Terbukti terlibat organisasi kemasyarakatan, komisioner KPU bisa diberhentikan


setialampung - Komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota bisa diberhentikan dari jabatannya, jika setelah menjadi komisioner KPU namun masih menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki badan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum.

Ini berdasarkan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dimana di pasal 21 huruf k yang isinya, komisioner KPU bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah kepada setialampung.co.id, jumat (22/12), mengatakan sudah ada surat edaran (SE) KPU RI nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017, tentang penguduran diri dari kepengurusan organisasi masyarakat yang terbit 7 November 2017.

"Sudah ada SE dari KPU RI terkait itu," ujarnya.

Tio menjelaskan, SE ini memuat tiga poin. Poin yang pertama yaitu, sesuai pasal 21 ayat (1) huruf k undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang lemilihan umum menentukan syarat untuk menjadi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota.
"Pengunduran diri tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan," ujarnya.

Lalu poin yang kedua, lanjutnya, diminta kepada anggota anggota KPU, KPU provinsi/KIP, KPU/KIP kabupaten/kota yang masih aktif dalam kepengurusan ormas baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum agar mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Kemudian poin yang ketiga yaitu, menyatakan surat keputusan pemberhentian dari organisasi kemasyarakatan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud poin 2, diserahkan ke KPU paling lama 30 hari terhitung sejak 29 Desember 2017.

Saat ditanya apakah KPU Lampung sudah mengimbau atau meminta kepada komisioner KPU kabupaten/kota yang terindikasi terlibat sebagai pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan ormas, Tio mengaku sudah mengingatkannya.

"Bisa dikenai sanksi pemberhentian jika komisioner tidak mau mengundurkan diri dari ormas. Ini sudah diingatkan kepada komisioner KPU nya," tegasnya.

Sementara komisioner KPU RI, Viryan, saat dikonfirmasi setialampung.co.id, menyarankan untuk menghubungi pihak KPU Lampung.

"Mohon maaf, silahkan dengan teman - KPU Lampung ya Pak. Terimakasih," kata Viryan, melalui pesan whatsapp, jumat (22/12).
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog