Soal konflik lahan di PT. SGC, Iwan: jika tidak ada titik temu, masyarakat bisa lapor kepada presiden

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin.

setialampung - Dugaan konflik lahan antara masyarakat dengan PT. Sugar Group Companies (SGC), menurut Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, disinyalir sering disebabkan karena luasan hak guna usaha (HGU) tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya di lapangan mengambil tanah - tanah masyarakat. Sehingga harus ada langkah pemerintah daerah (Pemda) dan BPN untuk mengecek batas, apakah sesuai dengan luasan yang ada.

"Jika perusahaan mengerjakan tanah di luar HGU, itu pelanggaran, dan tanahnya harus dikembalikan ke masyarakat," ujarnya melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, jumat (13/10).

Penyebab konflik lainnya, kata Iwan, diduga karena HGU perkebunan diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga tanah -tanah masyarakat berupa kebun, ladang dan perumahan masuk ke dalam sertifikat perusahaan.

Sudah pasti, lanjutnya, cara memperoleh HGU dengan keadaan semacam ini disinyalir tidak didahului oleh administrasi hukum yang benar. Karena itu, BPN dengan dorongan Pemda bisa memproses revisi atas HGU tersebut.

"Atau, jika akan diteruskan HGU nya, harus membayar ganti kerugian kepada para pemilik tanah. Selain itu, tanah perkebunan yang sangat luas di tengah masyarakat petani yang tidak bertanah adalah ketidak adilan yang dilarang oleh UUPA 1960. Monopoli tanah dilarang oleh hukum di negara kita," tegasnya.

Karena itu, lanjutnya lagi, tanah-tanah tersebut harus dialokasikan kepada warga melalui land reform. Perusahaan dapat terus berkembang tanpa tanah luas. Karena warga diarahkan untuk tetap menanam kebutuhan pabrik seperti tebu. Selain itu, pemerintah daerah provinsi dapat melakukan upaya penyelesaian konflik dengan cara mengurangi izin usaha perkebunan tersebut dan mendorong pengusahaan tanah yang berbasis masyarakat.

"BPN pusat dan komisi II DPR RI harus turun tangan untuk menyelesaikan dalam rangka memulihkan hak hak warga. Jika tidak ada titik temu, masyarakat bisa laporkan kepada presiden," pungkasnya. (tim)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog