Langsung ke konten utama

PWI pusat minta kekerasan terhadap wartawan diusut tuntas

Siaran pers PWI pusat. Foto: istimewa

setialampung - PWI pusat minta kekerasan terhadap wartawan diusut tuntas. Termasuk kekerasan terhadap wartawan Metro TV, Darbe Tyas dan rekan - rekan pers lainnya saat meliput demo di sekitar kantor Bupati Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), senin (9/10).

Dalam siaran persnya, Ketua PWI pusat Margiono menegaskan, pihaknya berharap kekerasan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas tidak terjadi lagi.

Margiono juga menegaskan, di dalam melaksanakan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum seperti tercantum di dalam pasal 8 UU nomor 40/1999 tentang pers.

PWI pusat mengingatkan kembali kepada seluruh stake holder (Pemangku kepentingan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. (pasal 8 UU nomor 40/1999 tentang pers). Oleh karena itu, aparat penegak hukum semestinya membantu wartawan dalam melaksanakan tugas. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam siaran persnya, PWI pusat meyampaikan simpati terhadap Darbe Tyas yang telah mengalami kekerasan. Serta mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada PWI Banyumas dan Jateng yang langsung respon atas tindakan kekerasan terhadap wartawan. Dan pengurus PWI provinsi, kabupaten/kota yang memberi dukungan moral dengan berbagai aksi solidaritas di seluruh indonesia.

PWI pusat juga menyampaikan penghargaan kepada wartawan, baik yang mewakili organisasi atau perorangan yang telah memberikan dukungan kepada korban kekerasan tersebut.

Pengurus PWI pusat telah berkomunikasi dengan Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Condro Kirono yang berjanji akan memproses kasus dan oknum – oknum yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.

Saat ini, lanjutnya, direktur intel dan kabid Propam Polda Jateng, sedang berada di Banyumas untuk memperoleh data dan fakta - fakta yang terjadi. Dalam kaitan ini pengurus PWI pusat mengapresiasi gerak cepat Kapolda Jateng dan meminta kasus ini diselesaikan sampai tuntas dan memberi sanksi kepada yang bersalah. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …