Langsung ke konten utama

DPRD akan panggil PT. Hanjung Indonesia


setialampung - PT. Hanjung Indonesia, salah satu perusahaan industri alat berat dan konstruksi Korea Selatan (Korsel) yang berinvestasi di tanah air, disinyalir berencana akan melepas pabrik manufakturnya di pantai selatan Sumatera, tepatnya di kawasan Srengsem, Panjang, Bandarlampung.

Perwakilan tim 11 PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, Ari Joni AS mengatakan, sekitar satu tahun lebih, perusahaan ini mengalami persoalan yakni terancam pailit. Hingga saat ini proses pemailitan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung sedang bergulir di pengadilan niaga di Jakarta. Terlepas proses pemailitan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, sejak satu tahun terakhir, nasib sekitar 150 karyawan sangat memperihatinkan.

Dilanjutkannya, seperti upah atau gaji dibayar setengah dan diduga ada yang tidak dibayar hingga hari ini. Selain itu, masih banyak lagi yang harus diselesaikan PT. Hanjung Indonesia terkait hak-hak pekerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia berikut turunan-turunan peraturannya.

"Terkait dengan hal ini, kami yang tergabung dalam tim 11 PT. Hanjung Indonesia dan lembaga bantuan hukum LBH CINTA KASIH, sebagai tim advokasi pekerja atas nasib karyawan sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) orang, dengan ini menyatakan sikap prihatin atas kondisi terancam pailitnya PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung," ujarnya.

Sejak 2 Januari 2016, ujarnya lagi, PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung telah dirumahkan/diliburkan dengan alasan perusahaan tidak berproduksi dan dimohonkan pailit oleh salah satu krediturnya. Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung telah melakukan pemotongan upah/gaji karyawan/pekerja sebesar 50% setiap bulannya sejak bulan April 2017 dan hingga saat ini.

"Selama proses pemailitan, diduga telah terjadi pemindahan aset perusahaan berupa alat-alat berat/mesin dikeluarkan atas perintah pihak yang tidak diketahui. Sedangkan permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung belum memperoleh putusan resmi dari pengadilan niaga Jakarta. Oleh karena itu, kami meminta kapolda Lampung dan bea cukai Bandarlampung untuk mengusut tuntas dugaan pemindahan aset-aset perusahaan tersebut. Sedangkan permasalahan PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung belum selesai sampai saat ini, dan hak kami belum diselesaikan oleh perusahaan," ungkapnya.

Sikap tim 11 dan tim advokasi lainnya yaitu meminta agar segera di PHK oleh PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung, karena hingga saat ini hak-hak perkerja tidak dipenuhi dan hal ini bertentangan dengan UU ketenagakerjaan beserta turunannya. Selanjutnya mendesak PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung segera memenuhi hak pekerja, baik upah/gaji maupun pesangon dan uang ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendesak agar PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung segera membayarkan sisa JHT BPJSTK dan BPJS kesehatan selama mengabdi di PT. Hanjung Indonesia Bandarlampung. Memohon kepada gubernur, ketua DPRD Lampung, kepala dinas tenaga kerja Lampung agar dapat membantu mendapatkan hak-hak pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim advokasi pekerja, Ansori mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan, DPRD akan menindaklanjuti dengan memanggil dinas tenaga kerja provinsi, PT. Hanjung dan bea cukai, senin mendatang. (*/ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)