Langsung ke konten utama

Diduga langgar UU ASN, bawaslu RI minta bawaslu Lampung tindaklanjuti soal Sutono


Sekretaris Daerah Lampung, Sutono. Foto: istimewa.

setialampung - Ketua Bawaslu RI, Abhan minta kepada Bawaslu Lampung untuk menindaklanjuti sikap atau tindakan Sutono yang berstatus ASN dan masih aktif menjabat sebagai sekretaris daerah (sekda) Lampung, namun secara terbuka menerima rekomendasi dari DPP PDIP sebagai calon wakil gubernur Lampung mendampingi calon gubernur Lampung, Herman HN.

"(Terkait Sekda Lampung, Sutono), kami (bawaslu RI) minta kepada bawaslu Lampung untuk klarifikasi lebih lanjut. Kami akan konfirmasi dulu dengan bawaslu Lampung," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, kamis (4/1/2018).

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah akan mengundang Sutono untuk diklarifikasi.

"Ya, nanti kita undang (Sutono) klarifikasi. Kalau kajian awal Bawaslu Lampung, sepanjang statusnya masih ASN, berarti tetap dimaknai sebagai dugaan pelanggaran. Sebagaimana surat Menpan RB," kata Fatikhatul Khoiriyah kepada setialampung.co.id, kamis (4/1/2018).

Saat ditanya apa sanksi terberat atau rekomendasi dari Bawaslu Lampung kepada KASN terkait Sutono ini, wanita yang disapa Khoir ini mengaku belum mengetahuinya.

"Belum tau.. kan belum diproses. Karena Rekomendasi setelah proses klarifikasi dan kajian lengkap," ungkapnya.

Seperti diketahui, Sekda Lampung, Sutono secara langsung menerima rekomendasi sebagai calon wakil gubernur Lampung dari PDIP mendampingi calon gubernur Lampung dari PDIP, Herman HN, kamis (4/1/2018).

Tindakan Sutono ini disinyalir telah melanggar UU ASN no 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2004. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)