Baru pemprov dan 12 pemda yang meraih opini WTP

ist.

setialampung - Wakil Gubernur (wagub) Lampung, Bachtiar Basri optimistis seluruh pemerintah daerah (pemda) di Lampung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2017. Berkaca pada kinerja laporan keuangan pemda se-Lampung 2016, Pemprov Lampung dan 12 kabupaten/kota meraih opini WTP. Ke-12 kabupaten/kota se-Lampung itu yakni Bandarlampung, Metro, Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesawaran.

Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung, Alfiker Saringoringo menyerahkan piagam penghargaan.

"Memperoleh opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan. Selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP,” kata wagub saat membuka rapat koordinasi ditjen perbendaharaan dengan Pemda se-Lampung, di aula kanwil DJP Lampung, Rabu (25/10).

Secara umum, kata Bachtiar Basri, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Lampung, permasalahan utama yang dihadapi terkait pengelolaan aset yang belum optimal.

"Saya berharap permasalahan tersebut dapat diatasi dan tidak terulang kembali pada LKPD 2017, ujarnya.

Capaian kinerja LKPD pemda se-Lampung 2016, kata Alfiker Siringoringo, cukup baik. Karena terdapat 13 pemda yang meraih opini WTP dari BPK. Selama ini kerja sama antara kanwil ditjen perbendaharaan Lampung dan seluruh pemda cukup baik.

"Seluruh pemda mengirimkan laporan keuangan secara rutin kepada kanwil ditjen perbendaharaan Lampung yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan government finance statistic," katanya.

Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan, Mega Meilistya, mengatakan, kinerja LKPD selama ini menunjukkan peningkatan. Ini ditandai peningkatan peroleh opini WTP dari BPD dan penurunan perolehan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat (TMP), dan tidak wajar (TW).

"Ke depan, kami berharap laporan keuangan tidak hanya dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban, namun juga bermanfaat untuk digunakan pengambil keputusan," ujarnya. (rls)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog