampung - Enam calon anggota Bawaslu Lampung lulus seleksi tahap berikutnya. Selanjutnya ke enam calon ini akan mengikuti uji kepatutan di Bawaslu RI. Ke enam calon itu yaitu Ade Asyari, Ali Sidik, Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, M. Iwan Satriawan dan Mislamudin.

Iskardo P. Panggar, saat dihubungi setialampung, kamis (24/8), saat ditanya terkait persiapan mengikuti uji kepatutan menuturkan, dirinya mohon doa dalam mengikuti seleksi.

"Belum tahu kapan jadwal uji kepatutannya. Masih nunggu jadwal dari Bawaslu RI. Yang pasti mohon doanya ya," ujarnya.

Calon lainnya, Adek Asyari mengatakan, persiapan dirinya yaitu dengan menjaga kesehatan.

"Persiapannya diantaranya dengan menjaga kesehatan dan banyak baca lagi. Terutama terkait peraturan dan perundang - undangan. Mohon doanya, sambil menunggu jadwal uji kepatutan dari Bawaslu RI," kata Adek kepada setialampung, kamis (24/8). (ben)

Share:

Arinal disambut hangat tokoh dan pemangku adat Bali

setialampung - Puluhan tokoh agama dan pemangku adat Bali yang ada di Balinuraga menyambut hangat kedatangan calon gubernur Lampung, Arinal Djunaidi di Lapangan Merdeka Balinuraga, kamis (24/8). Selain menyalami dan memeluk para tokoh adat Balinuraga, calon gubernur yang dikenal merakyat tersebut langsung berkeliling dan memeluk warga dan berfoto bersama. Dalam perbincangan singkat nan hangat dengan para tokoh tersebut, Arinal mengatakan, ia mengucapkan terimakasih atas dukungan dan suport yang di berikan warga Bali di Lampung dan warga Balinuraga khususnya. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung dan akan memberikan perhatian serius terhadap terhadap sarana dan prasarana yang ada di Desa Balinuraga. (rls)
Share:

Arinal: banyak pesan moral di wayang Cenk Blonk

setialampung - Bakal calon Gubernur Lampung dari partai Golkar, Arinal Djunaidi menyampaikan rasa gembira dan bahagia bisa bertemu dengan masyarakat Lampung asal bali yang sangat respon atas silaturahmi yang baru sempat terlaksana, Kamis (24/8) malam. "Saya yakin masyarakat di sini masyarakat yang beretika adalah yang patuh hukum, etika adalah hukumnya hukum dan itu termasuk Bali yang budayanya sangat tinggi," ujar Arinal dalam pagelaran wayang kulit cenk blonk di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan. Arinal mengungkapkan, dirinya tidak pernah mendengar adanya konflik antar suku di pulau Bali. Hal ini kata dia karena pemeliharaan budaya Bali sangat dijaga. "Dan disini harus dijaga bahwa Indonesia harus bersatu sesuai nasehat para pejuang," kata Arinal. Intinya, lanjut Arinal, tidak ada kata lain semua unsur harus menjaga kerukunan di Lampung. Dan itu akan Arinal lakukan saat terpilih menjadi gubernur Lampung. "Kita harus bersama menjaga dunia ini dan untuk diteruskan kepada anak bangsa. Saya juga akan berusaha maksimal menjaga keamanan masyarakat," imbuhnya. Arinal berpesan kepada warga Desa Balinuraga bahwa banyak pesan moral dan tuntuan yang akan disajikan dalam aksi wayang cenk blonk. Dirinya meminta agar warga Desa Balinuraga tertib saat menyaksikan pertunjukan wayang kulit tersebut. (rls)
Share:

Bulan depan, 3 anggota Bawaslu Lampung dilantik



setialampung - Pelantikan calon anggota Bawaslu Lampung periode 2017 - 2022 akan dilaksanakan serentak di Bawaslu RI.

"3 orang (anggota Bawaslu Lampung) akan dilantik antara  20 - 21 September 2017. Pelantikan serentak di Jakarta," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan kepada setialampung, Rabu (23/8).

Diketahui, tim seleksi calon anggota Bawaslu Lampung didesak mendiskualifikasi Fatikhatul Khoiriyah dan Ali Sidik dari peserta calon anggota Bawaslu Lampung.

"Ya, saya mendesak dan minta ke timsel agar Fatikhatul Khoiriyah dan Ali Sidik didiskualifikasi dari pencalonan," kata Rahmat Husein kepada setialampung, Sabtu (19/8).

Menurut Rahmat Husein, ketua dan anggota Bawaslu Lampung itu tidak layak untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Bawaslu Lampung karena pernah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

"Salinan putusan dan video saat sidang di DKPP sudah saya serahkan ke timsel. Saya akan ke Bawaslu RI kalau kedua orang tersebut masih diluluskan dalam seleksi," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi terkait ini, Ketua timsel calon Bawaslu Lampung, Rudy menuturkan, pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan.

"Saya sudah ketemu dengan Rahmat Husein dan sudah menerima laporannya serta melihat video persidangan DKPP itu. Tapi kami tidak bisa gegabah mengambil keputusan," kata Rudy kepada setialampung, sabtu (19/8).

Menurut Rudy, untuk mencoret atau menghapus nama peserta calon anggota Bawaslu Lampung membutuhkan dasar dan kajian.

"Kami akan menindaklanjuti hal ini dan akan mengirimkan surat ke Bawaslu RI. Dan kami juga minta kepada Fatikhatul dan Ali Sidik untuk membawa surat putusan DKPP tersebut pada saat sesi wawancara di Swiss BelHotel, Minggu (20/8)," ungkapnya.

Ketua Bawaslu RI, Abhan menuturkan, anggota Bawaslu yang pernah mendapat sanksi peringatan oleh DKPP, tidak ada masalah mengikuti seleksi calon anggota bawaslu selanjutnya.

"Nanti melihat hasil FPT nya," ujarnya kepada setialampung.

Sementara, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah membenarkan bahwa dirinya beserta anggota Bawaslu Lampung lainnya yakni Ali Sidik dan Nazarudin, pernah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"ya benar, kami pernah dapat peringatan dari DKPP. Hal ini sudah saya klarifikasi ke tim seleksi (timsel). Sanksi dari DKPP itu peringatan ringan biasa. Peringatan dari DKPP itu juga tidak serta merta melarang untuk jadi penyelenggara pemilu lagi," kata Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah kepada setialampung, minggu (20/8).

Fatikhatul menuturkan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya laporan terkaitnya tersebut. Karena saat ini sedang memasuki tahap uji publik dalam seleksi calon anggota Bawaslu Lampung.

"Ini tahap uji publik. Sehingga semua masyarakat punya kesempatan untuk menyampaikan masukan ke timsel. Tidak masalah bagi saya. Memang pada saat itu (2014) ada ketidakmaksimalan. Tapi di 2014 itu juga, Bawaslu Lampung dapat penghargaan dari Bawaslu RI. Di satu sisi ada kekurangan, tapi di sisi lain banyak juga pelanggaran yang diselesaikan. Penanganan pelanggaran money politic itu agak sulit pembuktiannya," ujarnya.

Diketahui, DKPP melalui keputusannya no. 25/DKPP-PKE-III/2014 memutuskan memberikan sanksi peringatan kepada ketua dan anggota Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Ali Sidik dan Nazarudin. (ben)
Share:

Wayang cenk blonk diselimuti nuansa mistis


setialampung - Aroma mistis sangat terasa sebelum pertunjukan wayang ceng blong di lapangan Merdeka, Desa Ruktiharjo, Kecamatan Seputih Rahman, Lampung Tengah, Rabu (23/8)

Sosok pengawal yang tengah melakukan ritual bernama Pande Putu Sutha Baginda (58) mengatakan, permainan wayang bali atau ceng blong kentak nuansa mistik. Pemilik gelar Jeru Mangku Sidekarye ini mengaku tengah melakukan ritual untuk menjaga bersatunya pikiran kotor yang bakal hadir di tengah aksi wayang nantinya.

"Ritual ini wajib dilakukan untuk mengantisipasi adanya likiran kotor yang bisa menganggu jalannya pertunjukan," ujarnya.

Upacara ritual ini bermaksud untuk proses penyucian diri dan meminimalisir lengaruh jahat yang akan hadir dalam pertunjukkan atau disebut pewintenan.

Ritual juga berfungsi sebagai pagar gaib. Kalau yang memiliki ilmu kebatinan pasti akan melihat situasi baik di dalam maupun di luar arena pertunjukkan wayang," jelasnya.

Selain melalui proses belajar, ilmu yang didapat Putu juga melewati proses penyucian diri. Dirinya menggeluti kesenian bali berupa Wayang bali ini sejak 1999. Ada istilah pembersihan menetralisir antara yang baik dan buruk. Pertunjukan pembersihan itu disebut nyuda mala, nyapu leger.

"Itu istilah untuk membersihkan segala perbuatan kotor yang memengaruhi etika prilaku manusia," jelasnya.

Putu menjelaskan, pertunjukkan wayang bali ini nuansa mistisnya sangat kuat, disinilah peran dalang yang berhubungan dengan tiga dunia yakni alam bawah, alam nyata dan alam angkasa. Jika di wayang kulit ada sinden, maka di wayang bali ada gerong. Para gerong ini akan menselaraskan irama yang ditampilkan dalang. (rls)
Share:

Wayang Cenk Blonk akan menghentak Lampung Tengah dan Lampung Selatan

I Wayan Nardayana. ist.
setialampung - Wayang Cenk Blonk adalah wayang kulit kesenian asli dari Pulau Dewata, Wayang Cenk Blonk dari jaman kerajaan hingga saat ini ternyata peminatnya masih tetap banyak. Apalagi wayang Cenk Blonk yang dengan dalang tersohor, I Wayan Nardayana. Pastinya perut anda akan di kocok abis. Cerita - cerita yang menarik, humor - humor yang segar dan sarat akan filsafat kehidupan membuat wayang yang di dalang I Wayan Nardayana ini memang tak pernah sepi peminatnya.

Penokohan yang benar-benar hidup sulit disaingi oleh pedalang lain . I Wayan Nardayana terlahir dari keluarga petani miskin dan tak punya leluhur berdarah seni mendalang wayang kulit. Namun, keuletan belajar dan kecintaan terhadap seni mengantarkannya menjadi dalang wayang kulit Bali.

Ia sukses dan populer sejak 15 tahun lalu dengan sebutan dalang inovatif Cenk Blonk. Pria ini dikenal karena pertunjukan wayang kulitnya memasukkan lelucon serta obrolan ceplas-ceplos segar dan aktual di sela pertunjukannya. Sejak 2002, ia terus memodifikasi pentas wayang kulitnya dengan permainan lampu warna - warni serta berbagai suara untuk mendukung cerita. Bahkan, ia membawa sekitar 50 kru dan satu generator listrik berkekuatan 7.000 watt setiap kali mentas. Layar yang digunakan tak biasa, 6 meter dan tinggi 1,5 meter.

Maka, meski pertunjukannya tidak semalam suntuk – hanya dua setengah jam, kemunculan wayang Cenk Blonk serasa angin segar dan penonton pun bisa membeludak. Kemasan pencahayaan yang apik, disertai lelucon hingga obrolan ceplas-ceplos ala rakyat, menjadikan penonton berusia tua dan generasi muda tak beranjak selama pertunjukan. Nardayana menyisipkan lelucon segar dan kritik sosial melalui tokoh rakyat Nang Klenceng dan Nang Eblong.

Kedua tokoh itu punya bentuk lucu, dari kepalanya yang botak dan berkucir, serta gigi tonggos. Kedua tokoh yang dia mainkan inilah yang membuat Nardayana dikenal sebagai dalang Cenk Blonk. Awal pentas tahun 1992, Nardayana menggunakan nama kelompoknya, Gita Loka. Tiga tahun kemudian ia menggunakan nama Cenk Blonk hingga kini.

Penggunaan huruf K menggantikan G pada Nang Klenceng (Cenk) dan Nang Eblong (Blonk), lanjut Nardayana, agar terkesan lebih gaul. Lagi-lagi ini juga menjadi bagian cara menarik penonton. Apalagi, saat itu ia belum berinovasi dengan tata pencahayaan warna-warni.

”Setiap hari, tiyang memperbarui bahan guyonan atau kritik sesuai tren berita - berita di media massa atau masyarakat sekitar Bali. Tiyang tetap perlu memerhatikan siapa saja penonton saat pertunjukan. Ya, biar nyambung dengan penontonnya dan mereka terhibur,” ujarnya.

Kepiawaian mendalang berawal dari kesedihan Nardayana terhadap sebagian masyarakat yang meninggalkan pertunjukan seni wayang kulit. Sekitar 1989 dia bertekad mengembalikannya. Jurusan pedalangan institut seni Indonesia (ISI) Denpasar, dipilihnya sebagai penguat dan pengayaan idenya. 
Sementara spiritualnya, dia gali dalam kuliah S-2 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Pagelaran wayang Cenk Blonk inilah yang nanti akan dipentaskan Bakal calon gubernur Lampung periode 2019 - 2024 Arinal Djunaidi di Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah dan Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan.

Ketua DPD I Partai Golkar Lampung tersebut menggandeng Dalang I Wayan Nardayana dalam pertunjukan Wayang Bali yang akan digelar di lapangan Merdeka, Kampung Ruktiharjo, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah pada Rabu (24/82017) malam dan di lapangan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, Kamis (23/8) malam. Pada pagelaran wayang Ceng Blonk kali ini pun warga tak hanya disuguhkan hiburan saja, namun tim Jaringan Arinal Djunaidi Berkarya (JAYA) juga menyiapkan doorprize seperti pagelaran wayang kulit sebelumnya, yakni berupa 3 motor, 3 sepeda, 3 HP, uang tunai Rp1 juta untuk 5 orang pemenang dan Rp500 ribu untuk 10 orang pemenang yang beruntung. (rls)

Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog