Langsung ke konten utama

Lomba menulis esai akan dinilai tiga unsur juri handal


setialampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam hal ini Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik), menurunkan tiga unsur juri guna melakukan penilaian tulisan dalam Lomba Menulis Essay yang mengangkat tema "Optimisme masa depan Lampung setelah kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera dan Bandara Internasional Radin Inten II".

Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi Diskominfotik Lampung, Ganjar, menjelaskan, ketiga unsur tersebut terdiri dari unsur Diskominfotik, akademisi, dan para praktisi pers. Masing-masing dari ketiga juri itu nanti, mempunyai penilaian yang berbeda-beda pula.

Kata Ganjar, untuk unsur Diskominfotik, akan melihat pesan pembangunannya dari segi publikasi, para akademisi menilai tulisan secara akademik, dan praktisi pers menilai gaya hingga kedalaman data tulisan para peserta.

"Pemenang akan dipilih berdasarkan hasil seobyektif mungkin dan sesuai fakta terdata," jelas Ganjar, Selasa (7/11).

Salah satu dewan juri yang juga wartawan senior di Lampung, Oyos Saroso HN, mengatakan, yang menjadi dasar penilaian adalah kesesuaian tulisan dengan tema atau judul. Tetapi kedalaman tulisan juga diperlukan. Artinya, tulisan peserta tidak hanya berisi rangkuman saja.

"Sebagian besar tulisan itu akan berbentuk opini, maka diperlukan juga pendapat dari sang penulis," katanya.

Selain itu, kata Oyos, hal yang paling krusial dalam menulis adalah bahasa itu sendiri. Pasalnya, masih banyak orang yang beranggapan menulis dengan bahasa indonesia itu mudah, namun kenyataanya justru banyak kesalahan.

"Bahasa Indonesia ini gampang-gampang sulit. Contoh paling sederhana adalah pemakaian kata 'di', karen masih banyak yang salah antara kata itu disambung atau dipisah," urainya.

Dengan lomba menulis esai ini, lanjutnya, menjadi harapan baru guna merangsang para penulis dari semua kalangan baik pelajar, mahasiswa, dan umum, untuk perduli terhadap pembangunan di Lampung.

"Tetapi, kedepannya kami harap tradisi membaca dan menulis itu benar-benar tumbuh dan berkembang. Pemprov sendiri juga sudah mencanangkan program gerakan Lampung membaca. Artinya, dari apa yang dibaca minimal dilakukan dengan menulis," paparnya.

Oyos juga menegaskan, pada lomba kali ini, pemenang tulisan bukan dinilai dari tulisannya yang memuji-muji pemerintah.

"Saya berani menjamin sebagai orang yang sudah lama dan menjaga independensi, hal itu tidak akan terjadi, bahkan itu tidak masuk bagian dari penilaian," ungkap Oyos. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …