Tenaga ahli pendamping desa diduga rangkap jabatan

ilustrasi, foto: istimewa.

setialampung – Tenaga kontrak satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) di Pringsewu, Juli Susanto diduga merangkap jabatan sebagai tenaga ahli pendamping desa di Tanggamus. Selain itu, kasus rangkap jabatan juga diduga terjadi atas nama Dini Destiny. Diketahui statusnya saat ini menjabat sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandarlampung, yang sekaligus merangkap sebagai tenaga ahli bidang pemberdayaan di Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), di Pringsewu. 

Kabid Pengadaan Pemberhentian Kinerja dan Informasi, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Daerah (BKSDM-KD), Pringsewu, Nurtiana Sinaga, membenarkan bahwasanya dugaan rangkap jabatan itu melanggar peraturan. 

“Berdasarkan data yang kami miliki, memang Juli Susanto terdaftar aktif sebagai tenaga kontrak di Satpol PP. Namun jika benar yang bersangkutan juga juga terdaftar di instansi lain, tentunya ini tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan,” tegas Nurtiana, Rabu (20/9).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial, Lampung, Sumarju Saeni menilai, status pekerjaan seseorang tidak dibenarkan bila double (dua) job.

"Yah tak bisa, harus pilih salah satu, dia mau bekerja sebagai apa. Enggak bisa makan dua sekaligus," tegas Sumarju, via ponselnya. 

Dirinya juga mengingatkan, pegawai yang tidak melepas salah satu pekerjaannya dipersilahkan dengan hormat untuk mengundurkan diri.

"Kalau mau kerja rangkap lebih baik tidak usah bekerja sekalian, mundur atau pilih salah satu," tegasnya.

Terpisah, Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Lampung, Sulasih, juga membenarkan rangkap jabatan tidak diperkenankan. 

"Tidak ada aturan pendamping bisa double job (rangkap jabatan)," tegas Sulasih. 

Lanjutnya, pihaknya akan segera meneruskan ke Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Lampung, I Wayan Gunawan, guna progres kedepan.

"Sekarang PPK-nya beliau (Wayan), nanti saya sampaikan," singkatnya. 

Ketika dikonfirmasi, Wayan Gunawan, hingga saat ini belum bisa dimintai keterangannya, meski nomor ponselnya dalam keadaan aktif.


Permasalahan mengenai dugaan status rangkap jabatan pendamping desa yang sekaligus memikul dua tanggung jawab alias terima gaji ganda, dinilai sudah menyalahi aturan yang ada. Pasalnya, fungsi dan tugas dari Tenaga Ahli Pendamping Desa (TAPD), sudah di atur dalam Permendesa No. 3 Tahun 2015, dengan tanggung jawab dan tugas berat yang diamanahkan kepadanya. Selain itu, Tenaga Ahli (TA/TAPD) juga harus fokus melaksanakan tugas pendampingan dan tidak dibenarkan rangkap jabatan. (tim)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed