Langsung ke konten utama

Lampung berpotensi sebagai klaster hortikultura nasional


setialampung - Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung siap menjadi sentra hortikultura nasional. Di Indonesia belum ada provinsi yang ditetapkan menjadi klaster hortikultura.

"Lampung memiliki lahan dan tanah yang sangat memungkinkan untuk pogram tersebut. Sekarang sedang diteliti pemerintah pusat. Kita bekerja sama dengan Fakultas pertanian Universitas Lampung merancang dimana posisi pusat sentra itu dilaksanakan," ujar Sekretaris Daerah Lampung, Sutono saat pengukuhan pengurus ikatan pensiunan penyuluh pertanian Lampung (IP3L) periode 2017 - 2019, di ruang rapat dinas tanaman pangan dan hortikultura Lampung, Sabtu (21/10).

Sutono yang juga ketua dewan pimpinan wilayah perhimpunan penyuluh pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Lampung ini mengatakan, Pemprov terus memberikan perhatian kepada pelaku pertanian tidak terkecuali IP3L. Pemprov juga akan memberi ruang untuk IP3L dalam menyumbangkan pemikiran memajukan pertanian.

"Perhatian Pak Gubernur Ridho kepada penyuluh pertanian begitu tinggi untuk berkarya, dana operasionalnya ditambah. Penyuluh adalah pejuang pertanian dan memberikan perhatian kepada IP3L. Walaupun pensiun, tidak padam dan tidak surut memberikan pengabdian," kata Sutono.

Ketua Pengurus IP3L, Made Suwetja mengatakan, Pemprov Lampung sebelumnya memberangkatkan anggota IP3L dalam wisata rohani dan melihat objek pertanian di luar Lampung.

"Rute yang dituju yakni Jawa Barat dan Jogja, semoga ke depan depan masih diberikan kesempatan untuk diberangkatkan lagi," harapnya.

Made menuturkan, IP3L juga tidak henti-hentinya berkontribusi dalam berkomitmen mendukung pembangunan Lampung.

"Kita terus lakukan apa yang bisa kita perbuat untuk Lampung khususnya di bidang penyuluhan. Empat anggota kami direkrut untuk membantu Gubernur dalam Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan," kata Made Suwetja, yang juga mantankepala badan ketahanan pangan Lampung ini. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …