Penanganan konflik, Lampung peringkat pertama regional Sumatera dan Jawa

Foto - foto: Humas pemprov Lampung
setialampung - Lampung menempati peringkat pertama hasil evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2017 periode B 04 (April) untuk regional Sumatera dan Jawa.

"Diharapkan nilai ini terus dipertahankan hingga penilaian periode B 08 (Agustus) dan B 12 (Desember)," ujar Kepala Badan Kesbangpol Lampung, Irwan Sihar Marpaung, pada acara rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik se- Lampung, di aula Bhineka Tunggal Ika, Badan Kesbangpol, Rabu (30/8).

Irwan mengatakan, pemerintah provinsi Lampung mampu mendapatkan nilai tertinggi di regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan berjalan tertib dan penanganan konflik secara langsung. 

“Menjadi juara pertama  dalam penanganan konflik merupakan hasil kerja sama semua unsur terkait. Untuk itu, atas nama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, saya mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait atas upaya peningkatan sinergitas dalam rangka menjaga kestabilan dari konflik sosial," kata Irwan. 




Mempertahankan apa yang diperoleh itu, kata dia, lebih sulit dibandingkan merebutnya. "Semoga ini dapat terus dipertahankan,“ harapnya. 

Karo Ops Polda Lampung, Kombes Hariyoso menuturkan, pemprov dan Polda Lampung terus berupaya dalam penanganan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Menurut dia, konflik sosial yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh perebutan sumber daya manusia (SDM) dan pendistribusian sumber daya serta harga diri.

Berdasarkan evaluasi Polri, konflik sosial terus berkembang seiring kegiatan masyarakat seperti bidang politik dan ekonomi.

"Masyarakat selalu ingin memiliki kehidupan yang baik, sehingga dinamika kehidupan terus berjalan seiring dengan berkembangnya suatu konflik sosial,” ujar Dir Intelkam Polda Lampung Kombes Pol. Amran Ampulembang.

Amran menjelaskan, saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membawa ideologi komunis yang berhubungan dengan radikalisme.

"Untuk itu kita perlu mengatur sedemikian sehingga ideologi tersebut tidak mampu berkembang seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki paham ideologi radikal," katanya.


Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemprov Lampung, khususnya Badan Kesbangpol Lampung dalam menekan konflik sosial yang sejalan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan harkamtibmas. Khususnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (*)
Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog