Langsung ke konten utama

Soal HGU, Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria minta BPN perbaharui regulasi


setialampung - Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendorong pemerintah pusat dan daerah agar Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan besar PT. Sweet Indo Lampung (SIL)/PT. Sugar Group Companies (SGC), segera dihentikan.

Menurut Anggota Dewan Pakar KPA Usep Setiawan, jika HGU perusahaan besar terus berjalan terlebih lagi pada status tanah yang sudah digarap menjadi lahan pertanian dan tidak jelas status HGU-nya, maka yang timbul adalah makin bertambahnya kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat.

“Kunci kesenjangan dalam penguasaan aset dan lahan apabila diselesaikan, maka para pelaku UMK nantinya punya akses untuk mengembangkan lahan. Dengan begitu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan juga ikut terbantu,” kata Usep, dalam Keynote Speech Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX “Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi”, di Swiss Belhotel Bandarlampung, Jumat (20/10).

Masih katanya, dalam perpanjangan atau pembuatan HGU itu sendiri, seyogyanya partisipasi masyarakat adalah salah satu syarat pertama, dan ini diharapkan bisa jadi komitmen pemerintah tentunya.

“Kita ini negara agraris, jika memang persoalan HGU tak kunjung selesai, maka regulasi yang harus ditegakkan adalah BPN dan jajarannya membantu melakukan penataan ulang regulasi,” ujarnya, seperti dilansir dan dikutip dari fajarsumatera.co.id.

Munculnya para mafia-mafia tanah ini, sambung Usep, karena memang ada regulasi aturan yang bolong. “Kami (KPA) mendorong agar masyarakat tahu permasalahan yang sebenarnya terkait HGU tersebut. Hentikan saja HGU untuk perusahaan-perusahaan besar, utamakan untuk kepentingan petani atau nelayan. Selain prosedur, perbarui juga orientasi untuk rakyat melalui koperasi,” tandasnya.

Diketahui, perusahaan gula terbesar ini juga pernah dihembus kabar tak sedap. Selain adanya dugaan penyerobotan lahan, juga terseret dalam kasus dugaan pengemplangan pajak yang nilainya triliunan rupiah.

Bahkan pada 11 Mei 2011 lalu, komisi II DPR pernah menggelar rapat dengar pendapat membahas dugaan penipuan, pemalsuan, dan indikasi penggelapan pajak SGC. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Tulangbawang (Tuba) Lampung, yang diduga dilakukan oleh SGC.

Komisi II DPR menemukan fakta disinyalir SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan untuk dijadikan perkebunan tebu.

Komisi II DPR juga menemukan fakta salah 1 perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha (PT. GPA) diduga memalsukan luas lahan perkebunannya. Luas lahan PT. GPA itu berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin usaha bupati Tuba yang diterbitkan pada tahun 2004.

Sesuai surat BPN Tuba tanggal 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar. Tak hanya itu, kantor pelayanan pajak Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) juga memiliki bukti SGC harus bayar. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …