Komisi II DPR RI apresiasi langkah Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo



setialampung – Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung telah menandatangani NPHD dengan KPU Lampung dan menyerahkan anggaran sebesar Rp90 miliar dan kepada Bawaslu Lampung senilai Rp260 miliar. Selain itu, pemprov Lampung juga telah berkoordinasi dengan Polda Lampung terkait pengamanan. Ini mengingat dinamika politik di Lampung cukup tinggi.

Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat menerima kunjungan kerja (kunker) komisi II DPR RI dalam rangka evaluasi dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Lampung, Selasa (19/9).     

"Mudah - mudahan tidak ada masalah yang berarti," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan komisi II DPR RI yang datang.

"Saya ucapkan selamat datang kepada bapak - ibu semua. Awalnya saya tidak menyangka rombongannya sebesar ini, semoga bukan karena ada masalah besar di Lampung. Tapi karena keberhasilan dinas pariwisata Lampung, sehingga semua ingin berkunjung ke Lampung," gurau Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga menyampaikan masukan kepada Komisi II DPR RI terkait kebijakan kontrol Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/kota yang di nilai tidak ada peraturan secara formal yang dapat mengatur kebijakan tersebut.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dan pemprov Lampung dalam mensukseskan pilkada 2018.

"Semoga Pilkada dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang ada, dan kegiatan demokrasi berjalan sesuai dengan yang sudah digariskan dan sepakati bersama," harapnya.

Zainudin Amali juga berpesan untuk mengefisienkan pilkada serentak, agar dapat tercapai secara maksimal. oleh karena itu KPU dan Bawaslu untuk terus berkoordinasi, katanya

Menanggapi masukan dari Gubernur Ridho, Zainudin Amali menyatakan sudah mencatat masukan tersebut untuk menjadi bahan Evaluasi di Komisi II. 

"Keluhan Pak Gubernur sudah kami catat, dan memang menjadi keluhan di daerah-daerah lain juga. Nanti akan kita evaluasi dan disesuaikan dengan desentralisasi, tetapi tetap dalam bingkai NKRI," ungkapnya. (*)


Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed