Langsung ke konten utama

Lampung berpotensi sebagai kawasan khusus ekonomi maritim


setialampung - Para Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) ke-XLIV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI menilai Lampung berpotensi menjadi kawasan industri pertahanan. Para siswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) itu menilai, Lampung strategis dalam artian sebagai pintu gerbang Sumatera.

"Selain berpotensi sebagai pertahanan, juga berpotensi menjadi kawasan khusus enonomi maritim," ujar Ketua Kelompok Pasis Dikreg ke-44, Kolonel Inf. Yustinus, saat menyampaikan executive summary (ringkasan eksekutif) KKDN Pasis Dikreg ke- 44 Sesko TNI 2017 sekaligus menyerahkannya ke pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung, di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung, Jumat (3/11).

Yustinus mengatakan, peluang dan kekuatan Lampung itu perlu direkomendasikan dengan cara mengembangkan potensi wilayah guna memacu kesejahteraan masyarakat yang berimplikasi terhadap ketahanan wilayah. Selanjutnya, penyelarasan strategi pembangunan dan kepentingan pertahanan. Lalu, pengembangan kekuatan militer, pemanfaatan, peningkatan fungsi sarana, dan prasarana wilayah untuk kepentingan pertahanan.

Potensi tersebut, kata Yustinus, antara lain realisasi wilayah Kalianda menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata, dan mengembangkan energi terbaru yang melimpah di Lampung seperti geotermal, matahari dan angin untuk mewujudkan kemandirian energi.

"Potensi lain yang harus dikembangankan yakni meningkatkan produksi hilir terutama produksi pengolahan yang selama ini hasil bumi melimpah di Lampung," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, memberdayakan BUMD secara optimal, dan memanfaatkan potensi sebagai pintu gerbang Jawa - Sumatera sekaligus mengantisipasi implikasi negatif narkoba, illegal logging, dan human trafficking.

Direktur Evaluasi dan Pengembangan Sesko TNI, Brigjen TNI Deddy Kusbandi mengatakan, para pasis memperoleh data tentang sumber daya nasional yang dimiliki Lampung guna kepentingan pertahanan negara.

"Para pasis berupaya mengolah, menyusun dan menganalisa data tersebut dengan tujuan mensinergikan sumber daya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada didaerah sehingga dapat dijadikan second opinion dalam penyiapan pertahanan negara," jelasnya.

Data tersebut, katanya, dijadikan sebagai alternatif konsep bagi pemerintah daerah, komando kewilayahan, dan seluruh jajaran dalam rangka penataan dan pengembangan sumber daya pertahanan wilayah.

"Kami menyadari, kegiatan ini tidak tercapai secara optimal jika tidak didukung dan peran aktif kerja sama yang diberikan seluruh pejabat dan jajaran yang ada di Lampung," ungkapnya.

Dia berharap, kerjasama dalam pemberdayaan wilayah ketahanan dan penataan wilayah, dapat mendukung pertahanan wilayah yang semangat kebangsaan dan kesadaran belanegara.

"Ini dapat dijadikan landasan kokoh dan dapat meningkatkan semangat kebersamaan dalam memperkuat komitmen kita untuk selalu memberikan yang terbaik sesuai peran, tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya.

Sekretaris Daerah Lampung, Sutono menuturkan, apa yang disampaikan pada ringkasan eksekutif tersebut sejalan dengan program lemprov Lampung.

"Apa yang disampaikan calon - calon pemimpin bangsa sangat strategis dan selaras dengan tujuan Gubernur Ridho, yakni untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat," ujar Sutono. (*)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)