Langsung ke konten utama

Setiap anak memiliki hak sipil dan kebebasan



setialampung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, mengapresiasi kebijakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendeklarasikan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Ini menunjukkan pemerintah daerah hadir membangun anak untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Membangun anak berarti dua sisi yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak," kata Menteri Yohana pada kampanye Bersama Lindungi Anak (Berlian) dan penandatanganan komitmen gubernur, bupati, dan walikota sebagai inisiator Provila dan kabupaten/kota Layak Anak (KLA) se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Selasa (17/10).

Perlindungan anak, kata Menteri, merupakan amanat konvensi hak anak yang diratifikasi melalui kepres 36 tahun 1990. Sejak saat itu Indonesia mendukung gerakan dunia untuk menciptakan World Fit For Children (Dunia yang layak bagi anak. Gerakan ini diwujudkan dalam bentuk Indonesia Layak Anak (Idola) 2030.

Dalam kampanye yang diikuti 400 anak SD, SMP, dan SMA ini, Menteri Yohana menyampaikan setiap anak memiliki hak yang layak.

"Setiap anak memiliki hak sipil dan kebebasan yaitu semua anak harus memiliki akta kelahiran yang harus disediakan gratis," kata Menteri Yohana.

Selain itu, memperoleh tempat Informasi Layak Anak (ILA) dan menekankan lingkungan keluarga adalah pengasuh utama dan pertama. Anak-anak berhak memperoleh kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian, pendidikan layak dan tidak boleh ada anak putus sekolah.

“Kementerian siap mendampingi mempersiapakan kabupaten/kota layak anak. Ada beberapa penghargaan kami berikan bila indikator tertentu dicapai. Dimulai dengan penghargaan pratama, setelah itu madya dan nindya serta utama. Baru bisa dikatakan layak anak,” kata Yohana.

Salah satu indikatornya, pengasuhan anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspangga). Harus dibuat sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak.

"Itu semua upaya meningkatkan level kabupaten/kota," kata Menteri.

Di sisi lain Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, melalui Sekda Lampung, Sutono menyampaikan program KLA ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan anak seperti kekerasan dan kejahatan seksual.
“Tindak Kekerasan pada anak di Lampung masih tinggi. Pemerintah daerah harus melakukan upaya menekan tindak kekerasan itu dengan cara menjadi KLA," kata Sutono.

Terlebih kondisi geografis Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera sekaligus penyangga Jakarta, sehingga membutuhkan penanganan ekstra pembinaan dan fasilitas agar anak dapat hidup layak.

"Salah satu upaya yang dilakukan Pak Gubernur Ridho adalah mempersiapkan Enggal Elephant Park sebagai salah satu tempat untuk bermain anak di Bandarlampung,” ujar Sutono.

Acara dilanjutkan penandatanganan deklarasi komitmen mewujudkan Lampung menjadi Provila 2028, melalui KLA. Deklarasi ditandatangani gubernur Lampung dan bupati/walikota se-Lampung yang disetujui menteri PPPA. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …