Langsung ke konten utama

Selain Laporkan Joni Fadli, Wiliyus Sampaikan Beberapa Nama ke Penyidik Polda Lampung

Ist.

setialampung - Kuasa hukum calon gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Wiliyus Prayitno, kamis (21/6/2018), melaporkan Joni Fadli alias Acong ke polda Lampung atas dugaan pelanggaran UU ITE dan dugaan pelanggaran terhadap pasal 310 KUHP. Laporan tertuang di dalam nomor:LP/917/VI/2018/SPKT tertanggal 21 juni 2018.

Melalui pesan whatsappnya, kamis (21/6/2018), Wiliyus menegaskan, pihaknya berharap polda Lampung mengusut tuntas laporannya sampai ke otak pelakunya.

"Usut tuntas sampai dengan otak pelakunya. Dan lakukan penahanan, karena pasal yang dituduhkan memberikan kewenangan polisi lakukan penahanan. Laporannya terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan pasal 310 KUHP," ungkapnya kepada setialampung.co.id.

Wiliyus juga menegaskan, selain Joni Fadli, pihaknya sudah mengantongi beberapa nama yang akan dilaporkan juga ke Polda Lampung.

"Iya, beberapa (nama) sudah disampaikan ke penyidik krimsus Polda Lampung," ujarnya.

Sementara Joni Fadli alias Acong saat dikonfirmasi setialampung.co.id melalui pesan whatsappnya menilai laporan Wiliyus tersebut salah alamat.

"Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan,  pertama, saya kira laporan (Wiliyus) itu salah alamat. Saya tidak pernah menyebarkan video apapun. Bahwa hari ini banyak beredar di youtube maupun di sosial media, itu tidak dilakukan oleh saya. Jadi jelas, tuduhan Alzier itu salah alamat dan saya menyilahkan kepada pihak kepolisian untuk mencari siapa pelakunya," kata Joni.

Yang kedua, lanjutnya, terkait laporan tersebut, dirinya tentu menghormatinya.

"Ketika saya dipanggil pihak Polda, yakin dan percayalah sebagai warga negara yang baik, saya akan penuhi pangilan Polda," katanya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …