Langsung ke konten utama

Lampung, provinsi pertama luar Jawa, tuan rumah olympicAD


setialampung - Lampung tercatat sebagai provinsi pertama di luar pulau jawa yang dipercaya menjadi tuan rumah Olympic Ahmad Dahlan (AD). Tuan rumah sebelumnya, Malang, Surakarta, dan Yogyakarta. OlympicAD V 2017 bertema 'Berkemajuan, sinergi, dan berprestasi' ini berlangsung 26 - 29 Oktober 2017 dan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan pimpinan perguruan muhammadiyah se-Indonesia.

"Perhelatan OlympicAD ini memperlombakan berbagai bidang akademik dan nonakademik ciri khas muhammadiyah. Ini bagian gerakan muhammadiyah membangun bangsa," kata Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI, Muhadjir Effendy, saat membuka Olimpiade Nasional Perguruan Muhammadiyah atau Olympic AD, di lapangan Enggal, Saburai, Bandarlampung, Kamis (26/10).

Selain mempertandingkan ilmu bidang keagamaan, OlimpicAD menjadi ajang memfasilitasi prestasi dan mengukur kemampuan siswa muhammadiyah se-Indonesia di bidang sains, teknologi, dan bidang keilmuan. Ajang ini mempertandingkan 21 cabang perlombaan. Diantaranya, matematika, IPA, fisika dan biologi, robotika, lomba bahasa Inggris dan Arab, tilawah, musabaqoh, dan hafiz quran. Selain itu, pembuatan film indie, karya tulis, dan penelitian tindakan kelas para guru, hingga olahraga beladiri tapak suci.

Sebelumnya, guru hanya pendamping, namun di Lampung digelar olimpiade robotika yang melibatkan guru sebagai peserta.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, meningkatkan kompetensi siswa di bidang pendidikan, gubernur mengajak semua peserta berbagai pengalaman dan ilmu dengan peserta lain.

"Saya yakin banyak pengalaman dan ilmu yang bisa dibagikan untuk kemajuan bersama, terutama Lampung," kata Gubernur Ridho melalui Sekda Lampung, Sutono. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …