DPRD akan panggil PT. Hanjung Indonesia


setialampung - PT. Hanjung Indonesia, salah satu perusahaan industri alat berat dan konstruksi Korea Selatan (Korsel) yang berinvestasi di tanah air, disinyalir berencana akan melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandarlampung.

Perwakilan tim 11 PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, Ari Joni AS mengatakan, sekitar satu tahun lebih, perusahaan ini mengalami persoalan yakni terancam pailit. Hingga saat ini proses pemailitan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung sedang bergulir di pengadilan niaga di Jakarta. Terlepas proses pemailitan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, sejak satu tahun terakhir, nasib sekitar 150 karyawan sangat memperihatinkan.

Dilanjutkannya, seperti upah atau gaji dibayar setengah dan diduga ada yang tidak dibayar hingga hari ini. Selain itu, masih banyak lagi yang harus diselesaikan PT. Hanjung Indonesia terkait hak-hak pekerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia berikut turunan-turunan peraturannya.

"Terkait dengan hal ini, kami yang tergabung dalam tim 11 PT. Hanjung Indonesia dan lembaga bantuan hukum LBH CINTA KASIH, sebagai tim advokasi pekerja atas nasib karyawan sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) orang, dengan ini menyatakan sikap prihatin atas kondisi terancam pailitnya PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung," ujarnya.

Sejak 2 Januari 2016, ujarnya lagi, PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung telah dirumahkan/diliburkan dengan alasan perusahaan tidak berproduksi dan dimohonkan pailit oleh salah satu krediturnya. Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung telah melakukan pemotongan upah/gaji karyawan/pekerja sebesar 50% setiap bulannya sejak bulan April 2017 dan hingga saat ini.

"Selama proses pemailitan, diduga telah terjadi pemindahan aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin dikeluarkan atas perintah pihak yang tidak diketahui. Sedangkan permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung belum memperoleh putusan resmi dari pengadilan niaga Jakarta. Oleh karena itu, kami meminta kapolda Lampung dan bea cukai Bandarlampung untuk mengusut tuntas dugaan pemindahan aset-aset perusahaan tersebut. Sedangkan permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung belum selesai sampai saat ini, dan hak kami belum diselesaikan oleh perusahaan," ungkapnya.

Sikap tim 11 dan tim advokasi lainnya yaitu meminta agar segera di PHK oleh PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, karena hingga saat ini hak-hak perkerja tidak dipenuhi dan hal ini bertentangan dengan UU ketenagakerjaan beserta turunannya. Selanjutnya mendesak PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung segera memenuhi hak pekerja, baik upah/gaji maupun pesangon dan uang ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendesak agar PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung segera membayarkan sisa JHT BPJSTK dan BPJS kesehatan selama mengabdi di PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung. Memohon kepada gubernur, ketua DPRD Lampung, kepala dinas tenaga kerja Lampung agar dapat membantu mendapatkan hak-hak pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim advokasi pekerja, Ansori mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan, DPRD akan menindaklanjuti dengan memanggil dinas tenaga kerja provinsi, PT. Hanjung dan bea cukai, senin mendatang. (*/ben)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog