Komisi IV DPRD Lampung hearing terkait listrik di register 38


setialampung - Menyikapi polemik listrik di kawasan register 38, Gunung Balak, Lampung Timur, komisi IV DPRD Lampung memanggil PT. PLN persero distribusi Lampung, senin (7/08).

Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas pengaduan masyarakat terkait masalah listrik di hutan kawasan Register 38, Desa Giri Mulyo, Lampung Timur.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ketut Irawan mengatakan, PLN tidak boleh lepas tangan dari permasalahan tersebut. Warga yang tinggal di kawasan register harus mendapatkan layanan listrik layaknya warga negara lainnya.

“Yang namanya register 38 itu artinya hutan lindung. Nah, kira-kita di Lampung Timur itu saat ini masih ada hutannya nggak yang dilindungi, kan sudah desa semua. Artinya, mau dimana pun rakyat Indonesia berada tetap harus mendapat pelayanan yang sama,” ujar Ketut.


Dilanjutkannya, Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pelosok, tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Karena salah satu faktor penunjang berhasilnya program tersebut yakni harus tersedianya pasokan listrik yang memadai.

“Harusnya layanan kelistrikan di daerah harus sama, termasuk di register, Artinya pendidikan, pangan semua harus sama, sekarang bagamana mau cerdas kalau lampunya aja nggak ada,”  tegasnya.

Ketut mengatakan, dalam menyikapi masalah ini pihaknya akan kembali memanggil PLN untuk duduk satu meja dengan Dinas Kehutanan serta semua pihak yang terkait.

“Ini akan jadi hearing gabungan karena kehutanan ranahnya Komisi II dan PLN ranahnya Komisi IV,” paparnya.

Sementara itu, Manajer UPT Kelistrikan PLN Distribusi Lampung, I Gede Adi Wiratma menjelaskan, Awal mula permasalahan ini karena PLN mendapat permohonan calon pelanggan baru sekitar 30 KK yang mendaftar via online dari Desa Girimulyo Lampung Timur. Akan tetapi setelah dicek, ternyata lokasi calon pelanggan tersebut berada di kawasan register 38.


“Untuk memastikan kebenaran lokasi, kami menyurati Dinas Kehutanan untuk menanyakan, dan jawabannya ternyata benar itu di register. Karena itu kami tidak bisa melayani pemasangan aliran listrik,” ujar Gede.

Ditambahkannya, PLN baru akan melayani pemasangan listrik kalau sudah ada izin dari Dinas Kehutanan. Karena sebelumnya pernah terjadi kesalahan, PLN memasang jaringan di lokasi register yang notabenenya dilarang oleh Dinas Kehutanan.

“Itu kalau tidak salah kejadiannya di tahun 2013. Pada saat itu PLN disalahkan oleh Dinas Kehutanan karena menyambung listrik di register. Dari itu, setiap ada permintaan yang berdekatan dengan kawasan register, kami meminta kepastian dari pihak Dinas Kehutanan untuk menghindari pelanggaran hukum,” tandasnya. (ADV)



Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog