Langsung ke konten utama

BPN Tuba mengaku tidak terlibat soal perpanjangan HGU PT. SIL

Foto: istimewa


setialampung - Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tulangbawang (Tuba), Merodi Sugarda mengaku tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT. Sweet Indo Lampung (SIL).

Menurutnya, perpanjangan HGU PT. SIL bukan wewenang BPN kabupaten. Melainkan wewenang menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional (ATR-BPN).

“PT. SIL langsung mengajukan permohonan perpanjangan HGU ke kementerian ATR-BPN pusat. Sehingga dikeluarkannya surat perpanjangan tersebut. Kalau kami dari ATR-BPN kabupaten satu jengkal tanahpun tidak punya kewenangan untuk mengajukan," akunya, saat ditemui di kantornya, Rabu (4/10), seperti dilansir dan dikutip dari suarapedia.com.

Diketahui, menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional telah mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor 87/HGU/Kem-ART/BPN/2017 tentang perpanjangan HGU atas nama PT. Sweet Indolampung, atas tanah di Tulangbawang (Lampung) yang ditetapkan 18 Agustus 2017 dan ditandatangani Sofyan A. Djalil.

HGU yang dimiliki PT. SIL sebelumnya nomor 43, tanggal 10 Maret 1997 dengan gambar situasi nomor 40/1997 tanggal 10 Maret 1997 dengan luas 12.860,66 ha, terletak di desa/Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, Lingai, Manggala, Ujung Gunung Ilir, Kibang dan Astra Ksetra, Kecamatan Manggala, Lampung Utara, provinsi Lampung, diterbitkan berdasarkan surat pertahanan nasional tanggal 17 Februari 1994 Nomor 8/HGU/BPN/94 dan baru akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2018. (*)

Sumber: Terkait Perpanjangan HGU PT SIL, BPN Tulang Bawang Diduga Buang Badan

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …