Langsung ke konten utama

Terima rekom sebagai calon wakil gubernur Lampung, Wahrul Fauzi: Sutono bisa merusak mental ASN Lampung

Sekda Lampung, Sutono (baju putih), saat menerima rekom PDIP sebagai calon wakil gubernur Lampung. Foto: istimewa.

setialampung - Selain Bawaslu RI, BAHU Nasdem Lampung juga mendesak Bawaslu Lampung untuk segera memanggil Sekretaris Daerah (sekda) Lampung, Sutono yang terang - terangan terlibat politik praktis. Dimana Sutono secara langsung menerima rekomendasi sebagai bakal calon wakil gubernur Lampung dari PDIP mendampingi bakal calon gubernur Lampung, Herman HN.

"Bawaslu Lampung jangan diam saja. Bawaslu harus panggil Sutono, karena sebagai sekda provinsi yang masih aktif, seharusnya Sutono tidak hadir dan terang - terangan terlibat dalam politik praktis. Seharusnya Sutono mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai PNS, sebelum terjun ke dunia politik," kata Ketua Bahu Nasdem Wahrul Fauzi Silalahi, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, kamis (4/1/2018).

Wahrul menegaskan, di dalam undang - undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 terkait pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (PNS), dengan tegas PNS dilarang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil dan dilarang keras untuk hadir dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah dengan dan atau tanpa menggunakan atribut partai politik.

"Nggak mungkin Sutono nggak paham soal aturan ASN. Beliau (Sutono) itu simbol atau panglima sebagai lokomotif terdepan tauladan ASN di Lampung. Ini bisa merusak mental ASN di bawah beliau kalau latah dan ikut - ikutan politik semacam ini,” ujarnya.

Menurut Wahrul, kehadiran Sutono di DPP PDIP ini harus segera diluruskan dan segera beri sanksi moral.

"Kita harus lebih objektif melihatnya, bawaslu jangan diam. Segera panggil dan harus jelas hasilnya, jangan diem - diem terus hilang,” tegas Wahrul.

Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rusli menegaskan, bahwa Sutono belum mengundurkan diri sebagai sekda Lampung.

“Ya memang benar, beliau (Sutono) belum mengundurkan diri sebagai sekdaprov,” kata Rusli, via ponselnya, di Bandarlampung, seperti dilansir dan dikutip dari fajarsumatera.co.id, kamis (4/1/2018)

Rusli menjelaskan, Sutono memasuki masa pensiun sebagai ASN sekitar sembilan bulan kedepan. Soal keputusannya maju di pilgub 2018, kata dia, sesuai undang - undang no 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

“Dan dalam pasal 119, apabila ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus mengundurkan diri sejak mendaftar menjadi calon,” ungkapnya.

Masih katanya, dalam PP no 11 tahun 2017, mengatur lebih rinci pemberhentian PNS karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti tertuang pada pasal 254 ayat 1 - 5.

Di antara poin yang ada dalam PP tersebut adalah, PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. (rls/fs)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)