Langsung ke konten utama

Soal Dugaan Pelanggaran dan Pidana Pemilu, Kapuspen Kemendagri: Silakan Tempuh Jalur Hukum

Ratusan massa saat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Lampung, kamis (28/6/2018), yang menuntut Bawaslu Lampung memproses dugaan money politic yang terjadi di pilgub Lampung. Foto: ist.

setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar menegaskan, soal dugaan pelanggaran atau pidana pemilu yang terjadi pada pilkada serentak 27 Juni 2018, hal tersebut merupakan ranah penyelenggara pemilu yaitu KPU dan bawaslu.

"Jika ada tudingan atau perbedaan, apapun bentuknya, silakan ditempuh melalui jalur hukum. Karena kita sudah membangun peradaban demokrasi yang sehat," kata Bahtiar, saat dihubungi setialampung.co.id melalui ponselnya, kamis (28/6/2018).

Baca juga: Ridho Ficardo dan Herman HN Laporkan Arinal Djunaidi ke Bawaslu Lampung

Bahtiar menjelaskan, jalur hukum yang dimaksud yaitu melalui proses hukum pemilu yaitu melalui bawaslu dan Gakkumdu, serta mahkamah konstitusi.

"Terkait dugaan pidana pemilu, silakan diproses di Gakkumdu. Karena di Gakkumdu ada unsur kepolisian dan kejaksaan. Dan yang namanya dugaan, semua harus diuji dan diverifikasi kebenarannya. Pada umumnya, semua daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak ada dinamikanya. Namun tidak mengganggu proses secara keseluruhan," ungkapnya.

Dijelaskannya, pemerintah dalam hal ini kemendagri, posisinya sebagai regulator. Diantaranya menyiapkan UU pilkada bersama DPR RI dan mendukung proses pilkada serentak. Salah satunya seperti terkait data DP4. Regulasi pembiayaan pilkada, partisipasi masyarakat dalam hal ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas.

Selain itu, selaku Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menyampaikan imbauan menteri dalam negeri yaitu agar seluruh elemen termasuk kontestan, tokoh agama, aparat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap damai dan menebar kesejukan.

"Terimakasih kepada penyelenggara, aparat keamanan termasuk media yang telah mengawal agar proses pilkada serentak berjalan dengan baik," ungkapnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)