Terima rekom sebagai calon wakil gubernur Lampung, Wahrul Fauzi: Sutono bisa merusak mental ASN Lampung

Sekda Lampung, Sutono (baju putih), saat menerima rekom PDIP sebagai calon wakil gubernur Lampung. Foto: istimewa.

setialampung - Selain Bawaslu RI, BAHU Nasdem Lampung juga mendesak Bawaslu Lampung untuk segera memanggil Sekretaris Daerah (sekda) Lampung, Sutono yang terang - terangan terlibat politik praktis. Dimana Sutono secara langsung menerima rekomendasi sebagai bakal calon wakil gubernur Lampung dari PDIP mendampingi bakal calon gubernur Lampung, Herman HN.

"Bawaslu Lampung jangan diam saja. Bawaslu harus panggil Sutono, karena sebagai sekda provinsi yang masih aktif, seharusnya Sutono tidak hadir dan terang - terangan terlibat dalam politik praktis. Seharusnya Sutono mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai PNS, sebelum terjun ke dunia politik," kata Ketua Bahu Nasdem Wahrul Fauzi Silalahi, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, kamis (4/1/2018).

Wahrul menegaskan, di dalam undang - undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 terkait pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (PNS), dengan tegas PNS dilarang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai kepala daerah atau wakil dan dilarang keras untuk hadir dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah dengan dan atau tanpa menggunakan atribut partai politik.

"Nggak mungkin Sutono nggak paham soal aturan ASN. Beliau (Sutono) itu simbol atau panglima sebagai lokomotif terdepan tauladan ASN di Lampung. Ini bisa merusak mental ASN di bawah beliau kalau latah dan ikut - ikutan politik semacam ini,” ujarnya.

Menurut Wahrul, kehadiran Sutono di DPP PDIP ini harus segera diluruskan dan segera beri sanksi moral.

"Kita harus lebih objektif melihatnya, bawaslu jangan diam. Segera panggil dan harus jelas hasilnya, jangan diem - diem terus hilang,” tegas Wahrul.

Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rusli menegaskan, bahwa Sutono belum mengundurkan diri sebagai sekda Lampung.

“Ya memang benar, beliau (Sutono) belum mengundurkan diri sebagai sekdaprov,” kata Rusli, via ponselnya, di Bandarlampung, seperti dilansir dan dikutip dari fajarsumatera.co.id, kamis (4/1/2018)

Rusli menjelaskan, Sutono memasuki masa pensiun sebagai ASN sekitar sembilan bulan kedepan. Soal keputusannya maju di pilgub 2018, kata dia, sesuai undang - undang no 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

“Dan dalam pasal 119, apabila ada ASN yang mencalonkan diri jadi kepala daerah harus mengundurkan diri sejak mendaftar menjadi calon,” ungkapnya.

Masih katanya, dalam PP no 11 tahun 2017, mengatur lebih rinci pemberhentian PNS karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti tertuang pada pasal 254 ayat 1 - 5.

Di antara poin yang ada dalam PP tersebut adalah, PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. (rls/fs)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog