Langsung ke konten utama

Soal hak cipta foto, PFI Lampung somasi pemkab Lamsel



Lampung Selatan – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel), sepertinya belum merespon positif atas dugaan pelanggaran hak cipta. Dimana pemkab Lamsel diduga menggunakan karya foto milik anggota pewarta foto Indonesia (PFI) Lampung, Khairullah Aka, tanpa izin.

Foto yang menceritakan tentang lokasi wisata kuliner di pusat pendaratan ikan (PPI) dermaga Bom, Kalianda, Lamsel tersebut, terpajang berjajar dengan foto Bupati Lamsel, Zainuddin Hasan di lobi ruang tunggu kantor bupati.

Aka, panggilan akrab Khairullah Aka mengatakan tidak pernah merasa dihubungi pemkab Lamsel terkait penggunaan foto tersebut. Sampai saat ini, terhitung sudah empat hari dari penayangan karya foto Aka di standing banner pemkab Lamsel.

“Sejauh ini belum ada komunikasi dari Pemkab Lamsel. Masih adem ayem saja,” kata Aka, Minggu (1/10).

Lalu, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Aka menghadapi masalah ini? Berdasarkan informasi yang diterima Aka dari Ketua PFI Lampung Ikhsan Dwi Nur Satrio, Senin (2/10), PFI Lampung akan melayangkan surat somasi secara resmi ke Pemkab Lamsel.

“Informasi dari ketua (Ikhsan), PFI akan melayangkan surat somasi secara resmi,” ujar Aka, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, minggu (1/10).

Ikhsan yang dikonfirmasi membenarkan pernyataan Aka.

“Benar, besok kami akan melayangkan surat somasi ke pemkab Lamsel. Setelah itu, kami menunggu respon pemkab atas surat somasi tersebut. Mudah-mudahan pemkab merespon positif,” ujarnya.

Sebelumnya, pelanggaran hak cipta atau penggunaan karya foto tanpa seizin pemiliknya kembali terjadi. Kali ini, karya foto milik salah seorang anggota PFI Lampung, Khairullah Aka, "mejeng" di standing banner pemkab Lamsel.

Foto yang menceritakan tentang lokasi wisata kuliner di PPI Dermaga Bom, Kalianda, Lamsel tersebut terpajang berjajar dengan foto Bupati Lamsel Zainuddin Hasan.

Aka, panggilan akrab Khairullah Aka, tidak pernah merasa dihubungi pemkab Lamsel terkait penggunaan foto tersebut.

Aka menceritakan, awal ia mengetahui hasil karyanya tersebut terpajang di standing banner milik Pemkab Lamsel tersebut, pada Rabu (27/9), sekira pukul 10.30 Wib.

“Pas itu, saya datang ke kantor bupati Lamsel dan melihat rekan-rekan media sedang duduk-duduk di tangga teras usai meliput pemberian kendaraan roda empat dari PT. SMAL ke pemkab. Kemudian, kami masuk ke ruang lobi yang ada di lantai dasar kantor bupati. Dalam ruangan pandangan saya kemudian tertuju ke salah satu stand banner yang berdiri di pojok kiri pintu keluar, dalam ruangan itu,” cerita Aka, Kamis (28/9).

Aka melihat sebuah foto yang memperlihatkan dermaga kuliner terpampang berjajar dengan foto Bupati Lamsel, Zainudin Hasan. Cukup lama Aka memperhatikan foto tersebut. Dari mulai detail foto, sudut pandang serta pencahayaannya identik dengan foto milik Aka yang diabadikan pada medio 2016 lalu.

"Untuk menyakinkan diri, saya kemudian membuka website yang saya kelola, yakni www.beritaphoto.com, tempat di mana foto asli dermaga bom Kalianda itu saya muat. Setelah saya cocokkan, ternyata benar, foto tersebut milik saya. Dalam benak saya bergumam, kok bisa ya, foto ini mejeng di lobi kantor bupati, sejauh ini tidak ada yang pernah menghubungi saya untuk meminta izin, lewat media komunikasi apapun,” jelas Aka.

Aka kemudian spontan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto standing banner tersebut. Untuk memastikan siapa yang memajang fotonya tersebut, Aka bertanya dengan instansi yang menjadi perpanjangan tangan Pemkab Lamsel, yakni Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Lamsel.

“Saya langsung bertanya dengan kepala dinasnya, yakni Bang Hendra Jaya lewat pesan Whatsapp. Saya kirim foto banner tersebut kepadanya dan menanyakan apakah Kominfo yang memajang foto itu. Tapi kata dia, bukan Kominfo. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …