Raperda APBD 2018 yang Dirancang Gubernur Ridho Siap Disahkan DPRD Lampung



BANDAR LAMPUNG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2018, yang dirancang Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi siap disahkan oleh DPRD Lampung.


Hal tersebut menyusul telah turunnya hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Revisi Raperda sudah ditindaklanjuti, dan sudah diperbaiki oleh pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan dan kaidah penyusunan anggaran,” kata Ketua DPRD Lampung Dedi Adrizal, di ruang rapat Komisi, Jumat (29/12).

Dedi melanjutkan, persetujuan DPRD, melalui Badan Anggaran DPRD, diberikan setelah menelaah Raperda yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah sesuai dengan ketentuan. Mengenai hal hal yang menjadi perhatian Kemendagri seperti permasalahan kode rekening dan Perda Retribusi juga telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, selaku Ketua TAPD, menyampaikan RAPBD telah dievaluasi Kemendagri dan tidak terdapat masalah yang krusial. Sesuai dengan RAPBD pada kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7,5 triliun.

Sedangkan jumlah alokasi fungsi pendidikan sebesar 33,7% dari jumlah APBD dan anggaran kesehatan sebesar 10,45% dari jumlah APBD dianggap sudah sesuai dengan kaidah.

“Hasil evaluasi Raperda APBD Provinsi Lampung tahun 2018, sudah ditindaklanjuti dan tidak ada hal – hal krusial yang perlu direvisi, TAPD Provinsi Lampung sudah menyampaikan koreksi dan revisi kepada Kementerian Dalam Negeri. Semua sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku terkait anggaran” jelas Sutono.

Tim TAPD dan Badan Anggaran DPRD sepakat proses telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Raperda APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018. DPRD pun menyetujui dan siap mengesahkan Raperda APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018.

DPRD telah melihat konsistensi pada penyusunana KUA PPS yang telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD.(*)
Share:

Indeks kemerdekaan pers di Lampung terendah kedua secara nasional

Foto: istimewa.

setialampung - AJI Bandarlampung bersama LBH pers Lampung menggelar diskusi akhir tahun terkait indeks kemerdekaan pers di Lampung. Diskusi akan digelar di sekretariat AJI Bandarlampung, jalan Agus Salim, Tanjungkarang Pusat, Jumat (29/12), pukul 13.30 WIB.

Sekretaris AJI Bandarlampung, Wandi Barboy Silaban mengatakan, tahun 2017 menjadi catatan merah bagi dunia pers di Lampung. Selain naiknya kasus kekerasan terhadap wartawan, tahun ini indeks kemerdekaan pers di bumi ruwa Jurai, terendah kedua secara nasional.

Indeks kemerdekaan pers atau IKP, kata Wandi, dikeluarkan Dewan Pers.  IKP Indonesia tahun ini 67,92, membaik dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara IKP Lampung hanya 62,36, menurun jika dibandingkan tahun lalu 67,99.

"IKP Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara Lampung menurun dari aspek ekonomi," kata Wandi dalam pernyataan tertulis, Kamis (28/12).

Menurut Wandi, media di Lampung sangat bergantung dengan iklan pemerintah daerah akibatnya pemda mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah independensi dan sikap kritisi media terhadap kebijakan pemerintah semakin pudar. 

Ketua AJI Bandarlampung, Padli Ramdan menerangkan, catatan merah tahun ini adalah naiknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tahun ini terjadi lima kasus kekerasan dengan pelaku dari personel polisi, anggota DPRD dan warga.
 
"Tiga kasus kekerasan melibatkan aparat kepolisian. Tidak ada sanki tegas terhadap pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi," kata Padli.

Ia menambahkan, beberapa kasus kekerasan dipicu karena ketidakprofesionalisme jurnalis dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional, narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan verbal maupun fisik.

Ketua Bidang Advokasi AJI Bandarlampung, Rudiyansyah mengatakan, kekerasan terhadap wartawan terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan klarifikasi. Publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu ke dewan pers.

Rudiyansyah menambahkan, diskusi ini melibatkan akademisi, pemerintah daerah, polisi, TNI, NGO, jurnalis, dan lembaga independen. (rls/ben)
Share:

Jumlah kekerasan terhadap wartawan di Lampung meningkat

Foto: istimewa.

setialampung - Jumlah kasus kekerasan terhadap wartawan di Lampung selama 2017 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Ini sesuai catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, dimana selama 2017 terjadi lima kasus kekerasan terhadap wartawan.

Ketua AJI Bandarlampung, Padli Ramdan mengatakan, lima kasus kekerasan terhadap wartawan itu tiga diantaranya melibatkan oknum anggota polisi, sisanya, kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum anggota DPRD dan warga.

Tiga kasus kekerasan yang melibatkan polisi, lanjutnya, yaitu kasus salah tangkap terhadap wartawan Trans Lampung yang meliput kasus penggerebekan kampung narkoba di Pesawaran. Kasus pelarangan liputan dan penggeledahan terhadap dua jurnalis di Way Kanan yang melibatkan Kapolres Way Kanan yang saat itu dijabat AKBP. Budi Asrul. Kasus terakhir adalah kekerasan yang dilakukan oknum Brimob terhadap jurnalis Bongkar Post di Lampung Utara. Dalam kasus terakhir ini, pelaku melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang jurnalis.

"Tingginya kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan penegak hukum, terutama polisi menjadi tanda tanya besar. Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi warga, ternyata menjadi musuh pers. Padahal aktivitas jurnalistik dilindungi undang - undang dan seharusnya aparat penegak hukum memahami hal ini," ungkapnya.

Dalam dua tahun terakhir, katanya, berdasarkan data kasus kekerasan secara nasional, polisi telah menjadi musuh kebebasan pers. Polisi banyak menjadi pelaku kekerasan dan institusi ini juga tidak tuntas menangani beberapa kasus kekerasan yang sudah dilaporkan ke Polri. Apa lagi jika yang dilaporkan adalah rekan sesama polisi, Polri menjadi ragu dan cenderung tidak profesional dalam menanganinya.

Menurutnya, AJI menyoroti tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan yang melibatkan personel Polri akibat tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku. Ada dua kasus kekerasan di Lampung, tahun ini, berakhir damai antara pelaku dan korban. Sementara satu kasus yang melibatkan pejabat menengah polisi, Kapolres, hanya berkhir dengan pencopotan jabatan dan mutasi.

"Tidak ada sanksi tegas dari pimpinan Polri di tingkat provinsi hingga Mabes Polri, sehingga bisa memutus rantai kekerasan.

Tidak adanya sanksi tegas kepada para pelaku ini, ujarnya, tidak lepas dari sikap jurnalis dan media yang dengan mudah berdamai dengan pelaku. Padahal kasus kekerasan terhadap wartawan dan penghalang - halangan dalam melakukan kegiatan jurnalistik adalah tindakan pidana yang melanggar UU pers nomor 40 tahun 1999.

"Pilihan untuk memafkan pelaku merupakan hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai menghilangkan kasus pidana, sehingga peristiwa serupa tidak berulang kembali. Sikap tegas kepada pelaku penting dilakukan, agar kasus kekerasan terhadap wartawan bisa disetop dan tidak ada lagi rekan - rekan jurnalis yang menjadi korban atau dihalang-halangi saat meliput serta mendokumentasikan peristiwa," ungkapnya lagi.

Etika Jurnalis

Selain kasus kekerasan, lanjutnya lagi, AJI Bandarlampung menyoroti sejumlah kasus pelanggaran etika yang dilakukan wartawan. Catatan terkait pelanggaran etika ini penting sebagai bahan evaluasi bersama agar wartawan bekerja lebih profesional, memegang teguh kode etik jurnalistik, dan menjaga independensinya.

Dalam catatan AJI, jurnalis kerap membuat berita yang tidak cover both side atau tidak mengonfirmasi pihak yang diberitakan. Konfirmasi ini penting untuk menjaga keberimbangan tertentu sehingga tidak muncul apa yang disebut sebagai penghukuman media atau trial by the press.

Pelanggaran lain yang kerap dilakukan adalah tidak segera memuat hak jawab atau klarifikasi dari narasumber. Padahal Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Hak Jawab dan dalam UU Pers disebutkan bahwa pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dikenakan pidana denda sebesar Rp500 juta.

Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap wartawan juga dipicu akibat aktivitas jurnalistik yang tidak profesional. Misalnya jurnalis menurunkan berita tanpa konfirmasi atau terlambat memuat hak  jawab narasumber yang merasa nama baiknya dirugikan. Narasumber kemudian meluapkan kemarahan dan melakukan kekerasan kepada jurnalis yang dinilai tidak profesional tersebut.

AJI mengimbau semua jurnalis untuk bekerja lebih profesional dan menerapkan kode etik jurnalistik. Mamahami kode etik dan bekerja profesional ini penting untuk menjaga marwah profesi dan menghindarkan wartawan dari kasus kekerasan. Jurnalis menuntut profesi dan lembaga lain harus profesional, tapi tuntutan serupa juga berlaku bagi profesi wartawan agar bekerja lebih profesional.

AJI berharap masyarakat dan semua pihak bisa menempuh mekanisme hak jawab dan klarfikasi atas kekeliruan yang dilakukan jurnalis serta media. Masyarakat jangan merespon berita dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan karena tidak dibenarkan dalam hukum. Mekanisme di Dewan Pers bisa ditempuh terkait pemberitaan media.

Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilihat secara jernis dan dipahami kronologisnya karena tidak semua jurnalis layak untuk dibela. Hanya jurnalis yang profesional dan bekerja dengan standar etika yang tinggi yang layak dibela ketika menjadi korban kekerasan.

"AJI mengingatkan kepada jurnalis dan media untuk menghormati hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Menjadi kewajiban wartawan dan pers untuk menghadirkan berita yang komprehensif, akurat, kritis, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik," pungkasnya. (rls/ben)

Share:

Penyelenggara pemilu di Lampung kompak siap mundur dari jabatan di Ormas


setialampung - Komisioner KPU Lampung Barat (Lambar), Syarif Ediansyah siap mengundurkan diri dari jabatan ketua KNPI Lambar. Kesiapannya ini merujuk undang - undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dimana di pasal 21 huruf k yang isinya, komisioner KPU bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

"Harus dong (mengundurkan diri), ini amanah UU. Ini lagi proses," kata Syarif, saat dihubungi setialampung.co.id, selasa (26/12).

Ketua KPU Tulangbawang (Tuba), yang juga menjabat ketua KNPI Tuba, Reka Punnata juga menyatakan siap mundur dari jabatan ketua KNPI Tuba.

"Saya mundur dari ketua KNPI. Pengunduran diri paling lambat 30 Desember 2017," kata Reka kepada setialampung.co.id, selasa (26/12).

Komisioner KPU Bandarlampung, Ferry Triatmojo mengatakan, dirinya beserta seluruh kader muhammadiyah/pemuda muhammadiyah, siap patuh dan mengikuti ketentuan UU tersebut.

"Kami "sami'na wa atho'na" terhadap KPU RI dan UU 7/2017. Saya sudah membuat surat pernyataan mundur dari jabatan ketua pemuda muhammadiyah Lampung. Persetujuan pengunduran diri saya harus melalui forum rapat pimpinan wilayah dengan mengundang 15 kabupaten/kota se-Lampung. Insya Allah dilaksanakan Januari nanti," ungkapnya.

Jadi, kata Ferrry, seluruh penyelenggara (KPU/panwas) se-Lampung yang aktif menjadi ketua kabupaten/kota ataupun pengurus di propinsi, semua sudah diberikan surat persetujuan pengunduran diri.

"Ada puluhan surat yang sudah saya tanda tangani. Arsipnya ada di sekretaris PWPM (Hamami). Proses dan kebijakan serupa juga sudah dilakukan seluruh level pimpinan di muhammadiyah/pemuda muhammadiyah/ nasyiatul aisyiyah se-Lampung," ujarnya.

Selain itu, kata Ferry, dirinya selaku ketua pemuda muhammadiyah Lampung pada 13 September 2017 telah menyetujui pengunduran diri Komisioner KPU Lampung Timur, Wasiat Jarwo Asmoro dari jabatan pengurus pemuda muhammadiyah Lampung,  Fakhrur Rozi, panwas Lampung Selatan (Lamsel) yang mengundurkan diri dari jabatan ketua pemuda muhammadiyah Lamsel, Candrawansah (ketua panwas Bandarlampung) yang mengundurkan diri dari jabatan pengurus pemuda muhammadiyah Lampung.

Komisioner KPU Tanggamus, Zulwani juga menyatakan, surat pengunduran diri dan surat pernyataan sudah dibuat. Tinggal disampaikan kepada organisasi tingkat atas yang mengeluarkan surat keputusan.

"Sesuai surat KPU RI, batas akhir kami menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri ke KPU RI yaitu pada akhir Januari 2018," ujarnya, kepada setialampung.co.id, selasa (26/12).

Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah kepada setialampung.co.id, jumat (22/12), mengatakan, sudah ada surat edaran (SE) KPU RI nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017, tentang penguduran diri dari kepengurusan organisasi masyarakat yang terbit 7 November 2017.

"Sudah ada SE dari KPU RI terkait itu. Pengunduran diri tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan. Bisa dikenai sanksi pemberhentian jika komisioner tidak mau mengundurkan diri dari ormas. Ini sudah diingatkan kepada komisioner KPU nya," tegasnya. (ben)
Share:

Soal susu Arinal Djunaidi, Wahrul Fauzi: Bawaslu jangan main aman dan normatif

Foto: istimewa.

setialampung - Badan advoksi hukum (Bahu), DPW Partai Nasdem Lampung menyayangkan sikap Bawaslu Lampung terkait diamankannya ribuan susu yang diduga milik bakal calon gubernur (bacagub) Lampung Arinal Djunaidi, diamankan oleh Polres Lampung Tengah.

"Ribuan susu yang diduga milik Arinal Djunaidi itu bukan turun dari langit. Kami menyayangkan sikap Bawaslu Lampung, kenapa harus diamankan di Polres Lamteng," kata Ketua Bahu DPW Nasdem Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi.

Menurut Wahrul, semestinya bawaslu Lampung langsung mengamankan susu di gudang bawaslu.

"Itu (susu) bukan barang bukti hasil kejahatan tindak pidana. Tapi barang bukti kejahatan moral demokrasi yang disinyalir bertujuan membeli suara masyakarat di pilgub Lampung 2018," tegasnya.

Wahrul juga menegaskan, Polres Lampung Tengah bukan tempat penitipan susu. Sehingga kapolres Lampung Tengah bisa meminta kepada bawaslu agar segera mengambil dan mengamankan susu serta alat peraga yang disinyalir milik Arinal Djunaidi itu.

"Kalau bawaslu nggak mau mengamankan susu dan alat peraga itu, saya pikir, kapolres Lampung Tengah bisa mendesak bawaslu untuk segera mengambil dan mengamankan susu serta alat peraga bergambar Arinal Djunaidi tersebut," tegasnya lagi.

Wahrul meminta kepada bawaslu agar tidak bermain di ranah normatif, yaitu aturan soal belum masuk tahapan dan belum penetapan.

"Harus ada diskresi dong kalau udah masif gini, tinggal tanya supirnya siapa? Ngambil barang susu dan bannernya dari mana ? siapa yang perintah? Nggak mungkin susu Arinal itu dikirim dari langit," ketusnya.

Dia juga meminta kepada komisioner Bawaslu untuk tidak menutup mata, bahwa sebelum penetapan ini justru sangat rentan dalam melakukan pelanggaran. Untuk itu, maka bawalsu dialegtikanya harus jalan dan harus tajam.

"Khan bisa, misalnya untuk cepat lapor Bawaslu pusat soal penambahan aturan yang mendesak ini. Karena ini jelas koq pelanggaran moral demokrasinya, jangan sampai masyarakat di bawah marah dan salah mengambil langkah," tegasnya lagi. (rls)
Share:

Soal pembentukan pansus SGC, akademisi nilai DPRD Lampung tidak serius

Gambar: istimewa


setialampung - DPRD Lampung dinilai tidak serius untuk membentuk pansus terkait PT. SGC. Ini dikarenakan sampai hari ini DPRD Lampung belum melakukan pembahasan di tingkat pimpinan, soal pembentukan pansus SGC.

"Artinya, dewan tidak serius akan membentuk pansus SGC. Kita menghimbau dan mempertanyakn sikap dewan atas hal tersebut," kata akademisi universitas Lampung, Yusdianto, melalui pesan whatsappnya, kepada setialampung.co.id, sabtu (23/12).

Wakil ketua DPRD Lampung, Ismet Roni, saat dihubungi setialampung.co.id mengatakan, terkait pembentukan pansus SGC, sudah ada usulan dari beberapa teman fraksi. Tapi belum dibahas di tingkat pimpinan karena belum ada jadwal untuk rapat pimpinan (rapim).

"Klo rapim belum ada jadwal, mungkin minggu depan akan dibahas," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Lampung dalam waktu dekat akan membentuk pansus soal polemik adanya indikasi atau dugaan penyerobotan lahan warga yang diduga dilakukan PT. Sugar Group Companies (SGC).

"Sudah ada diskusi informal dan usulan - usulan agar dibuat pansus, dan ini segera akan dibahas dirapat pimpinan," kata Wakil Ketua DPRD Lampung, Pattimura melalui pesan whatsapp, kepada setialampung.co.id, senin (18/12).

Pattimura menjelaskan, pansus dibentuk untuk membuat dugaan masalah - masalah yang terjadi menjadi terang benderang, dan hak - hak masyarakat tidak dirugikan.

"Sudah ada komunikasi dengan fraksi - fraksi, tinggal menunggu proses lanjutannya. Tunggu tanggal mainnya saja, proses dan prosedur masih berjalan," ujar pria yang juga menjabat sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung ini. (ben)
Share:

Wahrul Fauzi Silalahi lakukan pemantapan ribuan relawan pemenangan Mustafa di Lamsel

Koordinator Daerah DPW Partai Nasdem Lampung, Wilayah Lampung Selatan (Lamsel), Wahrul Fauzi Silalahi, saat konsolidasi dan pemantapan relawan pemenangan Mustafa. Foto - foto: istimewa.

setialampung – Tim pemenangan bakal calon gubernur Lampung, Mustafa, terus melakukan pemantapan dan evaluasi kepada ribuan relawan pemenangan. Teranyar, Koordinator Daerah DPW Partai Nasdem Lampung, Wilayah Lampung Selatan (Lamsel), Wahrul Fauzi Silalahi beserta Ketua Bapilu, Edwin Hanibal, Ketua OKK Yuria Putra Tubarat, Ketua Komisi Nasdem DPW Nasdem Lampung M. Yunus dan fraksi Nasdem DPRD Lamsel, memberikan pemantapan dan evaluasi terhadap ribuan 17.620 relawan di DPD Nasdem Lamsel.

Koordinator Daerah DPW Partai Nasdem Lampung, Wilayah Lampung Selatan (Lamsel), Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, sejak Mei – November 2017, pihaknya melakukan pemantapan terhadap 17.620 relawan untuk 1.762 TPS yang tersebar di 260 desa, 17 kecamatan dan 7 daerah pemilihan (Dapil).    



“Kami terus melakukan konsolidasi, evaluasi dan pemantapan terhadap tim relawan untuk mengetahui sejauh mana relawan bekerja. Karena relawan ini ujung tombak partai. Kami terus bekerja keras agar mesin partai terus berjalan untuk pemenangan Mustafa,” kata Wahrul.   


Pria yang juga wakil ketua bidang hukum dan HAM DPW Nasdem Lampung ini juga mengatakan, selain itu, pihaknya juga terus melakukan konsolidasi terhadap semua jaringan bakal calon anggota legislatif di Lamsel. (ben) 
Share:

Terbukti terlibat organisasi kemasyarakatan, komisioner KPU bisa diberhentikan


setialampung - Komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota bisa diberhentikan dari jabatannya, jika setelah menjadi komisioner KPU namun masih menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki badan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum.

Ini berdasarkan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dimana di pasal 21 huruf k yang isinya, komisioner KPU bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah kepada setialampung.co.id, jumat (22/12), mengatakan sudah ada surat edaran (SE) KPU RI nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017, tentang penguduran diri dari kepengurusan organisasi masyarakat yang terbit 7 November 2017.

"Sudah ada SE dari KPU RI terkait itu," ujarnya.

Tio menjelaskan, SE ini memuat tiga poin. Poin yang pertama yaitu, sesuai pasal 21 ayat (1) huruf k undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang lemilihan umum menentukan syarat untuk menjadi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota.
"Pengunduran diri tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan," ujarnya.

Lalu poin yang kedua, lanjutnya, diminta kepada anggota anggota KPU, KPU provinsi/KIP, KPU/KIP kabupaten/kota yang masih aktif dalam kepengurusan ormas baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum agar mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Kemudian poin yang ketiga yaitu, menyatakan surat keputusan pemberhentian dari organisasi kemasyarakatan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud poin 2, diserahkan ke KPU paling lama 30 hari terhitung sejak 29 Desember 2017.

Saat ditanya apakah KPU Lampung sudah mengimbau atau meminta kepada komisioner KPU kabupaten/kota yang terindikasi terlibat sebagai pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan ormas, Tio mengaku sudah mengingatkannya.

"Bisa dikenai sanksi pemberhentian jika komisioner tidak mau mengundurkan diri dari ormas. Ini sudah diingatkan kepada komisioner KPU nya," tegasnya.

Sementara komisioner KPU RI, Viryan, saat dikonfirmasi setialampung.co.id, menyarankan untuk menghubungi pihak KPU Lampung.

"Mohon maaf, silahkan dengan teman - KPU Lampung ya Pak. Terimakasih," kata Viryan, melalui pesan whatsapp, jumat (22/12).
Share:

Heru Sambodo: jangan sampai nanti menyesal dikemudian hari

Politisi Muda Partai Golkar Lampung, MW. Heru Sambodo.

setialampung - Politisi muda Partai Golkar Lampung, MW. Heru Sambodo angkat bicara terkait pernyataan Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I DPP Partai Golkar, Nusron Wahid yang mengatakan, bahwa rekomendasi calon gubernur Lampung untuk Arinal Djunaidi tidak akan berubah.

Menurut Heru, pernyataan yang disampaikan Nusron Wahid tersebut merupakan pernyataan sepihak. Karena sebagai koordinator pemenangan pemilu wilayah I DPP Partai Golkar, Nusron Wahid harus mengetahui kondisi riil di lapangan, bahwa banyak kader golkar di Lampung yang melakukan penolakan dan mesin partai tidak bergerak untuk melakukan pemenangan Arinal Djunaidi.

"Semestinya, Mas Nusron mendengar aspirasi kader di bawah, bukan hanya mendengar sepihak dari pengurus DPD I Partai Golkar Lampung yang diduga punya kepentingan. Karena dalam mengelola partai di era milenial ini, perlu adanya transparansi serta keterbukaan. Tidak bisa dilakukan kocok bekem. Itulah gunanya mekanisme dibuat untuk diikuti dan dilaksanakan, tegasnya, rabu (20/12).

Apalagi, tegas Heru, terbukti bahwa PAN mencabut dukungan ke Arinal. Sehingga hanya Golkar dan PKB.

"Ini juga perlu dikaji secara mendalam sebagai bahan pertimbangan DPP Partai Golkar dalam mengambil keputusan. Jangan sampai nanti menyesal dikemudian hari," ujarnya.

Heru juga menegaskan, seharusnya yang dilihat fakta di lapangan dan terlebih lagi saat ini masih berlangsung kasus dugaan pelanggaran juklak 06 terkait penjaringan calon gubernur.

"Saya yakin, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Airlangga Hartato adalah kader yang taat terhadap aturan. Sehingga akan melakukan perbaikan serta evaluasi terhadap setiap aturan yang dilanggar. Ketua umum pasti melakukan perbaikan supaya tidak ada pelanggaran aturan organisasi, baik di pusat atau di daerah," tegasnya lagi. 

Sebelumnya, Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan tidak akan ada perubahan terkait rekomendasi Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur Lampung.

“Kami dukung Arinal di Lampung. Tidak ada perubahan," ujarnya, seperti dilansir lampost.co, senin (18/12).

Nusron juga menuturkan, saat ini sedang menjalin komunikasi dengan partai koalisi yaitu Partai Gerindra, PAN dan PKB untuk melakukan pemenangan. Serta menjalin komunikasi dengan Partai Hanura dan PPP. (ben/*)
Share:

Puan Maharani sematkan penghargaan satya lancana kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo

Foto-foto: istimewa.

setialampung – Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyematkan penghargaan satya lancana kebaktian sosial 2017 kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo. Penghargaan diberikan dalam peringatan hari kesetiakawanan nasional (HKSN) yang dilaksanakan di lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, rabu (20/12).

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan satya lancana kebaktian sosial 2017, karena dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial dan pemberdayaan fakir miskin. Serta berhasil dalam penanganan masalah strategis, yang tanggap, cepat, darurat dan melakukan perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migran. Pembinaan anak terlantar dan penyandang cacat mental, gepeng, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Menko PMK, Puan Maharani saat menyematkan penghargaan yang juga dihadiri sekitar 30 puluh ribu relawan mengatakan, satya lancana kebaktian sosial adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan pemerintah atas penghargaan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya.

Puan Maharani juga mengatakan, tema setiap acara HKSN boleh berubah. Tapi  cita-cita membangun Indonesia harus tetap terfokus.

"Memang tidak mudah mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi saya yakin rakyat akan sejahtera kalau kita sama - sama bergotong royong, satu kata, satu suara dan harus dilaksanan secara gotong royong," tegas Puan.

Membangun Indonesia, lanjut Puan Maharani, tidak  hanya tugas pemerintah tapi seluruh element masyarakat.

"Kita harus bisa menjadi satu bangsa yang teguh dan berbhineka tunggal ika," ujar Puan.

Puan juga mengatakan, dirinya adalah rakyat Indonesia. "Saya juga keturunan Jawa Timur,  bisa juga Jawa Tengah,  bisa juga Bengkulu, Sumatera Selatan dan Bali. Tapi saya adalah rakyat Indonesia yang harus ikut membangun indonesia. Intinya gotong royong,” tegasnya lagi.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, prestasi ini merupakan prestasi bagi seluruh jajaran dan masyarakat Lampung.

“Semoga prestasi ini menjad penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Lampung dalam membangun Lampung yang maju dan sejahtera,” kata Ridho, usai menerima penghargaan bergengsi tersebut.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo sudah banyak melakukan upaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Lampung melalui program-program unggulan untuk menanggulangi kemiskinan. Ini terbukti menurunnya angka kemiskinan di Lampung pada Maret 2017 (1.132 ribu jiwa) berkurang sebanyak 8 ribu jiwa dari September 2016 (1.140 ribu jiwa). 

Program yang sudah terlaksana diantaranya, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dikenal dengan istilah "bedah rumah" sebanyak 30 rumah di tahun 2016. Penyelenggaraan rumah singgah yang terletak di wilayah Senin, Jakarta Pusat, telah melayani 480 orang pasien dan keluarganya. Pelayananan dan perlindungan korban tindak kekerasan perempuan dan anak melalui rumah perlindungan/trauma center sebanyak 82 orang, dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya seperti permasalahan anak (6 klaster) sebanyak 5.946 anak, tuna sosial (4 klaster) sebanyak 200 orang, penyandang disabilitas sebanyak 570 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 500 orang dan keluarga fakir miskin sebanyak 1.300 keluarga. 
       

Di era pemerintahan Muhammad Ridho Ficardo yang baru berjalan 3 (tiga) tahun, bukan hanya kemajuan di bidang infrastruktur, dalam hal kesejahteraan sosial di Lampung sedang mengalami kemajuan yang pesat. Tentunya ini semua berkat dukungan dari pekerja sosial yang selama ini berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Lampung. (*)
Share:

Kementerian kelautan dan perikanan serahkan bantuan sebesar Rp40 miliar



setialampung – Direktur jenderal (Dirjen) perikanan tangkap, kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia (RI) didukung komisi IV DPR RI memberikan bantuan 96 unit kapal penagkap ikan, alat penangkap ikan (API) ramah lingkungan 310 paket, premi asuransi nelayan (BPAN) untuk 10.139 orang sejumlah Rp1,7 miliar, klaim asuransi nelayan sebesar Rp1,2 miliar dan bantuan permodalan BRI bagi 328 orang sejumlah Rp22,93 miliar. Bantuan dengan total Rp40 miliar ini salah bentuk perhatian dan kerjasama pemerintah provinsi (pemprov) Lampung, kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia dan didukung komisi IV DPR RI.    
     
Penyerahan bantuan dilakukan disela peresmian tempat pemasaran ikan (TPI) higienis pelabuhan perikanan pantai (PPP) Lempasing oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sjarief Widjaja, di Desa Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandarlampung, rabu (20/12).

Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sjarief Widjaja menyampaikan rasa syukurnya karena bisa berkunjung ke Lampung dalam rangka mewujudkan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.


Anggota DPRD Bandarlampung/Fraksi PDIP, Fandi Tjandra.

“Sektor ini pilar ketiga prioritas pembangunan kelautan. Pilar pertama yakni kedaulatan. Alhamdulillah Indonesia telah mampu mengusir kapal asing yang masuk ke Indonesia. Dengan tidak masuknya kapal asing ke tanah air, maka kedaulatan sepenuhnya ada ditangan nelayan kita. Pilar kedua yakni keberlanjutan, dengan perginya kapal asing. Maka stok ikan di Indonesia akan meningkat. Hal ini dibuktikan meningkatnya ikan diperairan Indonesia, dan ini menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia. Sedangkan pilar ketiga yaitu kesejahteraan. Ini merupakan kesempatan untuk mensejahterakan Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya undang - undang yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, maka nelayan akan diberikan kemudahan untuk mengakses teknologi. Seperti ramalan cuaca dan lokasi pencarian ikan.

“Sehingga para nelayan akan tahu persis dimana harus mencari ikan," jelasnya. 

Sjarief menambahkan, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya menyentuh satu sisi, namun juga menyeluruh. Ini terlihat dari bantuan sarana penangkapan ikan, yang juga diimbangi dengan pemberian bantuan premi asuransi nelayan dan klaim asuransi nelayan. Selain itu, terdapat permodalan bagi nelayan kecil.

"Pemerintah terus meningkatkan fasilitas - fasilitas tempat pemasaran ikan dengan harapan ikan yang diperoleh tetap utuh, berkualitas dan tidak cacat. Sehingga ikan yang diperoleh akan memiliki harga tinggi dan meningkatkan penghasilan bagi para nelayan. Selain peningkatan fasilitas, pemerintah juga memberikan program asuransi nelayan ini sangat bermanfaat bagi nelayan, seperti meninggal dunia, cacat tetap dan biaya pengobatan. Selain itu, permodalan yang diberikan diharapkan mampu mendorong kesejahteraan nelayan. Semoga bantuan dari pemerintah ini dapat digunakan dengan baik oleh nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengajak mengubah paradigma para nelayan, dari mencari ikan sebanyak-banyaknya menjadi mencari ikan sedikit tetapi memiliki harga yang tinggi. Dengan begitu penghasilan dan kesejahteraan para nelayan akan meningkat dan kelestarian ikan akan terjaga.

Sekretaris Daerah Lampung, Sutono, mewakili Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, Lampung memiliki potensi besar terkait sumber daya perikanan. Potensi ini terus didorong dan dikembangkan untuk menaikkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui kegiatan peresmian TPI Lampasing.

"Kedatangan Dirjen perikanan tangkap, kementerian kelautan dan perikanan RI, Syarief Widjaja, diharapkan mampu mendorong sektor perikanan Lampung. Untuk itu, pemprov Lampung menyambut baik dan terus bekerjasama dengan kementerian kelautan dan perikanan untuk mensejahterakan masyarakat Lampung, terutama bagi para nelayan," jelas sutono. 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada menteri kelautan dan perikanan yang telah memperhatikan nelayan di Lampung dan kepada komisi IV DPR RI, Sudin yang telah membantu dan memperhatikan para nelayan Lampung.

Berbagai bantuan ini, harap sutono, agar para nelayan mampu bekerja dengan lebih giat sehingga akan mampu membawa kesejahteraan. Berbagai bantuan yang telah diberikan seperti asuransi, permodalan, ujar Sutono, akan memberikan manfaat yang tinggi serta akan mensejahterakan masyarakat Lampung, terutama bagi para nelayan.

"Oleh karena itu, para  nelayan harus bekerja lebih giat serta menjaga dan melestarikan sumber daya ikannya untuk generasi muda Lampung. Dan kepada bupati/walikota harus membina, membantu serta memfasilitasi para nelayan, sehingga bantuan yang diberikan dapat berkembang lebih baik ke depannya," harap sutono. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Sudin berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaiknya seperti menjaga TPI agar tidak kumuh.

"Pemerintah tidak mungkin dan tidak akan mau merusak rakyatnya. Oleh karena itu, harapan kita bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya," harap sudin, didampingi juga anggota DPRD Bandarlampung/fraksi PDIP, Fandi Tjandra.

TPI Higienis PPP ini merupakan salah satu program yang diharapkan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dapat memberikan kesejahteraan nelayan. (*)


Share:

Fraksi DPRD Lampung usulkan pembentukan pansus PT. SGC

ist.

setialampung - DPRD Lampung dalam waktu dekat akan membentuk pansus untuk membahas polemik atau sengketa PT. Sugar Group Companies (SGC) dengan warga sekitar.

"Sudah ada diskusi informal dan usulan - usulan agar dibuat pansus, dan ini segera akan dibahas dirapat pimpinan," kata Wakil Ketua DPRD Lampung, Pattimura melalui pesan whatsapp, kepada setialampung.co.id, senin (18/12).

Pattimura menjelaskan, pansus dibentuk untuk membuat dugaan masalah - masalah yang terjadi menjadi terang benderang, dan hak - hak masyarakat tidak dirugikan.

"Sudah ada komunikasi dengan fraksi - fraksi, tinggal menunggu proses lanjutannya. Tunggu tanggal mainnya saja, proses dan prosedur masih berjalan," ujar pria yang juga menjabat sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung ini. (ben)
Share:

508 DIPA dengan total Pagu Rp9.67 triliun

ist.

setialampung - Kepala daerah se-Lampung dan satuan kerja vertikal di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung, menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN tahun anggaran 2018 dan daftar alokasi transfer, yang diserahkan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Lampung, Alfiker Siringo Ringo di ruang Sungkai, Balai Keratun, kantor gubernur Lampung, senin (18/12).

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, DIPA tahun anggaran 2018 simbol pengelolaan keuangan di tahun 2018. Untuk itu, diharap kepada penyelenggara anggaran, agar APBN bisa dilaksanakan lebih cepat sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Gubernur Ridho juga berharap, diserahkannya DIPA tahun anggaran 2018, maka pembahasan RAPBD kabupaten/kota dapat segera diselesaikan dan disahkan agar tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan.

"Harmonisasi pengelolaan fiskal pusat dan daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan Lampung yang berkeadilan," ujarnya.

Kepala Kanwil Dirjen Lampung, Alfiker Siringo Ringo mengutarakan, jumlah DIPA yang diserahkan berjumlah 508 DIPA dengan total PAGU sebesar Rp9.67 triliun dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 10%. (*)
Share:

Gubernur Ridho: Tulangbawang kabupaten yang diunggulkan memperkuat ketahanan pangan

Foto: ist.

setialampung - Ancaman pembangunan yang dihadapi saat ini adalah pemerataan kesejahteraan sosial. Ketika jurang ketimpangan sosial semakin lebar, maka itu merupakan ancaman bagi kita dan harus segera diatasi bersama-sama.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, saat melantik bupati dan wakil bupati terpilih Tulangbawang periode 2017 - 2022, Winarti dan Hendriwansyah, di Balai Keratun, kompleks kantor gubernur Lampung, Bandarlampung, senin (18/12).

Gubernur Ridho juga mengatakan, setiap kabupaten/kota memiliki keunggulan serta potensi masing-masing. Tulangbawang salah satu kabupaten yang diunggulkan dalam memperkuat ketahanan pangan.

Oleh karena itu, Gubernur Ridho berharap agar bupati dan wakil bupati terpilih dapat bekerja dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Tulangbawang.

"Semoga  ibu bupati dan wakil dapat memanfaatkan segala sumber daya untuk kemajuan masyarakat. Seperti misalnya dengan dibangunnya Tol Trans Sumatera yang juga melintasi Tulangbawang. Dan yang lebih penting memberikan dukungan pada pengembangan bandara udara Astra Ksetra menjadi bandara komersil agar dapat menunjang konektifitas antar wilayah dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat," ungkap Gubernur.

Tidak lupa, Gubernur Ridho Ficardo juga mengucapkan terima kasih kepada bupati periode sebelumnya, Hanan A. Rozak yang mana telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas. (*)
Share:

Satresnarkoba Polresta Bandarlampung amankan sabu merah

Kasatresnarkoba Polresta Bandarlampung, AKBP Indra Herlianto, saat menunjukkan sabu warna merah yang diamankan dari tersangka ARO.

setialampung - Satresnarkoba Polresta Bandarlampung mengamankan sabu warna merah dari terduga kurir berinisial ARO di wilayah Jalan Morotai, Bandarlampung, minggu (17/12).

Kasatresnarkoba Polresta Bandarlampung, AKBP Indra Herlianto mengatakan, dari tersangka ARO diamankan dua paket ekstasi merek B29 dan 20 gram sabu yang terbagi dua bungkus.

"Yang satu bungkus atau sepuluh gram sabu jenisnya baru yaitu sabu berwarna merah," katanya di mapolresta Bandarlampung, senin (18/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, kata Indra, sabu dan ekstasi itu akan diedarkan atau dikirimkan ke wilayah Tulangbawang.

Sementara tersangka ARO mengaku barang terlarang itu diperolehnya dari seseorang berinisial K.

"Sabu dan ekstasinya rencananya mau dikirim ke Tulangbawang," ujarnya. (ben)
Share:

Ini hari libur nasional dan cuti bersama di 2018

Kepala biro humas dan protokol Lampung Bayana.


setialampung - Kepala biro humas dan protokol Lampung Bayana, mengatakan, cuti bersama tahun 2018 sebanyak lima hari, yaitu hari raya idul fitri 1439 hijriyah 13,14,18 dan 19 Juni 2018 dan hari raya natal 24 Desember 2018. Sedangkan hari libur nasional sebanyak 16 hari. Pengumuman ini menindaklanjuti keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI no. 707/2017, no. 256/2017 dan no. SKB/02/MENPAN-RB/09/2017 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Bayana menjelaskan, pelaksanaan cuti bersama tersebut akan mengurangi hak cuti tahunan 2018 yang semula 12 hari kerja menjadi tujuh hari kerja.

"Untuk para pegawai yang mengambil hak cuti tahunan pada akhir tahun, tidak boleh melebihi tahun yang berjalan," tegasnya. 

Namun demikian, ia menyebutkan ketentuan cuti bersama ini tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapatkan libur menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP no.24/1976 tentang cuti pegawai sipil.

Selain itu, Bayana menambahkan, unit kerja/satuan organisasi/lembaga yang berfungsi memberikan pelananan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit dan unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran sejenisnya diimbau agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang ditetapkan. Hal ini agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, tambahnya.


Adapun daftar hari libur 2018 sesuai surat Edaran Gubernur Lampung No.045.2/2744/09/2017 tanggal 13 Desember 2017 yakni tahun baru 1 Januari 2018, tahun baru imlek 2569 16 Februari 2018, hari raya nyepi tahun baru saka 1940 17 Maret 2018, wafatnya isa al masih 30 Maret, isra miraj Nabi Muhammad SAW 14 April, hari buruh internasional 1 Mei, Kenaikan Isa Al Masih 10 Mei, Hari raya Waisak 29 Mei, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah yang jatuh pada 15-16 Juni 2018. Selanjutnya, libur nasional pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah 22 Agustus, Tahun Baru Islam 1440 Hijriah yang jatuh pada 11 September 2018, Maulid Nabi Muhammad SAW 20 November, dan Hari Natal 25 Desember 2018. (*)
Share:

Siswa Taruna Nusantara Magelang asal Lampung dapat beasiswa


setialampung - Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang asal Lampung mendapat beasiswa untuk mengikuti pendidikan. Anggaran beasiswa dialokasikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melalui dinas pendidikan dan kebudayaan. Beasiswa pendidikan diprioritaskan bagi siswa berpotensi yang ingin masuk SMA Taruna yang memiliki kemampuan namun terkendala biaya, sehinga dapat meneruskan sekolahnya ke SMA Taruna.

Hal tersebut diungkapkan gubernur saat audiensi SMA Taruna Angkatan 28, Senin (18/12) di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung.

"Kalian adalah yang terpilih dan terbaik untuk masuk di taruna nusantara. Tunjukan prestasi kalian, jangan sampai terlibat masalah yang akan mencoreng nama baik Lampung. Tetaplah rendah hati dan berilah suri tauladan kepada lingkungan dan masyarakat," kata Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga berpesan agar para siswa mampu menjadi kebanggaan Lampung dengan memberikan prestasi terbaik. Bukan hanya dalam sisi intelektual, namun juga memilki moral.

Gubernur juga memotivasi para pelajar agar meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi di masa mendatang.

"Masa depan yang kalian hadapi akan jauh lebih sulit, persaingan akan semakin berat.  Di era terbuka ini, kita akan bersaing bukan hanya dengan anak bangsa, namun juga bersaing secara internasional. Untuk itu, bekalilah diri kalian sebaik mungkin. Pendidikan adalah modal utama, agar bisa memimpin Lampung untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan di Lampung," ungkap Gubernur Ridho.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar mengatakan, konsep kerjasama pemberian beasiswa ini merupakan buah pemikiran Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dan baru yang pertama kali dilaksanakan.

Ia mejelaskan, berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dan lembaga perguruan pendidikan taman taruna nusantara (LPPTTN), penyaluran beasiswa dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap pertama pada APBDP 2017 sebesar Rp770 juta dan sisanya sebesar Rp1,540 Milyar dibayarkan melalui anggaran APBD 2018. (*)
Share:

Lampung paling siap di sumatera


setialampung - Dalam upaya mendalami pemasaran pariwisata, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menghadirkan Bapak Marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya untuk berbagi ilmu di seminar strategi promosi pariwisata Lampung yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang, di Bandarlampung, senin (18/12).

Gubernur Ridho menyampaikan kebanggaan atas hadirnya tokoh marketing Hermawan Kertajaya.

"Seminar ini salah satu forum untuk merintis perjuangan Lampung sebagai daerah pariwisata unggulan di tingkat Nasional. Insya Allah banyak ilmu dari Pak Hermawan yang mampu diaplikasikan di Lampung," kata gubernur.

Saat ini, tambah Gubernur Ridho, Lampung sedang merintis dan memasarkan nilai - nilai daerah, agar mampu membawa kesejahteraan masyarakat.

"Sektor pariwisata berada pada bagian ketiga dalam program prioritas pembangunan Lampung. Namun bukan berarti urusan sektor pariwisata di tempatkan dibagian akhir. Semua sektor merupakan prioritas yang diutamakan," jelas Ridho.

Apa yang sedang dilakukan Lampung, jelas gubernur yang berhasi mengalahkan Bali dalam jumlah kunjungan wisatawan nusantara ini, untuk mempermudah akses dalam menarik pihak luar untuk datang ke Lampung.

"Prinsipnya membuat yang jauh merasa dekat dan yang dekat tidak merasa jauh. Ke depan Bandara Radin Inten II akan menjadi bandara internasional, jalan tol trans sumatera dan pembangunan dermaga eksekutif akan mampu meningkatkan pariwisata di Lampung," ungkapnya.

Saat ini, untuk mendukung transportasi udara, Lampung juga memperkuat penerbangan reguler dengan mengembangkan Bandara Taufik Kiemas. Infrastruktur di sekitar bandara sudah diperbaiki dan sedang dibangun.

Di depan Hermawan Kertajaya, Gubernur Ridho juga menjelaskan, strategi Lampung dalam pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan faktor alam (sumber daya alam), tetapi juga atraksi pariwisata.

"Karena kalau hanya mengandalkan pantai, Indonesia terdiri dari belasan ribu pantai. Oleh sebab itu, kita harus mampu meningkatkan konten pariwisatanya. Seperti konten kebudayaan Lampung diantaranya tapis Lampung dan kopi Lampung yang mampu meningkatkan wisatawan ke Lampung. Selain itu, kita harus mampu meningkatkan fasilitas pendukungnya, sehingga akan mempermudah para investor dan wisatawan datang ke Lampung," ujarnya.

Bapak Marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya menilai, apa yang dilakukan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dalam bidang pariwisata sudah benar. Salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur dan mempermudah akses wisatawan ke Lampung.

"Lampung ini istimewa karena memiliki konten kebudayaan yang luar biasa. Karena terdiri dari berbagai suku. Selain itu, masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang siap menerima dan meningkatkan kepariwisataan," jelas Hermawan.

Dalam meningkatkan pariwisata, Hermawan menjelaskan, Lampung harus konsentrasi pada wisatawan lokalnya dahulu. Lebih dari itu, masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang paling siap di sumatera dalam menerima wisatawan, karena heterogenitas masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, seperti Lampung, jawa dan bali.

"Selain fokus pada wisatawan lokal, Lampung harus memanfaatkan momentum. Seperti momentum asean games. Karena wisatawan asing selalu melakukan perencanaan saat akan pergi. Untuk itu Lampung harus mempersiapkan segalanya dalam menerima wisatawan di momentum tersebut. Juga harus mengupayakan agar mereka yang datang ke Lampung mampu turut serta dalam mempromosikan Lampung," jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Budiharto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas promosi pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki visi pariwisata modern. Serta mewujudkan sektor wisata sebagai sektor unggulan untuk kemajuan perekonomian daerah. (*)
Share:

Heru Sambodo yakin Ridho Ficardo menang di pilgub Lampung 2018

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo.

setialampung - MW. Heru Sambodo berkeyakinan bahwa Muhammad Ridho Ficardo akan kembali menjadi gubernur Lampung untuk kedua kalinya. Sebab, Heru yakin bakal calon gubernur petahana (Muhammad Ridho Ficardo) ini bakal menang lagi di ajang pemilihan gubernur (pilgub) Lampung 2018.

"Ridho Ficardo sudah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun daerah. Buktinya Ridho sampai diundang ke luar negeri karena berhasil meningkatkan daya saing Lampung di tingkat nasional," ujarnya kepada setialampung.co.id, jumat (15/12).

Selain berprestasi di tingkat nasional dan diundang sebagai pembicara di luar negeri, kata Heru, popularitas dan elektabilitas Ridho di atas bakal calon gubernur Lampung lainnya.

"Hasil survey, popularitas dan elektabilitas Ridho lebih besar dibandingkan bakal calon gubernur lainnya. Percepatan pembangunan di Lampung juga melesat tinggi. Setelah Partai Demokrat, Partai Golkar dan partai lainnya pasti mengusung dan mendukung Ridho Ficardo di pilgub Lampung 2018 karena sudah banyak prestasi dan kemajuan di Lampung," ujarnya. (ben)
Share:

Setelah Munaslub, Heru Sambodo yakin dilaksanakan Musdalub DPD I Partai Golkar Lampung


setialampung - Politisi muda Partai Golkar Lampung, MW. Heru Sambodo berkeyakinan, setelah pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) DPP Partai Golkar, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) di beberapa provinsi termasuk di Lampung.

Menurut Heru, musdalub DPD I Partai Golkar Lampung wajib dilaksanakan, ini dikarenakan DPD I Partai Golkar Lampung harus dipimpin oleh pemimpin yang bisa membesarkan partai dan berpengalaman di dunia politik. Bukan dipimpin oleh pemimpin yang terindikasi dikendalikan oleh pemilik modal atau penyumbang dana yang diduga hanya ingin mengejar kekuasaan.

"Pemimpin partai itu harus paham secara keseluruhan. Karena politik tidak sama dengan birokrasi," tegasnya, jumat (15/12).

Perihal Airlangga Hartarto yang terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto, Heru menegaskan, Airlangga Hartarto merupakan sosok yang tepat untuk memimpin, membesarkan dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

"Dengan pengalamanan yang dimiliki, saya yakin Airlangga Hartarto mampu membesarkan dan mengembalikan kejayaan partai," tegasnya lagi. (ben)
Share:

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo serahkan honorarium 1.000 mitra KPH





setialampung – Luas hutan di Lampung 28,45 % dari luas daratan, dan 50 % kondisi hutan dalam keadaan rusak. Oleh karena itu, jaga kelestarian hutan, karena akan mempengaruhi cadangan air waduk pertanian. Untuk mengantisipasi itu, gubernur melakukan konsolidasi dengan para pemangku kehutanan Lampung dengan memantapkan sinergi seluruh unsur kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Tujuannya untuk melestarikan hutan serta pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

"Lampung akan memiliki waduk baru, tetapi yang dikhawatirkan ketika waduk telah jadi dan keren, namun tidak ada airnya. Waduk tidak akan ada gunanya apabila tidak memiliki air, oleh karenanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para rimbawan dan mitra KPH untuk menjaganya. Untuk itu, saya berterima kasih kepada bapak semua, sehingga pertanian mampu meningkat dan menempatkan Lampung pada peringkat 4 (empat) surplus beras secara nasional," kata Gubernur, dalam acara temu mitra kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan rimbawan Lampung, di Mahan Agung, Bandarlampung, jum'at (15/12).



Dengan menjaga hutan, kata Gubernur Ridho, akan berdampak pada salah satu program strategis Lampung yakni ketahanan pangan. Sejauh ini, Lampung dinilai berhasil dan menorehkan prestasi dalam ketahanan pangan, bahkan mampu menjadi pemasok beras di sejumlah daerah di Sumatera. 

Lampung memang khas dibanding provinsi lain, karena memiliki lokasi yang sangat strategis dan menjadi gerbang pulau sumatera. Lampung juga menjadi salah satu ujung tombak pertanian dengan didukung keberadaan hutannya.

"Kita harus menjadi contoh bagi provinsi lain terkait keberadaan hutan di tengah - tengah masyarakat modern. Untuk itu, saya mengumpulkan bapak semua dalam acara ini untuk meningkatkan sinergitas dalam menjaga kelestarian hutan serta pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung," ungkapnya.

Dalam kepeduliannya, Gubernur Ridho menyerahkan honorarium (2 bulan) sebesar Rp500 juta kepada 1.000 orang mitra kesatuan pengelolaan hutan (KPH) se-Lampung dan biaya operasional penyuluh kehutanan sekitar Rp78 juta untuk 137 orang koordinator penyuluh KPH se-Lampung. Dana ini bersumber dari APBD (sebesar Rp250 ribu) dan dana APBN (Rp370 ribu).

"Karena menjaga hutan merupakan bagian yang fundamental dari program strategis. Oleh karenanya, saya merasa bahagia dan bangga karena mampu bertemu secara langsung dengan para mitra PKH dan rimbawan se-Lampung," ujarnya. 

Selain kepedulian dalam bentuk honorarium, gubernur juga meningkatkan sarana dan prasana kerja.

"Pemerintah provinsi Lampung terus meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi kerja dalam mendukung para rimbawan dan mitra KPH. Dan diharapkan Anda menjadi mitra untuk bersama menjaga wilayah hutan, melestarikan hutan dan mengambil manfaat dari kelestarian hutan tersebut. Serta mampu mengajak generasi muda dan masyarakat lainnya untuk turut serta dalam menjaga hutan," harap Ridho. 

Kepala dinas kehutanan Lampung, Syaiful Bachri mengatakan, Gubernur Ridho memiliki perhatian khusus melalui visi misinya dalam mensejahterakan masyarakat, dengan tetap menjaga fungsi hutan agar menjadi sumber daya yang lestari.

"Gubernur Ridho juga terus memberikan perhatiannya terhadap kelestarian hutan dengan memberikan bantuan kepada mitra KPH dan rimbawan, serta meningkatkan sarana dan prasarana seperti meja dan kursi di lokasi kerja para mitra KPH," jelas Syaiful. 

Adanya kerusakan hutan Lampung, ujar Syaiful, adalah menjadi tugas dinas kehutanan untuk mengantisipasi.

"Kita mempertahankan yang masih baik, namun cukup berat dalam memulihkan yang telah rusak. Ada banyak penyebab kerusakan hutan seperti pemotongan liar, pengelolaan oleh masyarakat yang kurang sesuai dalam menjaga hutan tetap lesatari," terangnya.

Syaiful menjelaskan, apabila hutan mampu dikelola dengan arif dan bijaksana, maka akan bermanfaat dan memiliki potensi yang besar.

"Untuk itu dibutuhkan sinergi yang tinggi baik dari dinas kehutanan, mitra PKH dan rimawan, sehingga hutan mampu membawa kesejahteraan ekonomi masyarakat dan hutan tetap terjaga," jelasnya. (*) 
Share:

Lampung Fair 2017 minus Way Kanan

Foto: istimewa

setialampung - Tujuan pelaksanaan Lampung Fair diantaranya sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkait berbagai macam hasil pembangunan di Lampung, baik yang telah tercapai maupun yang akan dilaksanakan di berbagai sektor. Selain itu, dengan Lampung Fair diharapkan bisa mempromosikan, mengembangkan sektor bisnis, dan peluang investasi.

Ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat membuka Lampung Fair 2017 yang dilaksanakan di, PKOR Way Halim, jumat (15/12).

Menurut Ridho, Lampung Fair merupakan momentum percepatan pembangunan, etalase wajah segala kebijakan strategis pemprov Lampung. Mulai dari program ketahanan pangan, industrialisasi, hingga kepariwisataan dimunculkan guna menarik investor masuk ke Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur Ridho juga mengatakan, upaya Lampung mendorong percepatan investasi juga mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo hingga tingkat kementerian. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Ridho mendapat undangan menjadi pembicara pada kegiatan International Business Integrity Conference (IBIC) 2017 yang di gagas oleh KPK pada (12/12).

"ini artinya, dengan mempercepat investasi maka dampak yang timbul adalah terbukanya lapangan pekerjaan, mengikis angka kemiskinan, hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila menghambat investasi sama saja membunuh masa depan Lampung," tegasnya.

Perhelatan tahunan pemprov Lampung yang akan berlangsung 15 - 29 Desember 2017 ini diikuti 14 anjungan kabupaten/kota se-Lampung, kecuali Way Kanan di karenakan anjungan sedang direnovasi. Serta 384 Stand, yang menempati hall A dan B gedung sumpah pemuda, sarnavil dan rooder. Adapun pembagiannya yakni, hall A 36 stand yang terdiri dari organisasi perangkat daerah, hall B 54 stand terdiri dari organisasi perangkat daerah, gedung sumpah pemuda diperuntukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Rooder A Pesisir Barat, Rooder B Dinas Pariwisata Lampung beserta Mitra Kerja, Sarnavil 1 : 124 Stand Peruntukannya untuk BUMN, UMKM, Otomotif dan Swasta, Sarnavil 2 168 Stand diperuntukan UMKM. Lampung Fair ini juga akan dimeriahkan artis ibu kota, seperti Sheila on 7, Janita Janet, Arda Naff, Danang D’academy, Dila Erista, Cupi Cupita, Duo Intan, Nisa Farella D’academy, Dimas Tedjo Bintang Pantura, Novilia Mayang Sari Bintang Pantura, dan Saint Locco. (*)
Share:

Muhammad Ridho Ficardo: Saya datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani masyarakat


setialampung - Jumlah guru di Lampung terbilang minim. Banyak sekolah yang jumlah gurunya tidak mencukupi. Kekurangan tenaga pendidik ini sudah dibahas dengan menteri pendayagunaan aparatur negara agar menambah jumlah guru di Lampung. Karena pengangkatan guru PNS bukan wewenang gubernur.

Perihal ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat memperingati hari guru dan HUT PGRI se-Lampung yang dilaksanakan di lapangan pemkab Pringsewu, kamis (14/12).

"Kami terus berjuang agar tenaga guru PNS di Lampung ditambah," kata Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo di acara yang juga dihadiri Bupati Pringsewu Sujadi, Ketua PGRI Lampung, Wayan Satria, Kadisdikbud Lampung, Sulpakar dan ribuan guru SD, SMP, SMA/SMK se-Lampung.

Gubernur menegaskan, sektor pendidikan sangat penting dan harus dibenahi. Jika tidak, pembangunan yang sedang digarap tidak akan berdampak.

"Apa gunanya jalan mulus kalau anaknya tidak bisa baca tulis, tidak tahu angka. Peran guru sangat penting mencetak SDM generasi muda yang siap bersaing," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyerahkan penghargaan kepada 12 perwakilan guru yang sudah lama mengabdi. Ia juga menyerahkan bantuan kepada 12 perwakilan siswa yang ikut  program Indonesia pintar.  Perjuangan gubernur di bidang pendidikan juga menyentuh daerah terpencil. Termasuk di kepulauan Legundi. Saat menerapkan program Indonesia mengajar, Gubernur Ridho kerap memberi semangat para pendidik di pulau agar terus berjuang memajukan pendidikan Lampung.

"Saya datang ke pulau ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani masyarakat," tegas gubernur saat itu.

Kini, Pulau Legundi memiliki sejumlah kemajuan dalam bidang pendidikan. Gubernur juga bahkan memberikan bantuan buku untuk para siswa di sana. Apa yang diungkapkan gubernur ini membuktikan tekad Gubernur Ridho memajukan pendidikan di Lampung tak pernah surut. (*)
Share:

Semoga jembatan berbuah manis


setialampung - Semoga jembatan gantung darurat ini bisa lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan saling tolong - menolong antar warga. Dan semoga jembatan ini berbuah manis bagi warga.

Harapan ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo didampingi Bupati Pesawaran, Dendi Romadona, saat meresmikan jembatan gantung ke - 6 di Dusun Sukaraja I, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, kamis (14/12).

Jembatan yang dibangun tim ekspedisi 1.000 jembatan gantung untuk masyarakat Lampung atas kerjasama Tim Relawan Vertical Rescue Indonesia, pramuka, tagana, TNI, polri, dan unsur muspicam ini memiliki panjang sekitar 30 meter dan lebar 1,2 meter.

Pada kesempatan itu, Ridho menyampaikan apresiasi kepada tim dan masyarakat yang telah bekerjasama dalam membangun jembatan tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih, jika ada hal yang diperlukan lagi, seperti perawatan, insyallah mereka (tim) selalu siap membantu memperbaikinya," kata Ridho.

Ridho juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan seluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi (pemprov) Lampung dan kabupaten/kota.

"Saya dan pak bupati Pesawaran mohon didoakan dan didukung agar terus melakukan pembangunan di Lampung pada umumnya, dan Pesawaran pada khususnya. Agar pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar, bisa membuat lompatan-lompatan kemajuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Lampung," ungkapnya.

Ridho juga berharap, jembatan gantung darurat tersebut untuk bersama-sama dirawat dan dijaga oleh masyarakat.

"Tentunya ada aturan-aturan yang harus dijaga dan dirawat sama-sama. Karena jembatan ini tidak boleh dilalui banyak orang, harus bergantian. Ini adalah jembatan sementara, jadi selain dijaga juga didoakan semoga saya dapat sehat dan sukses selalu dalam memimpin. Mudahan-mudahan tidak perlu waktu lama jembatan gantung darurat ini digantikan dengan jembatan permanen," ujar Ridho.

Salah satu warga Desa Sukaraja, Nurhalinah mengucapkan terima kasih atas perhatian gubernur.

"Terimakasih, jembatan ini untuk mempermudah akses ke seberang. Semoga Pak Gubernur Ridho sehat dan kembali terpilih dan membuat jembatan ini dapat dijadikan permanen," kata Nurhalinah. (*)
Share:

Ditresnarkoba Polda Lampung tangkap terduga bandar narkoba jaringan Lapas




setialampung – Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap terduga bandar narkoba jaringan Lapas, Zainal dan terduga kurir atas nama Winarto. Tersangka Zainal ditangkap di kos – kosannya di jalan Sukardi Hamdani, Bandarlampung, selasa (12/12).

Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Abrar Tuntalanai mengatakan, dari tersangka Zainal, diamankan total sabu seberat 1,3 kg.

“Awalnya di kos – kosan tersangka ditemukan lima paket sabu. Setelah tersangka diinterogasi oleh petugas, ditemukan lagi delapan paket sabu yang ditarok tersangka di bawah jok motornya dan sisa sabu lainnya ditarok tersangka di tempat lainnya. Jadi total sabu yang diamankan petugas dari tersangka Zainal sebanyak 1,3 kg sabu,” ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan dan pemeriksaan terhadap tersangka, kata Abrar, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang saat ini masih berada di dalam Lapas Way Hui. Tersangka mengaku mendapatkan sabu dengan cara berhubungan melalui telpon.

“Tersangka Zainal ini residivis kasus ekstasi dan divonis delapan bulan di Lapas Way Hui. Kami akan mengkonfrontir pengakuan tersangka dengan napi yang ada di dalam Lapas,” ungkapnya. (ben)    


       
Share:

Ratusan kader PPP dan kiyai di Lampung Timur hadiri sosialisasi empat pilar kebangsaan

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Moh. Arwani Thomafi. Foto: istimewa. 

setialampung - 150 kader PPP dan kiyai mengikuti sosialiasi empat pilar kebanggsaan yang disampaikan Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi di islamic center, Sukadana, Lampung Timur, rabu (13/12). Sosialisasi mengangkat tema menguatkan jiwa nasionalisme untuk menangkal radikalisme.

Moh Arwani Thomafi yang akrab disapa Gus Aang ini mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman dari pengikut paham radikalisme dan terorisme. Menurutnya, bahaya ancaman radikalisme ini tidak sesuai dengan empat pilar Bangsa Indonesia yang mencakup pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara serta bhinneka tunggal ika.

"Negara sedang menghadapi ancaman besar, dengan telah terjadinya beberapa kali bom bunuh diri. Hal itulah yang wajib diantisipasi seluruh elemen bangsa," kata pria yang juga wakil ketua umum DPP PPP ini.

Ditegaskannya, setiap warga negara memiliki tugas membela negaranya agar tetap utuh dan tidak terganggu dengan berbagai hal yang membuat hancur seperti aksi terorisme.

"Semoga sosialisasi ini bisa menguatkan rasa nasionalisme dan semangat patriotisme untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan," harapnya. (rls)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog