Helida Heliyanti terpilih sebagai ketua DPD ASTTI Lampung periode 2017 - 2022




setialampung - Helida Heliyanti terpilih sebagai ketua DPD ASTTI Lampung periode 2017 - 2022, di dalam acara Musyawarah daerah (Musda) ke 3, DPD ASTTI Lampung yang dilaksanakan di Ballroom, Hotel Marcopolo, sabtu (30/9).

Ketua Umum DPP ASTTI, Deddy Adhiyaksa mengatakan, setelah terbentuk pengurus yang baru, dilanjutkan dengan pembekalan. Ini untuk menyongsong undang - undang (UU) nomor 2 tentang jasa konstruksi yang efektif akan berlaku dua tahun kedepan.



"Musda ke 3 ASTTI Lampung ini sangat strategis. Pembekalan dilakukan untuk menyongsong berlakunya UU tersebut, apalagi banyak regulasi yang berubah yang harus bisa diantisipasi sejak awal. Sehingga pengurus ASTTI yang baru dilantik, tinggal mengimplemantasikan UU yang baru. Semoga ASTTI Lampung bisa menjaga eksistensinya. Selama ini ASTTI Lampung sudah berjalan baik, semoga kedepan bisa lebih ditingkatkan lagi," katanya.

Deddy juga mengutarakan, meski baru berusia 14 tahun, namun ASTTI sudah menjadi organisasi profesi terbesar di Indonesia. Karena kepengurusannya telah terbentuk di seluruh provinsi. Terakhir kepengurusan ASTTI dibentuk di Kalimantan Utara.

"Salah satu syarat mendapatkan pekerjaan konstruksi yaitu harus memiliki sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil. Untuk itu, ASTTI terus melakukan pembinan terhadap tenaga konstruksi untuk meningkatkan kompetensi," ujarnya.



Menurut Deddy, tidak hanya harus sertifikasi, namun juga harus memiliki keterampilan dan keahlian yang berkompeten. ASTTI juga harus menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Karena tidak mungkin ASTTI bisa bekerja sendiri.

"Kedepan, kami akan mengecek langsung ke setiap proyek yang ada untuk mengetahui apakah pelaksana, tenaga ahli, serta tukangnya, memiliki sertifikat atau tidak," katanya.

Ditambahkannya, setelah musda di Lampung, pada juli 2018, dilaksanakan musyawarah nasional (Munas) ASTTI ke 4 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Jika masih diberi amanah, saya siap kembali mengemban tugas sebagai ketua umum ASTTI. Yang pasti saya tidak pernah meminta suatu jabatan. Kalau di tingkat provinsi, gubernur termasuk tenaga ahli madya dan muda. Kalau kabupaten masuk katagori terampil," ujarnya.

Ketua DPD ASTTI Lampung, MW. Heru Sambodo mengatakan, diharapkan ASTTI Lampung bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mumpuni. Seperti Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, karena di bawah kepemimpinan Ridho Ficardo sudah banyak terobosan dan pembangunan di Lampung. Salah satu contohnya, Bandara Raden Inten II menuju Bandara International.

"Semoga ASTTI bisa menciptakan pembangunan yang bermanfaat. Pengurus dan anggota juga harus menjaga marwah organisasi. Semoga ASTTI Lampung bisa jadi tolak ukur perkembangan ASTTI di seluruh Indonesia, sehingga bisa menelurkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi. Saya mohon maaf jika selama memimpin ASTTI Lampung ada kesalahan. Semoga ke depan ASTTI Lampung lebih baik lagi," ungkapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan ASTTI Lampung yang juga Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, melalui Kepala Dinas PUPR, Budi Darmawan menuturkan, musda bertujuan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan. Paradigma baru ditandai kompetisi dan keterbukaan.

Untuk itu, lanjutnya, semoga ASTTI Lampung bisa membina dan menciptakan anggota yang profesional, memiliki program kerja yang baik, serta berperan aktif di dalam pembangunan di Lampung. Di aturan yang baru, banyak amanat yang akan diaplikasikan. Karena setiap tenaga kerja wajib memiliki kompetensi.

"Profesi ASTTI diharapkan lebih gencar lagi menyiapkan tenaga ahli yang terampil, berkompeten dan bersertifikasi demi terwujudnya pembangunan di Lampung," ungkapnya.

Ketua DPD ASTTI Lampung periode 2017 - 2022, Helida Heliyanti siap menjalankan tugas dan membesarkan ASTTI.

"Kami siap bekerja keras demi membesarkan organisasi ASTTI Lampung, demi menciptakan tenaga ahli yang berkompeten," ujarnya. (rls)
Share:

Besok, Ketum ASTTI hadiri Musda DPD ASTTI Lampung



setialampung - DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Lampung, Sabtu (30/9), akan menggelar musyawarah daerah (musda) ke 3 di Hotel Marcopolo, Bandarlampung.

Musda menurut rencana akan dihadiri Ketua Umum ASTTI, Deddy Adhiyaksa dan Sekjen. (ben)
Share:

21 pengunjung dan pemandu lagu diduga positif konsumsi narkoba

Ditresnarkoba Polda Lampung saat melakukan tes urine pengunjung tempat hiburan di Bandarlampung.

setialampung - Direktorat reserse narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menjaring 21 pengunjung dan pemandu lagu di dua tempat hiburan di Bandarlampung, yang hasil tes urinenya diduga positif mengkonsumsi narkoba, kamis (28/9).

"Hasil tes urine di dua lokasi hiburan itu, 14 wanita dan 7 pria, hasilnya positif, tapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah urinenya positif mengandung amphetamin, narkoba atau tidak. Semua yang hasil tes urinenya positif, kami bawa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut," kata Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol. Abrar Tuntalanai.

Abrar menjelaskan, tes urine yang dilakukan pihaknya di dua tempat hiburan itu merupakan kegiatan rutin yang bertujuan menekan serta meminimalisir peredaran dan penggunaan narkoba.

“Jumlah personil yang diturunkan dalam operasi rutin itu ada 96 personil yang terdiri dari Ditresnarkoba, paminal (provost) dan Sabhara Polda Lampung," jelasnya. (ben)
Share:

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo ajak baca buku 30 menit sehari

Foto - foto: Deka Vivi
   

setialampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak seluruh masyarakat Lampung menumbuhkan minat baca dengan cara membaca buku minimal 30 menit sehari. Menurut gubernur, Gerakan Lampung Membaca merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Lampung yang cerdas dan berkualitas.

Hakikat dari pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, Gerakan Lampung membaca adalah salah satu investasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pendidikan di Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat pencanangan Gerakan Lampung Membaca yang dilakukan bersama Duta Baca Nasional Najwa Shihab dan ribuan siswa, anggota komunitas, dan masyarakat Lampung di halaman kantor gubernur Lampung, kamis (28/9).

Dalam kegiatan dengan format talk show tersebut, turut hadir pula sebagai narasumber yakni Kepala Perpustakaan Nasional RI M. Syarif Bando, Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, dan pegiat literasi M. Hasan Ashari.

Gubernur Ridho juga mengatakan, banyak pengetahuan yang bisa didapat di luar sekolah dengan Gerakan Lampung Membaca.

"karena membaca adalah hal paling esensial ketika kita ingin memajukan bangsa," tegasnya.



Sementara, Najwa Shihab menyatakan, keberhasilan gerakan Lampung Membaca ini bukan hanya berada di tangan gubernur, ketua DPRD, dan kepala perpustakaan, tapi berada di tangan kita semua.

"Berhasil tidaknya program ini bukan hanya ada di tangan bapak-bapak yang didepan kita ini, tapi berhasil jika kita semua dapat bergerak membaca," katanya.

Najwa juga menyampaikan, menumbuhkan minat baca itu harus dibiasakan, harus diusahakan, kalau perlu harus dipaksa.

"Kalau tadi kata Pak Gubernur Ridho minimal 30 menit sehari, kalau saya cukup 20 menit sehari, 5 menit 4 kali sehari sudah cukup," paparnya

Kepala Perpustakaan Nasional RI M.Syarif Bando yang juga hadir sebagai narasumber mengapresiasi Gubernur Ridho yang dalam waktu dekat ini akan membangun perpustakaan modern di Lampung.

"Saya sangat mengapresiasi Gibernur Ridho, beliau ini Gubernur Kedua se-Indonesia setelah sumbar yang membangun perpustakaan. semoga bukan hanya sekedar perpustakaan, tapi perpustakaan terbaik di Indonesia, dan menjadi tempat strategis yang diminati generasi muda." katanya
.
Dalam kegiatan tersebut diserahkan bantuan satu unit mobil Perpustakaan Keliling dan Buku dari Perpustakaan Nasional RI ke Pemerintah Provinsi Lampung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. kemudian Gubernur M.Ridho Ficardo atas nama pemerintah Provinsi lampung menyerahkan bantuan berupa 15 unit motor buku keliling kepada Dinas Kearsipan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.


Kemudian ada juga penyerahan bantuan buku dari Duta Baca Provinsi Lampung, dan penyerahan buku hasil donasi dari Duta baca Indonesia kepada komunitas baca di Lampung. (*)
Share:

Warga Pekon Rigis Jaya: Terimakasih Bapak Gubernur Muhammad Ridho Ficardo

Foto: istimewa

setialampung – Masyarakat pekon Rigis Jaya, Lampung Barat, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, atas pembangunan di Pekon Rigis Jaya yang di danai melalui program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai tahun 2017 .

“Kami mewakili masyarakat Pekon Rigis Jaya, mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, dengan program Gerbang Desa Saburai, pembangunan pekon kami semakin terlihat. Saat ini kami selaku masyarakat sudah merasakan manfaat pembangunan itu,” kata warga Pekon Rigis Jaya, Zainudin (35), didampingi masyarakat lainnya seperti Sudadi (51), Kusdi (55), Jasmin (54), Ali Nur Rohman (27), Samino, (56), Haryono (40), Slamet Riyadi (39),” kamis (28/9).

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekon Rigis Jaya, Khaulan, mengatakan, atas pembangunan melalui Gerbang Desa Saburai itu, jalan Pekon di Rigis Jaya semakin layak, begitu juga untuk mengangkut hasil tani untuk dipasarkan, petani semakin mudah.

“Ya, salah satunya jalan tanjakan menuju dusun IV ini, Sebelum dibangun, jalan ini hanya bisa dilalui ‘motor’. Namun sekarang, semenjak di rabat beton, kendaraan roda empat telah bebas keluar masuk,” kata Khaulan.

Khaulan mengapresiasi langkah pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Ridho Ficardo dalam mengutamakan pembangunan desa tertinggal, melalui dana Gerbang Desa Saburai. 

Fasilitator Gerbang Desa Saburai Pekon Rigis Jaya, Fahrul Aksah, didampingi PLT Peratin Rigis Jaya, Suparyoto ketika ditanya perihal pengalokasian Dana Gerbang Desa tahun anggaran 2017 mengatakan, dana Gerbang Desa Saburai tahun 2017 sebesar Rp240.000.000, dialokasikan sebanyak 2 kegiatan yaitu pembangunan perkerasan jalan rabat beton sepanjang 315 m x 3 m x 15 cm dan drainase 50 m.

Dana tahap pertama sebesar Rp96.000.000,- dan tahap II Rp96.000.000, ini pun sudah cair dan sudah digunakan. Penggunaan dana pada tahap ini dengan rincian, rabat beton Rp132.000.000, drainase Rp45.000.000, operasional + honor TPK Rp13.675.000, - saldo Rp1.325.000.
  
Khaulan dan Riduan Mihadi selaku TPK lagi-lagi menambahkan, di daerah Rigis Jaya dapat dikatakan 99 persen penduduknya itu adalah petani, dan kondisi jalan-jalan pertanian disini masih banyak yang harus dibenahi, agar memudahkan akses masyarakat untuk ke lahan pertanian mareka,"kami berharap tahun 2018 program gerbang desa saburai ini dilanjutkan, karena sangat membantu". ungkapnya. (rls)


Share:

Rakernas Dekranas, Yustin Ridho Ficardo paparkan tapis, buah jukum (kalung) dan batu mulia

Ketua Dekranasda Lampung, Aprilani Yustin Ridho Ficardo saat menghadiri rakernas dewan kerajinan nasional 2017. Foto: Deka Vivi

setialampung - Ketua Dekranasda Lampung, Aprilani Yustin Ridho Ficardo menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional 2017 di Gedung A.H. Yank Lt 16, kementerian pertahanan RI, Rabu (27/9). 

Acara dengan tema "Membangun Sinergi Kebijakan Dan Progran DEKRANAS dalam mewujudkan Krita Berdaya Saing Global" ini dihadiri Ketua umum Dekranas Mufidah Jusuf Kalla, Ketua Harian Dekranas, Erni Tjahjo Kumolo, Nora Ryamizard Ryacudu, Bintang Puspayoga, Peggy Enggartriasto Lukita, Liza Mustafa Abubakar, istri gubernur se-Indonesia, istri bupati se-Indonesia, dan tamu undangan.

Dalam Rakernas tersebut, Aprilani Yustin Ficardo memaparkan program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2017 dan mengungulkan kerajinan Lampung berupa Tapis, Buah Jukum (kalung), dan batu mulia.


Setelah Rakernas, dilanjutkan dengan pembukaan acara Kriyanusa di JCC. Dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, seluruh peserta menggunakan baju adat daerah masing-masing. Sedangkan Aprilani Yustin Ficardo mengenakan batik Lampung dengan kombinasi Tapis. (*)
Share:

Ditresnarkoba Polda Lampung tangkap oknum PNS rutan Kotabumi

Tiga tersangka jaringan narkotika sabu - sabu. 

setialampung – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menangkap oknum pegawai negeri sipil (PNS) rutan kelas II, Kotabumi, Lampung Utara, berinisial HDK, yang disinyalir terlibat jaringan narkoba jenis sabu – sabu.

Wakil Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, AKBP Wika Hardianto mengatakan, terbongkarnya jaringan ini bermula saat melakukan penangkapan terhadap tersangka R, jumat (23/9) sekitar pukul 20.00 WIB, saat berada di dalam bus Puspa Jaya jurusan Bandarlampung – Kotabumi.

“R ditangkap di sekitar bundaran Tugu Payan Mas, Kotabumi. Setelah dilakukan penggeledahan, dari R ditemukan 38,27 gram sabu – sabu di dalam satu bungkus plastik klip besar dan dibungkus lagi menggunakan handuk,” kata Wika di Ditresnarkoba Polda Lampung, Selasa (27/9).

Wika menjelaskan, berdasarkan keterangan tersangka R, sabu – sabu tersebut diperoleh dari DI (DPO). Sabu – sabu dipesan oleh tersangka A yang berada di dalam rutan Kotabumi.


”R di iming – imingi uang Rp400 ribu oleh A untuk membawa sabu –sabu tersebut. Ketiga tersangka R, HDK dan A kini ditahan di Ditresnarkoba Polda Lampung. Dari ketiga tersangka diamankan satu bungkus sabu seberat 38,27 gram, dua bungkus plastik klip kecil berisi 1,74 sabu, handuk, 4 hand phone, 1 amlpo putih dan 1 kantong plastik. Tersangka dikenakan pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) dan (2), sub pasal 112 ayat (1) dan (2) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika,” ungkapnya. (ben) 
Share:

Besok, muswillub DPW PAN Lampung nggak jadi digelar, kenapa ?



Ketua Harian DPW PAN Lampung, Saad Sobari. Foto: Benny Setiawan/setialampung.co.id

setialampung - Musyawarah wilayah luar biasa (muswillub) DPW PAN Lampung versi Bachtiar Basri Cs, yang menurut rencana dilaksanakan, Rabu (27/9), tidak jadi dilaksanakan.

Ketua harian DPW PAN Lampung, Saad Sobari menegaskan hal tersebut kepada setialampung.co.id, Selasa (26/9).

"(Muswillub) nggak jadi. Ketua DPW PAN Lampung, Bachtiar Basri sudah menyerahkan sepenuhnya kebijakan terkait PAN Lampung kepada ketua umum (ketum) (Zulkifli Hasan)," kata Saad Sobari.

Saad menjelaskan, secepatnya DPP akan mengambil langkah - langkah strategis untuk menuntaskan polemik yang ada di Lampung demi menjamin soliditas kader.

Saat ditanya apakah disinyalir ada deal - deal tertentu, dan apakah akan mengajukan gugatan ke mahkamah partai serta PTUN Jakarta Selatan, jika Muswillub tidak jadi dilaksanakan, Rabu (27/9), Saad Sobari enggan berkomentar.

"Saya tidak komentar yang lain, itu tadi informasi terkait pertemuan ketua DPW (Bachtiar Basri) dan ketum (Zulkifli Hasan) di Jakarta sore ini," ujarnya.

Sementara sedikit berbeda disampaikan Wakil Sekretaris DPW PAN Lampung, Heri Agus Setianegara kepada setialampung.co.id, Selasa (26/9).

"Untuk muswillub diundur menjadi 30 September 2017 karena menunggu jadwal dari DPP, sehingga diputuskan diundur," jelasnya.

Wakil Ketua DPW PAN Lampung Husnul Mafahir menyampaikan hal serupa.

"Muswillub dimundurkan 30 September 2017. Besok ada keterangan resmi dari panitia. Kami masih nunggu ketua wilayah, beliau (Bachtiar Basri) masih di Jakarta. Semua administrasi belum ditandatangani ketua," jelasnya.

Saat ditanya apakah Ketua DPW PAN Lampung Bachtiar Basri melakukan pertemuan dengan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan hari ini, Husnul membenarkannya.

"Kalau tidak salah sepertinya begitu," ujarnya singkat kepada setialampung.co.id, Selasa (26/9). (ben)


Share:

Teatrer potlot pentas drama rawa gambut di taman budaya Lampung

Dok. Teater Potlot.


setialampung - Setelah sukses di Palembang, Sumatera Selatan, Teater Potlot kembali mementaskan drama “Rawa Gambut” di Taman Budaya Lampung. Pentas kedua ini merupakan rangkaian perjalanan pentas di Sumatera. Drama Rawa Gambut yang akan dipentaskan 30 September nanti, ditulis dan disutradarai Conie Sema ini menceritakan pergulatan manusia di wilayah gambut Pesisir Pantai Timur Sumatera.

Bercerita dari mulai kehidupan tradisional masyarakat di sana, sampai masuknya perusahaan perkebunan besar. Drama yang berdurasi sekitar satu jam ini, tidak hanya menyuarakan kerusakan lahan gambut, tetapi juga mengingatkan pemerintah atas banyaknya temuan arkeologi situs dan artefak masa Sriwijaya di wilayah tersebut.



Pentas “Rawa Gambut” ingin menginterupsi penataan lansekap berkelanjutan di kawasan gambut di Pesisir Pantai Timur Sumatera itu, agar tidak hanya berorientasi ekologi dan ekonomi, tetapi juga  budaya.

“Gambut adalah sebuah peradaban manusia. Perlu ada lansekap budaya di sana. Penguasaan bentang alam untuk kegiatan ekonomi sekarang ini, sangat tidak adil. Terutama bagi kelangsungan hidup anekaragam hayati. Jutaan hektare bentang alam di sana, dihabisi cuma untuk sawit dan akasia,” tegas Conie.

Pentas keliling ini, mengingatkan semua orang, selain hancurnya kehidupan gambut di kawasan pesisir Pantai Timur Sumatera, juga keberadaan jejak sejarah dan peradaban dibiarkan musnah akibat aktifitas pengelolaan perkebunan dan industri.

Teater Potlot berharap kebijakan pengelolaan lansekap berkelanjutan harus mengintegrasikan lansekap budaya. Tidak berorientasi secara ekologis dan ekonomis semata. Pentas Rawa Gambut Road Sumatera ini didukung 25 orang personil. Sebagian besar anggota baru Teater Potlot. Aktor yang akan terlibat, Dian Anggraini, M. Arie Zainun Najib, Nurul Rohmawati, Nadya Yunara, Yovi Sanjaya, Tabita Magdalena, Junardi,  Feri Setiawan, Mindayu Nantashinta, Lidiyana, Putri Mariani, Aryanti Wulan Dari, Wahidah Shella Nuraini, Muhammad Deni Soleh Akbar, Robby Saputra, Ferlida Fitri, Ivan Setiawan, dan Mei Novita Sari. Diperkuat  Stage dan Property: Heru Antoni dan Zulkarnaen David. Koreografer, Dian Anggraini, Musik, Asep Supriadi dan Dirga Harto Pratomo, Lighting: Andri Ardianto, Busana: Basa Natalia Angelia Lubis, Make Up: Dian Arza Dance Company, Fotografi: David Larves Aura dan Erwin Sajjah, Videografi: Yudi Semai dan Andres Afandi, Grafis: Ferdiansyah Sema’i. Pimpinan Produksi: Yudi Semai, Sekretaris Produksi: David Larves Aura, Naskah dan Sutradara: Conie Sema, dan Endorsement:  T. Wijaya.

Pimpinan produksi, Yudi Semai mengatakan, pementasan “Rawa Gambut” di Lampung ini, mengalami banyak perubahan dari yang dipentaskan di Palembang, 3 - 5 Maret 2017 lalu.

“Secara artistik penggarapan, jumlah pemain, kostum, juga blocking-blocking permainan, nyaris berubah total,” ujar Yudi.

Teater Potlot sempat lama vakum dari kegiatan kesenian. Aktif kembali, 4 November 2016 lalu, mementaskan naskah “Majhi” karya Conie Sema, di Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS.

“Pentas “Rawa Gambut” ini bekerjasama dengan UPTD Taman Budaya Lampung, juga didukung Mongabay Indonesia dan Lampung Post. (rls)
Share:

Dinas dan website PMD dinilai minim publikasi program gerbang desa




setialampung - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung dinilai minim dalam mempublikasikan program Gerbang Desa Saburai yang juga dikelola oleh PMD. Dinas PMD juga dinilai tidak memenuhi dampak skala prioritas dari penggunaan anggaran desa.

Sebab dampak skala prioritas itu sudah jelas menyebutkan bahwa di dalamnya ada infrastruktur desa, BUMD desa, pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir publikasi serta informasi.

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menjelaskan, seharusnya dinas PMD dan desa ada sinkronisasi dalam hal menginformasikan apa yang sudah dihasilkan dalam penggunaan anggaran tersebut baik secara langsung maupun melalui website instansi.

"Artinya ada yang tidak sama disini. Desa itu melakukan petunjuk langsung dari dinas PMD, apa kata dinas, itu yang dilakukan desa. Justru desa melakukan perintah dari PMD. Nah, keseriusan PMD inilah yang kita harapkan dalam mengelola anggaran agar outputnya jelas," ungkapnya, Selasa (26/9).

Lanjutnya, dari sekian banyak penyelenggaraan program di desa, yang menjadi keharusan itu pada poinya adalah bagaimana memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat lalu melibatkan semua pihak.

"Apa yang dilakukan aparatur desa terhadap penggunaan anggaran desa sudah semestinya dipublikasikan secara terbuka dan meluas," tegasnya.

Dinas PMD sendiri sebagai salah satu atasan pemerintah di desa, ujarnya, bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan yang disinyalir memaksa desa melakukan publikasi terhadap apa saja yang sudah mereka lakukan. Memaksa dalam artian mempersilahkan desa-desa menyampaikan apa yang sudah dilakukan terkait penggunaan anggaran.

"Gerbang Desa Saburai ini program pemprov Lampung dengan dana ratusan juta. Artinya, dengan dana besar maka sudah sepantasnya apa saja hal - hal yang sudah dihasilkan dari penggunaan anggaran desa. Harus ada yang namanya keterbukaan masing-masing pihak," ungkapnya. (tim)
Share:

Pemprov Lampung gelar lomba foto pembangunan

Pembangunan dan pemeliharaan jalan ruas provinsi Kasui - Air Ringkih link 075 koridor 17, Kabupaten Way Kanan perbatasan Sumatera Selatan.

 setialampung -Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), sejak 1 September sampai 30 November 2017, menggelar lomba foto bertema "Lampung membangun 2017". Foto terkait berbagai hasil pembangunan jalan dan jembatan.

 Kepala Dinas PUPR Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan, lomba foto digelar dalam rangka memeriahkan hari bakti ke-72 PU.

"Kami ingin masyarakat melihat dan memotret apa saja hasil pembangunan, terutama jalan dan jembatan yang dikerjakan pemprov Lampung, melalui kamera masing - masing. Perlombaan terbuka untuk umum dengan total hadiah Rp25 juta," kata Budhi Darmawan, di Bandarlampung, Senin (25/9).

Ketua panitia lomba, Dairul Brahap menuturkan, lomba terbuka untuk masyarakat Lampung dan wartawan. Foto merupakan karya sendiri, bukan hasil rekayasa, dan reproduksi.

"Tentu saja belum pernah dipublikasikan dalam lomba foto," katanya. Dairul,l mengungkapkan, obyek foto adalah pembangunan jalan dan jembatan yang dikerjakan Dinas PUPR Lampung. Sebagai referensi, peserta dapat mempelajari berbagai proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi Lampung melalui http://dinaspupr.lampungprov.go.id/.

 "Mohon maaf, jika yang bukan dikerjakan Dinas PUPR Lampung, tidak kami sertakan. Foto yang dilombakan dalam bentuk digital," ujarnya.

 Lomba ini juga mensyaratkan sejumlah ketentuan teknis. Bagi yang berminat, peserta dapat menghubungi panitia melalui Budiono (081369175252).

 "Persyaratan teknis ini harus diikuti semua peserta sebagai syarat untuk penjurian," jelasnya (*)
Share:

Kepala desa sayangkan minimnya publikasi keberhasilan program gerbang desa saburai

Publikasi terakhir di Maret 2017. Sumber web BPMD Lampung

setialampung - Kepala desa menyayangkan minimnya publikasi keberhasilan program Gerbang Desa Saburai yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung. Padahal salah satu program unggulan yang dicanangkan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo ini telah berhasil meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur serta pembangunan di pedesaan.

Kepala Desa Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, Hadiansyah Akmal, mengungkapkan, masyarakat sangat merasakan manfaat program Gerbang Desa Saburai. Sehingga publikasi keberhasilan program gubernur ini sangat perlu diketahui masyarakat luas.

"Bagaimana masyarakat luas bisa tahu keberhasilan program gubernur dalam mengentaskan desa tertinggal, kalau minim publikasi. Saya berbicara apa adanya, karena memang manfaatnya begitu terasa dalam peningkatan roda perekonomian di desa," katanya, via ponselnya, Senin (25/9).

Diungkapkannya, sejak program ini bergulir, beberapa manfaat yang dirasakan masyarakat diantaranya seperti adanya pembangunan kantor desa, perbaikan akses jalan, dan sebagainya. Dan ini salah satu bukti program ini mendapat penilaian yang baik dari masyarakat.

"Kami khususnya warga Desa Bandar Baru mengucapkan terima kasih kepada pak Gubernur Ridho. Selain infrastruktur dan pembangunan, program air bersih dari dana Gerbang Desa juga sudah mulai tersalurkan di setiap dusunnya," ungkapnya.

Sementara, Kepala Desa Dwikora, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, Taslim mengatakan, dengan pola yang ada di program Gerbang Desa Saburai seperti saat ini, pembangunan di desa akan maksimal.

Dicontohkannya, dengan dana Rp240 juta dari alokasi program Gerbang Desa Saburai TA. 2017 di Desa Dwikora, bisa dibangun satu unit posyandu berukuran 6 x 7,5 meter di atas lahan seluas 15 x 10 meter milik desa, berikut satu unit sumur bor dan perlengkapan pendukung posyandu.

"Kalau ditanya mengenai apakah perlu ada publikasi, yah perlu sekali. Dinas PMD yang harusnya lebih sensitif mengenai masalah publikasi tersebut. Kenapa saya bilang perlu, artinya guna menghindari penilaian oknum-oknum terkait penyalahgunaan dana Gerbang Desa," kata Taslim.

Saat ditanyakan apa kendala dan harapannya dengan adanya program Gerbang Desa Saburai, Taslim menjawab, sampai dengan saat ini belum ada kendala. Ini berkat partisipasi dan swadaya masyarakat, sehingga permasalahan bisa teratasi. Hal itu terbukti dengan anggaran yang baru 40 persen, namun progres kegiatan yang ada saat ini sudah mencapai sekitar 50 persen.

“Dalam setiap gotong royong, setidaknya ada 25 orang yang terlibat," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya mewakili masyarakat, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo atas program Gerbang Desa Saburai.

"Semoga kedepannya program ini terus dilanjutkan, karena desa masih membutuhkan pembangunan prasarana lainnya," harapnya.

Diketahui, setelah setelah bergulir di 100 desa pada 2016, Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Ger- bang Desa Saburai membidik 250 desa di tahun 2017, dan ditargetkan 377 desa dapat terangkat dari status tertinggal pada 2018.

Oleh karenanya, pemprov Lampung melalui, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kembali menyalurkan dana tahap ke-dua (40 persen) melalui rekening di 250 Desa penerima Gerbang Desa, sejak tanggal 25 Agustus 2017.

Untuk tahun ini, sasaran Gerbang Desa Saburai membangun 73.046 meter jalan, 5.136 meter tembok penahan tanah, 99 unit gorong-gorong, 21 jembatan, 16.776 meter drainase, 2.638 meter irigasi, 86 unit sanitasi lingkungan, dan satu unit penampungan ikan.

Selain itu, dua unit bak sampah, 33 kantor desa, 22 posyandu, 28 los pasar, 137 sumur bor, dua ruang terbuka publik, dan program sarana air bersih dengan membangun 20 bak serta 19.429 meter pipa. Dimana, pada dasarnya infrastruktur yang dibangun melanjutkan program di 2016. Namun ada beberapa penambahan program sesuai kebutuhan dan usulan masyarakat.

Sementara itu progres kegiatan fisik Program Gerbang Desa Saburai terpasang di lapangan saat ini rata-rata telah mencapai 65 persen. Sehingga dengan dengan di cairkannya dana tahap II (dari tahap pencairan yang di rencanakan) penyelesaikan kegiatan di lapangan akan sesuai dengan rencana kerja tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, pernah menyampaikan, bahwa dari fakta lapangan masih banyak desa tertinggal yang butuh percepatan pembangunan.

"Seluruh desa yang masuk program ini dipilih berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebagai alat ukur. Desa yang tertinggal dibangun secara bertahap agar dalam tiga tahun dapat berubah dari status tertinggal," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, di Bandarlampung.

Gerakan ini pun dimulai dari 100 desa yang betul-betul tertinggal secara infrastruktur, pada 17 Desember 2015 di Jatiagung, Lampung Selatan. Semua desa yang dipilih berdasarkan indeks kemajuan desa (IKD) BPS Lampung.<bItu sebabnya, di awal program ini sasaran utama penggunaan dana difokuskan pada infrastruktur seperti peningkatan jalan onderlagh, jalan paving blok, lapen, rabat beton, sarana air bersih, sumur bor, dan pemandianumum. Kemudian, tembok penahan tanah, drainase, gorong-gorong, dan jembatan dan kantor desa.

Sebagai program berkesinambungan (sustainable), Gerbang Desa Saburai di 2017 menargetkan 250 desa.Program ini tersebar di Tanggamus sebanyak 53 desa, Pringsewu (5), Lampung Barat (18), Lampung Utara (35),Pesawaran (20), Lampung Timur (4), Lampung Tengah (7), Lampung Selatan (12), dan Mesuji (21). Kemudian,Pesisir Barat (29), Waykanan (19), Tulangbawang (15), dan Tulangbawang Barat (12).

Kegiatan ini diawasi satu fasilitator tiap desa sehingga ada 250 fasilitator yang didukung 13 koordinator wilayah dan 12 anggota Tim Pendamping Provinsi.

"Kami memberi kebebasan kepada masyarakat desa memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan berdasarkan musyarawah desa. Silakan dipakai untuk mempercepat ketertinggalan desa," kata Gubernur.

Gubernur juga bersyukur, program ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Syukur Alhamudillah, program ini mendapat penghargaan sebagai salah satu program terbaik Provinsi Lampung dan terpilih masuk tiga besar nasional program yang langsung menyentuh masyarakat desa," tandasnya. (tim)

Share:

Polisi periksa enam orang terkait dugaan ledakan bom



setialampung - Tim gabungan Polda Lampung dan Polresta Bandarlampung meminta keterangan enam orang berinisial MZ, AS, N alias UL, Y, S, dan T, terkait dugaan ledakan bom yang terjadi di rumah AS (43), di jalan Bung Tomo, Gedung Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, minggu (24/9).

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Suroso Hadi Siswoyo mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, pada saat terjadi ledakan, terlihat asap dan tercium bau menyerupai mercon dan teriakan di bagian dapur rumah AS.

“Awalnya, diperoleh informasi penyebab ledakan berasal dari tabung gas. Tetapi itu masih didalami oleh tim terpadu,” kata kapolda, didampingi Wakapolda Lampung, Kombes Pol. Angesta Romano Yoyol, Kapolresta Bandarlampung, Kombes Pol. Murbani Budi Pitono dan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Sulistyaningsih, saat jumpa pers di ruang loby Polda Lampung, senin (25/9).

Sedangkan lokasi pemeriksaan terkait dengan ledakan tersebut, lanjutnya, pertama lokasi ledakan di jalan Bung Tomo, Gedung Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandarlampung. Kedua di jalan Ikan Sepat, Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, dan disebuah bangunan di sekitar rumah yang terletak di jalan Ikan Sepat, Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

“Dari beberapa lokasi tersebut, tim terpadu menemukan barang bukti diantaranya buku, serbuk jenis urea, dan serbuk warna coklat,” ujarnya.

Mengenai barang bukti lainnya, Kapolda mengungkapkan, ada bungkusan yang ditemukan di sebuah bangunan, itu juga telah diamankan tim terpadu.

“Kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah. Satu orang berinisial MZ ditetapkan sebagai tersangka. Petugas terpadu terus melakukan penyelidikan,” ungkapnya. (ben)
Share:

Aprilani Yustin Ficardo beri tali kasih 50 anak yatim piatu dan 50 orangtua jompo

Foto: Deka Vivi

setialampung – Ketua TP PKK Lampung, Aprilani Yustin memberikan tali kasih ke 50 anak yatim piatu dan 50 orangtua jompo yang kurang mampu. Yustin juga mengapresiasi pengurus muslimat dan jamaah yang rutin mengadakan pengajian sebagai bentuk pembinaan rohani.

Pemberian tali asih ini diberikan Yustin saat menghadiri pengajian rutin bulanan sekaligus menyambut tahun baru 1 muharram 1439 H, muslimat NU, Kecamatan Pekalongan, Desa Adirejo, Pekalongan Lampung Timur, Minggu (24/9).

Pengajian rutin yang dihadiri ribuan jamaah muslimat NU ini, pembina pengajian Ar-Ridho Lampung ini juga mengajukan 3 orang lanjut usia dan 1 orang pemimpin pondok pesantren untuk mengikuti program umroh program pemerintah provinsi (pemprov) Lampung.

Pada kesempatan tersebut, istri gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo ini juga mohon doa dan dukungan kepada warga nahdliyin, khususnya jamaah muslimat NU agar pembangunan yang dilaksanakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dapat berjalan lancar dan terus berlanjut. 

Yustin memaparkan banyak program di bawah kepemimpinan Muhammad Ridho Ficardo yang terkait dengan tradisi warga Nahdliyin, misalnya program rohani ziarah makam wali songo. Hal tersebut dikarenakan Ridho Ficardo sendiri lahir dari keluarga yang kental dengan tradisi santri, yaitu dari ayahanda yang berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur.

Pengajian rutin bulanan ini dihadiri pula Bupat Lampung Timur, Chusnunia Chalim, Wakil Bupati Lampung Timur, Syaiful Bukhori, camat Pekalongan, ketua PC muslimat NU Lampung Timur, dan ketua PAC muslimat NU Pekalongan serta dua ribuan jamaah Muslimat NU Pekalongan, Lampung Timur. Segenap jamaah menyambut meriah kehadiran Yustin Ridho Ficardo yang terkenal keramahannya. Di tengah - tengah pengajian banyak jamaah meminta foto bersama dengan Yustin. (*)

Share:

Agustus 2018, panwaslu berubah jadi bawaslu kabupaten/kota

Ketua Bawaslu RI, Abhan. Foto: Profil WA


setialampung - Berdasarkan undang - undang (UU) no.7/2017, panwaslu kabupaten/kota akan berubah status dan nama menjadi Bawaslu kabupaten/kota.

"Berdasarkan UU tersebut, panwas kabupaten/kota akan menjadi Bawaslu yang bersifat permanen dengan masa tugas lima tahun," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan kepada setialampung.co.id, Sabtu (23/9).

Abhan menjelaskan, wewenang dan tugas Bawaslu kabupaten/kota nantinya diantaranya melakukan pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses.

"UU mengamanatkan selambat - lambatnya 1 tahun sejak UU tersebut diundangkan. Artinya selambatnya Agustus 2018 harus sudah selesai pembentukan Bawaslu kabupaten/kota," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoriyah mengatakan, dengan berubahnya panwaslu menjadi bawaslu kabupaten/kota, akan tercipta posisi yang equal (setara) secara kelembagaan, antara KPU kabupaten/kota dengan pengawas pemilu.

"Tentu akan semakin memaksimalkan pengawasan. Kami masih menunggu keputusan bawaslu RI, karena semua di bawah bawaslu RI," ungkapnya. (ben)

Share:

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo: Lampung harus jadi pelopor keamanan pangan

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

setialampung - Mulai 1 September 2017, pemerintah provinsi (pemprov) Lampung mewajibkan produsen beras dalam kemasan meregistrasi produknya. Registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) itu merujuk peraturan menteri pertanian no.31/permentan/PP.130/8/2017 tentang kelas mutu beras. Kemudian, merujuk pada peraturan menteri perdagangan no.57/M-Dag/Per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertingi (HET) beras.

Menurut Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, kewajiban itu salah satu upaya meningkatkan keamanan pangan segar untuk memberi rasa aman bagi konsumen baik dari sisi produk maupun harga.

"Nantinya, semua beras yang beredar dalam kemasan harus memenuhi syarat itu. Ada label pangan dan HET," kata Gubernur Ridho, Sabtu (23/9). 

Sebagai sentra pangan nasional, kata gubernur, Lampung harus jadi pelopor keamanan pangan, terutama beras yang produksinya mencapai 4,4 juta ton pada 2017.

"Sertifikasi ini akan meningkatkan daya saing produk asal Lampung. Jika semua beras dalam kemasan teregistrasi, tentunya akan mudah bersaing di pasar retail moderen," ujarnya.

Menurut data dinas ketahanan pangan Lampung, sejak ketentuan itu berlaku ada empat produsen yang mengantongi Registrasi PSAT. Jumlah itu masih tergoling kecil, karena jumlah penggilangan padi besar di Lampung tercatat 72 dan 476 penggilangan padi menengah. Gubernur meminta para pengusaha beras dalam kemasan segera meregistrasi produknya agar bebas dipasarkan baik di retail moderen dan tradisional.

Gubernur mengingatkan, keamanan pangan merupakan salah satu kesepakatan pemerintah dalam memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Semua produk asal Indonesia yang akan masuk ke pasar ASEAN wajib memenuhi standar bebas bahan berbahaya seperti formalin, boraks, residu pestisida, logam berat, dan hormon di atas batas ketetapan.

"Sebagai sentra beras nasional, saya berharap registrasi ini dipatuhi," kata gubernur.

Sertifikasi dan registrasi pangan segar di Lampung, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kusnardi, masih bersifat sukarela. Itu sebabnya, jumlah yang teregistrasi masih jauh dari potensi.

"Umumnya, pangan segar yang diregistrasi itu karena masuk pasar moderen," kata Kusnardi.

Hingga 2017, Dinas Ketahanan Pangan Lampung melalui otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) menerbitkan sertifikasi pangan prima 3 untuk 14 komoditas pangan, yakni pisang untuk 20 pelaku usaha. Kemudian manggis (52 pelaku usaha), nanas (19), buah naga (17), salak (32), jeruk (64), pepaya kalifornia (3), kencur (30), cabe (5), sayuran (10), jambu kristal (1), melon (7), dan pala (1). 

Sertifikat Prima 3, menurut Kusnardi, diberikan kepada petani dan kelompok tani yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan aspek keamanan pangan. "Biasanya, pangan segar yang meraih Prima 3 ini ada label di produknya," kata Kusnardi.

Produk pangan Prima 3, banyak masuk retail moderen baik di Lampung maupun luar Lampung. Menurut Kusnardi, retail moderen memang mewajibkan produk pangan segar bersertifikat Prima 3.


"Banyak keuntungan yang didapat petani jika produknya bersertifikat Prima 3. Selain jaminan keamanan pangan, juga harganya lebih tinggi," kata Kusnardi. (*)
Share:

Hingga Agustus 2017, 1,6 juta penduduk Lampung belum rekam KTP




setialampung - Penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik (KTP-el) tetap dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. KTP-el dipakai bila penduduk tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun ingin mencoblos. Caranya, gunakan KTP-el satu jam sebelum pencoblosan tutup.

"Masyarakat tetap bisa ikut mencoblos walau tidak memiliki KTP-el, asalkan terdaftar dalam DPT," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, saat rapat koodinasi pemutakhiran data pemilih, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat (22/9).

Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah dan masyarakat agar aktif dalam perekaman data KTP-el. Ke depan, KTP-el menjadi salah satu suara mutlak bagi masyrakat untuk mengurus berbagai keperluan seperti BPJS dan keimigrasian.

Masyarakat akan kesulitan jika tidak memiliki KTP-el," kata Zudan.

Namun Zudan optimistis data pemilih Provinsi Lampung semakin baik, dengan koordinasi semua pihak terkait.

“Saya berharap sesama lembaga pemerintah tidak lagi berkompetisi dan tidak lagi balapan. Tetapi berjalan seiring dan berdampingan untuk saling menyempurnakan,&quot; kata Zudan.

Jika KPU kabupaten memiliki data baru, kata dia, berikan ke Disdukcapil. Dengan demikian, pada 2019, data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DPT jauh lebih rapi karena telah tersisir.

"Data Pilgub ini akan digunakan pada saat Pileg dan Pilpres mendatang. Ke depan Disdukcapil dapat melakukan inovasi baru dalam layanan kependudukan," kata Zudan.

Pada rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung mengungkapkan, hingga Agustus 2017, sebanyak 1,6 juta ( 22,6 %) dari 9,7 juta penduduk Lampung, belum merekam KTP Elektronik (KTP–el). KPU mendesak masalah ini segera diselesaikan, sehingga warga dapat menggunakan hak pilih pada Pilkada 2018.

Menurut Komisioner KPU membidangi Divisi Perencanaan dan Data KPU Lampung, Handi Mulyaningsih, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman 5,6 juta (77,4%) dari jumlah wajib 7,2 juta. Dari jumlah itu, penduduk yang memiliki KTP-el sebanyak 5 juta (89,9%), sedangkan 566 ribu (10,1%) KTP-el belum tercetak.

“KPU Lampung terus berupaya berkoordinasi dengan instansi terkait dan mencari cara agar masalah ini dapat segera selesai. Salah satunya dengan memberikan data name by address pemilih non KTP-el kepada Disdukcapil untuk dapat direkam, sehingga pemilih dapat menggunakan hal pilihnya,” kata Handi.

Pemutahiran data Pilgub Lampung 2018 merujuk Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017. Tahapannya dimulai sejak 24 November 2017 dan berakhir pada 27 Juni 2018. Pencocokan dan penelitian dimulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan pada 10-16 Maret 2018, dan daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan pada 13-19 April 2018.

Atas paparan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Lampung, Heri Suliyanto mengatakan, DPT merupakan jantung pemilu. Artinya, bila DPT berkualitas, pemilu berkualitas. Sehingga, proses demokrasi Pilgub dan Pilkada Tanggamus dan Lampung Utara berjalan baik dan lancar.

“Agar DPT berkualitas, koordinasi antar KPU dan seluruh stakeholder harus berjalan baik. Percepatan perekaman untuk penerbitan KTP-el atau surat keterangan Disdukcapil menjadi arus utama dalam memperoleh DPT yang berkualitas,"  ujar Heri. (*)
Share:

Laki - laki bisa jadi pelaku, bisa juga jadi agen perubahan




setialampung - Laki - lak bisa jadi pelaku, bisa juga menjadi agen perubahan. Hampir seratus persen kekerasan terhadap perempuan, pelakunya adalah laki - laki. Padahal, laki - laki bisa menjadi partnership perempuan.

Ini disampaikan Wawan Suwandi, pegiat aliansi laki - laki baru, di dalam pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan AJI Bandarlampung dan lembaga advokasi perempuan DAMAR, di Whiz Prime Hotel, Sabtu (23/9).

"Laki - laki bisa berubah tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, setelah mendapat konseling," ujarnya. (ben)


Share:

Pemahaman lak - laki terkait kekerasan gender sangat minim


setialampung - Wawan Suwandi, aliansi laki - laki baru mengatakan, pengetahuan pria (suami) untuk tidak menyakiti pasangannya (istri) tidak dipahami. Ini karena selama ini yang mengikuti pemahamannya hanya dari kaum perempuan.

"Bagaimana caranya perlakuan yang berulang itu tidak terjadi lagi. Baik laki laki maupun perempuan, memiliki dua sifat yang proposional," ujarnya di dalam pelatihan jurnalistik dengan tema Media dan Isu Kekerasan Berbasis Gender di Whiz Prime Hotel, Sabtu (23/9). (*)
Share:

Rumah Sakit Bandar Negara Husada luncurkan layanan jemput pasien ke rumah



setialampung - Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) meluncurkan layanan jemput ke rumah pasien. Layanan ini berupa layanan Sahabat Menuju Sehat (SMS).

Rumah sakit yang diresmikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo ini meluncurkan layanan SMS bertujuan membantu para pasien yang sakit berat namun tidak memiliki kendaraan untuk berobat ke rumah sakit. Sehingga, pihak rumah sakit akan menjemput langsung pasien tersebut ke rumahnya. Selain itu, program SMS ini juga diberikan kepada pasien yang akan dirujuk ke fasilitas pelayanan lain.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung, Reihana, melalui juru bicara Dinkes Lampung, Asih Hendrastuti, menjelaskan, untuk melaksanakan program tersebut RSBNH telah membentuk satuan tugas (Satgas) pekerja sosial masyarakat RSBNH yang terdiri dari komponen masyarakat yang membantu mensosialisasikan program ini.

"Program SMS ini dibiayai oleh pemerintah provinsi Lampung sebagai wujud memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Lampung. Pasien yang ingin berobat tapi tidak memiliki kendaraan, bisa menghubungi pihak rumah sakit," jelas Asih, Jumat (22/9).

Untuk diketahui, saat ini RSBNH Kota Baru, Lampung Selatan, telah menerima dan melayani masyarakat. Dari data yang ada, 498 pasien melakukan rawat jalan, dan 19 pasien menjalani rawat inap di RSBNH.

Pasien yang berobat pada umumnya didiagnosa sebagai penderita penyakit jantung, Diabetes Melitus, Hipertensi, ISPA, Diare, Rematik, dan lain sebagainya. (*/ben)
Share:

GenPi Lampung dapat pelatihan jurnalistik dari pemprov



setialampung - Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) melalui biro humas dan protokol, melatih anggota Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Lampung dengan keterampilan jurnalistik di Ruang Sungkai, Balai Kratun, Kantor Pemprov Lampung, Jumat (22/9).

Pemprov Lampung menggandeng para blogger ini untuk memperluas informasi Lampung, terutama pariwisata. Pelatihan dipandu Pemimpin Redaksi Lampungpro.com Amiruddin Sormin.

"Kami menilai kehadiran para blogger ini positif dalam membantu menginformasikan tentang Lampung terutama pariwisata. Pemprov Lampung tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan berbagai pihak termasuk para blogger. Kami ingin agar kawan-kawan juga ikut membantu Lampung," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Bayana.

Menurut Bayana, Pemprov Lampung ingin meningkatkan kerja sama dengan para blogger dengan menginformasikan berbagai kegiatan di Lampung. Untuk itu, Pemprov memberikan pelatihan dasar jurnalistik, agar informasi yang disampaikan sesuai dengan standar jurnalistik.

Provinsi Lampung merupakan yang ke-13 membentuk GenPI. Organisasi di bawah binaan kementerian pariwisata ini dibentuk untuk mempromosikan pariwisata melalui dunia digital. Pada kesempatan itu, Bayana juga menitip pesan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bahwa satu dari tiga prioritas pembangunan Lampung adalah pariwisata.

Selama ini, kiprah para blogger di Lampung, menurut Ketua GenPI Lampung Yopie Pangkey, cukup banyak menulis perkembangan Lampung.

"Latar belakannya bermacam-macam. Belum semua punya ilmu jurnalistik yang memadai, baru sekedar hobi. Melalui pelatihan ini kami harapkan kawan-kawan paling tidak, bisa melaporkan secara singkat dan benar informasi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram," kata Yopie.

Para blogger ini, kata Yopie, memiliki folllower hingga puluhan ribu. GenPI yang dibentuk bersamaan dengan festival krakatau 2017, merupakan kumpulan blogger yang hobi menulis tentang pariwisata.

"Kami berharap lebih banyak kawan-kawan menginformasikan hal positif tentang Lampung. Ini akan membantu mempromosikan Lampung ke nasional dan internasional," ungkapnya. (*)
Share:

Soal angkutan batu bara, kapolda minta manajemen pengawasan saling bersinergi



setialampung - Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo berharap ada manajemen pengawasan dan operasional yang saling bersinergi untuk mengatasi persoalan angkutan batu bara yang melebihi tonase yang melintas di jalur lintas sumatera di wilayah Way Kanan, Lampung.

Selain itu, kapolda juga mengatakan, dalam melakukan penindakan, pihaknya tetap mengacu pada norma dan kaidah hukum sesuai porsinya masing - masing, baik polri maupun di dinas perhubungan.

"Memang di Way Kanan belum ada jembatan timbang. Namun jembatan timbang bukan jaminan satu satunya untuk melakukan penertiban, karena kemungkinan ada oknum dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan manajemen pengawasan dan operasional yang saling bersinergi," ungkapnya di Polda Lampung, jumat (22/9).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan tindakan tilang terhadap angkutan batu bara yang melebihi tonase.

"Pertama ditilang dan himbauan, tapi kalau sudah berkali - kali tidak jera, maka harus menepati dan mematuhi tonase yang ditentukan," tegasnya. (ben)


Share:

Padli Ramdan: hanya wartawan profesional yang pantas dibela


setialampung - Alinasi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan LBH pers akan menggelar diskusi tentang “Profesionalisme dan Kekerasan terhadap Jurnalis”. Diskusi akan berlangsung di kantor LBH Bandalampung, Gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, Jumat (22/9), pukul 14.00 WIB. Diskusi menghadirkan pembicara Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tisnanta, Ahli Dewan Pers yang juga wartawan senior Oyos Saroso HN, dan Polda Lampung.

Direktur LBH  Bandarlampung Alian Setiadi mengatakan, diskusi ini menyorot kasus kekerasan terhadap profesi wartawan yang selalu berulang. Hingga September 2017, ada dua kasus kekerasan terhadap wartawan yang pelakunya adalah aparat kepolisian. Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan oleh Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul terhadap dua jurnalis yang sedang meliput aksi penolakan angkutan batu bara pada akhir Agustus lalu.

Menurut Alian, hampir setiap tahun wartawan menjadi korban kekerasan. Mulai dari pelecehan, ancaman, hingga pelarangan liputan. Terus terulangnya kasus kekerasan terhadap profesi jurnalis ini karena hampir tidak ada pelaku kekerasan yang diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana. Padahal dalam UU Pers memungkinkan pelaku dijerat dengan pasal pidana.

“Ada praktik impunitas terhadap para pelaku, sehingga mereka pun leluasa untuk melakukan kekerasan dan pelecehan tanpa takut dijerat dengan pidana. Polisi juga kerap tidak memproses pelaporan kasus kekerasan terhadap jurnalis,” kata Alian dalam keterangan pers, Kamis (21/9).

Menurut Ketua AJI Bandarlampung, Padli Ramdan,&nbsp; profesi wartawan rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Agar terhindar dari pelecehan dan kekerasan pihak tertentu, jurnalis harus bekerja dengan standar profesionalisme yang tinggi, patuh pada kode etik jurnalistik, dan UU pers.

Ia mengatakan dalam beberapa kasus, jurnalis justru menjadi pihak yang memicu terjadinya kekerasan. Untuk itu, wartawan harus tetap rendah hati dan mengedepankan kepentingan publik serta menjaga marwah profesinya.

“Wartawan jangan hanya menuntut pihak lain agar profesional, kita juga harus lebih profesioanl dalam menjalankan profesi ini. Profesi ini akan semakin dihargai jika orang-orang yang bekerja di dalamnya menjalankan tugas dengan stadar etika yang baik,” kata dia.

Padli menambahkan, hanya wartawan profesional yang pantas serta berhak untuk dibela dan didukung jika menjadi korban kekerasan. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan profesi wartawan. Jurnalis tidak bisa berlindung dibalik UU pers jika mereka tidak menjalankan kode etik dengan baik.

Direktur LBH Pers Lampung, Hanafi Sampurna mengungkapkan, jurnalis bisa saja salah dan melakukan kekeliruan. Jika menemukan wartawan yang melanggar kode etik dan UU, pihak yang merasa dirugikan jangan menggunakan cara - cara melawan hukum dengan melakukan kekerasan.  Gunakanlah mekanisme melalui hak jawab atau menyampaikan pengaduan kepada dewan pers.

Ia meminta aparat penegak hukum, terutama polisi, memahami UU pers dengan baik. Pemahaman akan UU penting, sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan polisi. Dalam dua tahun terakhir, polisi dinilai sebagai musuh kebebasan pers karena menjadi pelaku kekerasan dan tidak menuntaskan sejumlah kasus kekerasan yang dialami jurnalis.

“Lewat diskusi ini kita semua berahap jurnalis dan penegak hukum semakin profesioanl dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Publik akan merasakan manfaat yang besar jika jurnalis semakin profesional dan menerapkan kode etik dengan baik,” kata dia. (rls)
Share:

Saad Sobari: kalau mau ambil barang di rumah, lewat pintu yang benar, jangan lewat jendela

Saad Sobari



setialampung - Ketua harian DPW PAN Lampung Saad Sobari menilai, proses musyawarah wilayah luar biasa (muswillub) yang dilaksanakan, Minggu (17/9), sangat tidak beretika dan tidak beradab.

"Muswillub (Minggu, 17/9) itu bar - bar, sangat tidak beretika dan tidak beradab," tegasnya di DPW PAN Lampung, Rabu (20/9).

Selain itu, kata Saad, pelaksanaan muswillub di SwissBel Hotel, Minggu (17/9), itu diibaratkan orang yang mengambil barang lewat jendela.

"Kalau ada yang mau ambil barang di dalam rumah, harus melalui pintu yang benar, jangan melalui jendela. Nanti bukan saja orang itu yang malu, tapi pemilik rumahnya juga malu," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pada 27 September 2017, pihaknya akan menyelenggarakan muswillub yang martabat dan terhormat.

"Kami yakin DPP akan mendukung. Hari ini kami mengirimkan utusan ke DPP yaitu Ridwan Habibi, Khusnul dan Heri, untuk mengantarkan surat ke ketua umum (ketum) DPP PAN. Secara lisan, kami sudah berkomunikasi melalui sekjen dan ketum menunggu surat dari DPW PAN Lampung. Kalau persiapan muswillub tinggal pelaksanaannya aja. Undangan untuk peserta muswil juga sudah disiapkan. Semua pihak yang hadir di muswillub 17 September itu kami undang untuk hadir di muswillub pada 27 September 2017," ungkapnya. (ben)
Share:

Tenaga ahli pendamping desa diduga rangkap jabatan

ilustrasi, foto: istimewa.

setialampung – Tenaga kontrak satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) di Pringsewu, Juli Susanto diduga merangkap jabatan sebagai tenaga ahli pendamping desa di Tanggamus. Selain itu, kasus rangkap jabatan juga diduga terjadi atas nama Dini Destiny. Diketahui statusnya saat ini menjabat sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandarlampung, yang sekaligus merangkap sebagai tenaga ahli bidang pemberdayaan di Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), di Pringsewu. 

Kabid Pengadaan Pemberhentian Kinerja dan Informasi, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Daerah (BKSDM-KD), Pringsewu, Nurtiana Sinaga, membenarkan bahwasanya dugaan rangkap jabatan itu melanggar peraturan. 

“Berdasarkan data yang kami miliki, memang Juli Susanto terdaftar aktif sebagai tenaga kontrak di Satpol PP. Namun jika benar yang bersangkutan juga juga terdaftar di instansi lain, tentunya ini tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan,” tegas Nurtiana, Rabu (20/9).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial, Lampung, Sumarju Saeni menilai, status pekerjaan seseorang tidak dibenarkan bila double (dua) job.

"Yah tak bisa, harus pilih salah satu, dia mau bekerja sebagai apa. Enggak bisa makan dua sekaligus," tegas Sumarju, via ponselnya. 

Dirinya juga mengingatkan, pegawai yang tidak melepas salah satu pekerjaannya dipersilahkan dengan hormat untuk mengundurkan diri.

"Kalau mau kerja rangkap lebih baik tidak usah bekerja sekalian, mundur atau pilih salah satu," tegasnya.

Terpisah, Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Lampung, Sulasih, juga membenarkan rangkap jabatan tidak diperkenankan. 

"Tidak ada aturan pendamping bisa double job (rangkap jabatan)," tegas Sulasih. 

Lanjutnya, pihaknya akan segera meneruskan ke Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Lampung, I Wayan Gunawan, guna progres kedepan.

"Sekarang PPK-nya beliau (Wayan), nanti saya sampaikan," singkatnya. 

Ketika dikonfirmasi, Wayan Gunawan, hingga saat ini belum bisa dimintai keterangannya, meski nomor ponselnya dalam keadaan aktif.


Permasalahan mengenai dugaan status rangkap jabatan pendamping desa yang sekaligus memikul dua tanggung jawab alias terima gaji ganda, dinilai sudah menyalahi aturan yang ada. Pasalnya, fungsi dan tugas dari Tenaga Ahli Pendamping Desa (TAPD), sudah di atur dalam Permendesa No. 3 Tahun 2015, dengan tanggung jawab dan tugas berat yang diamanahkan kepadanya. Selain itu, Tenaga Ahli (TA/TAPD) juga harus fokus melaksanakan tugas pendampingan dan tidak dibenarkan rangkap jabatan. (tim)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed