Langsung ke konten utama

DPRD Lampung Setujui Rekomendasi LKPJ Gubernur 2017


Foto-foto: istimewa.

setialampung - DPRD Lampung menyetujui rekomendasi panitia khusus (pansus) terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2017, dengan menyatakan sudah baik dan menyertakan beberapa rekomendasi agar pembangunan yang dilakukan lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Lampung, Dedi Aprizal, dalam rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat II dalam rangka laporan panitia khusus pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2017, rabu (6/6/2018).


Dalam sidang yang dipimpin ketua DPRD tersebut, juga disetujui konsep surat keputusan DPRD Lampung terkait rekomendasi DPRD terhadap LKPJ gubernur Lampung tahun anggaran 2017.

Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno dalam sambutannya menyampaikan LKPJ kepala daerah tahun 2017 berisikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang substansinya mencakup kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan konkuren yang meliputi 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 8 urusan pemerintahan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang telah dioperasionalkan ke dalam berbagai program/kegiatan oleh OPD se-Lampung di tahun anggaran 2017 dan program/kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

“Penyampaian LKPJ kepala daerah dan pemberian rekomendasi oleh DPRD pada hari ini, selain akan meningkatan kinerja fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif itu sendiri, juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan faerah di provinsi Lampung di segala bidang,” kata Didik.

Pjs juga menyatakan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Lampung akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif ke depan. Sehingga sasarannya benar - benar dapat terarah, terukur, sesuai visi dan misi provinsi Lampung.

Dalam sidang tersebut DPRD Lampung juga menyetujui raperda usul inisiatif DPRD Lampung yaitu tentang ketahanan keluarga provinsi Lampung.

Terkait hal tersebut Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno mengapresiasi kinerja DPRD, dan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti dengan menyusun pergub sebagai dasar pelaksaannnya. Selain itu, pemerintah provinsi melalui OPD terkait melakukan penguatan aparatur dan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. (Adv)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …