MW. Heru Sambodo Secara Aklamasi Terpilih sebagai Presiden Mercedes Benz W140


setialampung - MW. Heru Sambodo terpilih secara aklamasi sebagai Presiden MB W140 CI periode 2018 - 2020. Heru Sambodo menggantikan Presiden Mercedes Benz W140 Club periode 2016 - 2018, Fahrul Alul Razi di musyawarah nasional (munas) yang dilaksanakan di Mitra Terrace, 28 Juli 2018.

Heru Sambodo menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Presiden Mercedes Benz W140 Club periode 2018 - 2020.

“Alhamdulillah, terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Semoga kepengurusan yang baru nanti bisa mengemban amanah lebih baik lagi," kata Heru. 

Terkait rencana kedepan, Heru menuturkan, setelah kepengurusan yang baru terbentuk, pihaknya berencana melaksanakan touring

"Menurut rencana kami akan mengadakan touring sekalian menghadiri jambore nasional yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan," ujarnya. (*)
Share:

Sampai Sore Ini, Baru DPC PDIP Bandarlampung yang Melakukan Perbaikan Berkas Bacaleg

Ketua DPC PDIP Bandarlampung, Wiyadi.

setialampung - Para bakal calon legislatif (Bacaleg) melalui partai politik (parpol) memiliki waktu sampai, selasa (31/7/2018), pukul 24.00 wib, untuk memperbaikan berkas pencalonan.

"Baru DPC PDIP Bandarlampung yang sudah melakukan perbaikan berkas bacalegnya. Sisanya 15 parpol lainnya masih kita tunggu sampai nanti malam pukul 24.00 wib," kata Ketua KPU Bandarlampung, Fauzi Heri saat dihubungi setialampung.co.id, selasa (31/7/2018).

Fauzi Heri menjelaskan, jika sampai batas akhir pukul 24.00 wib malam ini tidak melakukan perbaikan bacaleg, maka tidak memenuhi syarat (TMS).

"Artinya, jika TMS, maka bacalegnya tidak bisa ikut pileg," jelasnya.

Ketua DPC PDIP Bandarlampung, Wiyadi, saat ditemui di ruang kerjanya, selasa (31/7/2018), menuturkan, pihaknya sudah lama mempersiapkan perbaikan berkas bacaleg.

"Kalau kami (PDIP) sudah lama mempersiapkan berkasnya. Ada 50 bacaleg potensial yang kami daftarkan ke KPU Bandarlampung. Berkas perbaikan langsung diantarkan sekretariat DPC PDIP Bandarlampung, Andi Gumai ke KPU," kata Wiyadi. (ben)
Share:

Ruas jalan Simpang Korpri - Sukadamai tahun ini mulus



setialampung - Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kembali melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemprov.

"Saat ini sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran ruas jalan Simpang Korpri - Sukadamai sepanjang 20.468 km, insya Allah akan selesai di 2018 ini," ucap Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, selasa (31/7/2018).

Perbaikan jalan Simpang Korpri - Sukadamai sebenarnya sudah dilakukan perbaikannya dibeberapa titik pada 2017, dan 2018 ini perbaikan jalan tersebut ditargetkan mulus 100%. Selama kurun 4 (empat) tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, geliat pembangunan jalan dan jembatan menunjukkan kenaikan yang sangat berarti. Pada akhir 2017, target kemantapan jalan yang diproyeksikan mencapai 75% berhasil dilampaui capaiannya menjadi kondisi mantap 77,04%.

Adapun pada 2018, ada 6 ruas jalan yang pembangunannya akan mendapatkan prioritas utama, yakni ruas jalan Pringsewu – Pardasuka dengan panjang 18.797 Km, ruas jalan Padang Cermin – Kedondong dengan panjang penanganan 29.671 km, ruas jalan Bangunrejo – Wates dengan panjang 22.212 Km, ruas jalan Sp korpri – Sukadamai dengan panjang 20.468 km, dan ruas jalan Sp pematang – Brabasan dengan panjang 11.602 km dan Brabasan – Wiralaga dengan panjang 29.443 km. (*)
Share:

Ini Kebiasaan Mendagri Tjahyo Kumolo Kalau Keluar Kota

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.

setialampung - Selasa pagi (31/7/2018), Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sudah tiba di Kota Malang. Rencananya, pada hari Rabu (1/8/2018), Mendagri akan menghadiri acara peningkatan kapasitas aparatur desa yang juga bakal dihadiri Presiden Joko Widodo. Begitu tiba di Bandara Abdurahman Saleh, Malang, Menteri Tjahjo dan rombongan ditemani Gubernur Jawa Timur, Soekarwo langsung meluncur ke kota Malang.

Awalnya, Mendagri hendak sarapan pagi di rumah makan rawon di daerah Rampal, Kota Malang. Tapi kemudian, mendadak acara sarapan pagi batal. Rombongan menteri langsung menuju ke kantor Walikota Malang. Di sana, ditemani Gubernur Jawa Timur dan Pjs Walikota Malang, Wahid Wahyudi, Menteri Tjahjo sempat berkeliling kantor walikota. Ia sempat menengok beberapa ruangan dan menyapa para pegawai di kantor walikota.

Usai berkeliling, mobil Menteri Tjahjo dan rombongan kembali keluar dari halaman kantor walikota. Ternyata, ia kembali ke daerah Rampal, hendak sarapan pagi yang tadi tertunda karena mendadak merapat dulu ke kantor walikota.  Di temani Pjs Walikota Malang dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Tjahjo menikmati sarapan nasi rawon.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, kalau ada waktu luang di sela - sela kunjungannya ke daerah, mendagri akan selalu menyempatkan diri datang berkunjung ke kantor pemerintahan. Entah itu kantor kepala desa, kelurahan, kecamatan atau pemda. Biasanya, kunjungan mendadak saja tanpa terencana.

"Itu kebiasaan beliau (mendagri) kalau keluar kota. Jika ada waktu luang, misal dalam perjalanan dari bandara atau kalau mau ke bandara, kalau ada masih ada waktu selalu sempatkan sidak (inspeksi mendadak)," kata Bahtiar, di Kota Malang, selasa (31/7/2018). 

Sidak, lanjut Bahtiar, selain untuk bersilahturahmi dengan aparatur pemerintahan yang kantornya di kunjungi, juga untuk melihat langsung pelayanan publik.

"Ya itulah beliau, selalu sempatkan untuk berkunjung kalau ada waktu luang, " kata mantan direktur politik dalam negeri ditjen politik dan pemerintahan umum kemendagri ini dalam siaran persnya. (rls)
Share:

Mendagri perintahkan praja IPDN bantu korban gempa di NTB

Ist.

setialampung - Sesaat setelah guncangan gempa melanda sebagian wilayah di Nusa Tenggara Barat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo dan Rektor IPDN, Ermaya Suradinata agar mengerahkan para praja kampus IPDN NTB turun ke daerah terdampak gempa membantu para korban. Saat ini, para praja sudah ada dilokasi bencana.

"Setelah gempa terjadi, saya perintahkan sekjen dan rektor IPDN mengerahkan praja IPDN kampus NTB membantu korban," kata Menteri Tjahjo di Jakarta, senin (30/7/2018).

Tidak hanya mengerahkan para praja untuk turun tangan membantu penanganan bencana, kata Tjahjo, kementerian yang dipimpinnya juga telah mengirimkan bantuan yang dibutuhkan korban, seperti makanan, pakaian dan obat-obatan.

"Ya, perintahkan kirim  bantuan kemendagri," katanya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, bantuan yang dikirimkan ke lokasi yang terdampak bencana gempa, berupa mie instan, air mineral, selimut, biskuit, susu dan pampers untuk bayi dan pembalut untuk wanita.

Bahtiar menuturkan, senin pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat, bantuan telah tiba di lokasi bencana.

"Senin subuh bantuan tiba di Desa Obeel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur," ujarnya.

Bantuan juga kata Bahtiar datang dari IPDN Kampus NTB berupa terpal yang akan digunakan untuk tenda darurat. Bantuan lainnya berupa pelayanan kesehatan dan pembersihan puing bangunan terdampak gempa.

"Bantuan telah diserahkan ke posko setempat. Saat ini rombongan IPDN terdiri dari praja, civitas akademika dan tim medis dipimpin Direktur IPDN Kampus NTB, Sri Artati," katanya. (*)
Share:

Petinggi DPW Partai Nasdem Lampung Ungkap Hal Ini

Taufik Basari.

setialampung - DPW Partai Nasdem Lampung menargetkan meraih 16 kursi di pemilu legislatif 2019.

"Untuk provinsi kami target 16 kursi. Kalau kabupaten/kota beda - beda per dapil," kata Plt Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Taufik Basari kepada setialampung.co.id.

Saat ditanya terkait beberapa politisi kader partai lain yang pindah ke Nasdem Lampung, pria yang disapa Tobas ini menuturkan, berdasarkan pengakuan teman - teman partai lain yang bergabung, alasannya antara lain karena Partai Nasdem menerapkan politik tanpa mahar. Kemudian Nasdem juga fleksibel, tidak mempersulit prosedural. Pengurus - pengurus Nasdem juga sangat terbuka dan selalu hangat dengan orang - orang yang baru bergabung dan tidak membuat pembedaan antara kader yang lama dan yang baru bergabung.

"Selain itu, tentu mereka melihat ada harapan di Nasdem untuk menjadi partai besar dan mendapatkan kepercayaan masyarakat," ungkapnya. (ben)
Share:

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo: Wapres Jusuf Kalla Tokoh Pemersatu Bangsa

Istimewa.

setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah tokoh pemersatu umat islam. Hal tersebut disampaikan gubernur ketika mendampingi Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla saat membuka rapat kerja nasional persatuan tarbiyah islamiyah (Tarbiyah-Perti) di Swissbell Hotel Bandarlampung, sabtu (28/7/2018).

"Saya percaya pada Bapak Muhammad Yusuf Kalla pada kapasitasnya sebagai tokoh pemersatu umat islam. Bahkan nanti jika Pak Yusuf Kalla tidak lagi sebagai wapres, saya yakin beliau tetap menjadi tokoh bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia," tegas Ridho

Lebih lanjut Gubernur Ridho mengatakan, Lampung adalah provinsi yang terdiri dari multi etnis. Dimana suku Lampung sendiri justru lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan suku atau etnis lainnya dari luar Lampung. Namun dalam tiga tahun lebih masa kepemimpinannya dapat dipastikan hampir tidak ada gesekan bahkan berjalan kondusif dan aman.

Bahkan atas hal tersebut, Gubernur Ridho bersama pemerintah provinsi Lampung mendapatkan penghargaan terbaik tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial.

"Lampung terdiri dari multi etnis, namun demikian alhamdulillah sampai saat ini kita hampir tidak pernah ada gesekan yang menyangkut suku, agama, akidah, dan lain sebagainya. Umat islam di Lampung semoga dapat menjadi contoh dalam merangkul semua kalangan. Untuk itu saya berharap Perti juga dapat berkontribusi bersama masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Lampung," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat datang kepada peserta rakernas dari 27 povinsi yang hadir. Ridho juga menyatakan, suatu kebanggan Tarbiyah - Perti dapat melaksanakan rakernas di Lampung.

"Dulu Lampung sempat mendapat predikat yang kurang baik, tapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah berjalan kondusif dan aman. Bahkan dipercaya berbagai organisasi dan lembaga untuk menjadi tempat berlangsungnya kegiatan - kegiatan berskala nasional maupun internasional. Hal ini tentu samakin menguatkan dan meyakinkan masyarakat luas, bahwa Lampung saat ini sangat aman dan kondusif," pungkasnya.

Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan singkatnya berharap, agar organisasi - organisasi islam dapat menjadi gerakan nasional untuk pendidikan dan usaha sosial dalam memajukan bangsa.

Wapres juga menyatakan, tidak ada suatu bangsa yang mengembangkan kemajuan bangsanya tanpa kemajuan dari pendidikan. Oleh karenanya Wapres berharap agar Perti dapat berkontribusi dalam pendidikan, bukan hanya pendidikan agama, namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Basri Bermanda mengatakan, Perti sebagai organisasi massa Islam nasional, saat ini menaungi 725 madrasah tarbiyah islamiah (MTI).

Organisasi ini didirikan di suatu pesantren terkenal di Candung, dekat Bukittinggi, pada 20 Mei 1930 dan berakar dari para ulama Ahlussunnah wal jamaah. Kemudian organisasi ini meluas ke daerah lain di Sumatera, dan juga mencapai Kalimantan dan Sulawesi. (*)
Share:

Diduga Terkait Proyek Infrastruktur, KPK Amankan Kepala Daerah dan Beberapa Pejabat Lampung Selatan


setialampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan beberapa pejabat Lampung Selatan.

Juru bicara komisi pemberantasan korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ada tim KPK yang ditugaskan di daerah Lampung dalam beberapa hari ini.


"Kamis malam sampai dini hari ini diamankan 12 orang yang terdiri dari unsur kepala daerah/bupati, anggota DPRD provinsi, swasta dan pihak lain yang terkait," ujarnya.

Febri menuturkan, pihaknya melakukan kroscek terhadap informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi.

"Tim mengamankan uang ratusan dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Diduga terkait dengan proyek infrastruktur. Saat ini pemeriksaan masih berjalan di polda setempat. Nanti tim akan akan mempertimbangkan membawa sebagian yang relevan ke Jakarta siang ini," ungkapnya.

Dijelaskannya, sebagaimana diatur di KUHAP, KPK  diberikan waktu paling lama 24 jam sampai penentuan status hukum dari pihak yang diamankan tersebut.


Kapolda Lampung Irjen Suntana saat dikonfirmasi membenarkan kalau penyidik KPK mengamankan beberapa pejabat.

"KPK mengamankan beberapa pejabat terkait Lampung Selatan itu benar," kata kapolda, di mapolda Lampung, jumat (27/7/2018).

Kapolda menjelaskan, kewajiban polri bila ada permintaan sesuai MoU, maka wajib memberikan pengawalan dan pengamanan.

"Termasuk menyediakan fasilitas tempat bila diperlukan," ujarnya. (*)
Share:

Mutasi Pejabat Enam Bulan Setelah Dilantik, Harus Seizin Mendagri

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung - Jika tak ada aral melintang pada September 2018, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak 2018 bakal dilakukan. Pelantikan rencananya akan dilakukan di Istana negara. Pasca pelantikan, biasanya yang terjadi pada kepala daerah berlomba - lomba melakukan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.

Terkait ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, menegaskan, kepala daerah yang baru terpilih tak bisa seenaknya melakukan mutasi pejabat. Ada aturannya yang mesti di taati.

"Ya, memang pada umumnya kepala daerah terpilih setelah dilantik akan melakukan mutasi, rotasi. Bahkan ada tindakan menonjobkan aparatur sipil negara eselon II, III dan IV,  yang acap kali faktornya yang subjektif, " kata Bahtiar, di Jakarta, kamis (26/7/2018).

Menurut Bahtiar, ada aturan yang harus ditaati kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah pasal 162 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada).

"Dalam pasal 162 ayat 3 UU pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau walikota yang akan  melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6  bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis mendagri," katanya.

Jadi, kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut,  kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin mendagri. Ketentuan itu untuk menghindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada.

"Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus ijin menteri. Dan dalam UU ASN pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan, mutasi dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan," katanya. (rls)
Share:

Ketua Dewan Pers: Ada Sekitar 2.000 Media Cetak, 43.300 Media Online, 674 Radio, 523 Media Televisi


setialampung - Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo menyebut, Indonesia negara paling banyak media.

"Ada 47 ribu (media). Kami punya datanya, karena mudahnya membuat media," kata Stanley, sapaan Yosef di sela rakernas III Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 'Indonesia Optimis Menghadapi Revolusi Digital', di Jakarta, Kamis 26 Juli 2018.

Stanley berujar, ada sekitar 2.000 media cetak, 321 yang sudah terverifikasi, 43.300 media online, 674 radio, 523 media televisi.

"Masa depan jurnalisme ada di online. Media cetak dan televisi mengalami kepunahanan," ujarnya.

Ia mengatakan, dewan pers mempunyai data sekitar 12 ribu wartawan yang sudah berkompetensi, media online saat ini masih berebut 'isu' (berita politik) nasional, padahal kata dia, banyak isu lokal yang lebih baik.

"Isu lokal yang berhubungan dengan UKM, perusahaan dan lainnya," imbuhnya.

Dengan mengangkat isu - isu lokal, dengan sendirinya media online itu dikunjungi pembaca. Jika sering dikunjungi pembaca, kata dia, maka dengan sendirinya akan banyak yang memasang iklan untuk pemasukan perusahaan.

Di kesempatan itu, Stanley memaparkan tiga upaya dewan pers yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada berita. Kemudian, mengembalikan otoritas kebenaran faktual media arus utama. Dan mengembalikan kepercayaan pada profesi jurnalis.

"Wartawan itu profesi cerdas, kita itu harus belajar jangan pernah putus. Wartawan itu mahasiswa seumur hidup, jika ingin membuat berita harus ada referensi sumber lain. Wartawan harus belajar, jangan pernah berhenti. Kita harus bisa menulis, karena publik harus tahu. Karena itu hakikat kita (menulis)," kata dia. (rls)
Share:

Pengguna Narkoba Saat Ini Sekitar 5,9 Juta Jiwa

Foto-foto: ist.

setialampung - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPD GRANAT) Lampung memaparkan metode pencegahan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba saat Hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang digelar di ruang rapat besar di kantor DPRD setempat, kamis (26/7/2018).

Dalam hearing yang di pimpin langsung ketua pansus raperda penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif Lainnya, Tulus Purnomo beserta anggota pansus dan disaksikan jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung, Dinas Sosial Lampung, Perwakilan Polda Lampung, Kesbangpol Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung, Dinas Pendidikan Lampung, serta tamu undangan lainnya.



Ketua Harian DPD GRANAT Lampung, Rusfian Effendi menyampaikan rasa prihatin bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan narkoba di dunia.

“Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mencapai 18 ribu orang meninggal dunia sia - sia setiap tahun," ujarnya.


Adapun Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah jenis ganja, ekstasi dan sabu, yang menyasar pada kelompok yang awalnya hanya mencoba pakai terutama kelompok pelajar, mahasiswa dan kelompok pekerja usia produktif.

"Meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia, karena kurangnya pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dibarengi dengan kurangnya kepedulian masyarakat, dan terkadang aspek penegakan hukumnyapun masih lemah dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat," imbuhnya.

Rusfian Effendi didampingi jajaran pengurus Granat Lampung diantaranya Ketua DPC GRANAT Bandarlampung Gindha Ansori Wayka, Ust. H. Sopian, Putri Maya Rumanti, Redi Novaldianto, Maulidya Herlita, Yudha Sukarya, Murfi, dan Caesar Kurniawan memaparkan, Pengguna narkoba saat ini, sekitar 5,9 juta jiwa, 22 persen diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa calon penerus generasi bangsa, sebagian lagi masih dalam usia produktif. Pecandu narkoba tersebut sebagian kecil saja yang dapat pulih kembali kepada kehidupan normal, karena sebagian berakhir idiot dan menjadi beban keluarga, beban masyarakat sekaligus beban negara, bahkan banyak yang menunggu kematiannya.

“Setiap hari 50 orang mati sia - sia karena narkoba, bahkan mencapai 18 ribu orang setiap tahunnya" ungkapnya.

Oleh sebab itu, didalam pembahasan raperda ini, GRANAT Lampung menegaskan, diperlukan metode yang masif terpadu dan berkesinambungan. dalam rangka mencegah kejahatan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba, selain itu juga dibutuhkan sinergi, peran aktif dan pendayagunaan seluruh komponen dan potensi bangsa, serta dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana narkoba, menuju Indonesia yang sehat dan bebas narkoba, yakni sosialisasi, fasilitasi, dan pengawasan.

Menurutnya, ada empat metode yang harus dilakukan secara bersamaan.

Pertama preemtif, dengan melakukan cegah dini untuk menyampaikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, agar timbul kesadaran untuk tidak menggunakannya, upaya ini biasa disebut "KIE" Komunikasi, Informasi dan Edukasi, tuturnya.

Kemudian prefentif, yaitu upaya mencegah masuknya barang haram narkoba ke Indonesia, baik melalui jalur darat, bandara, pelabuhan, dan pintu - pintu masuk pelabuhan tikus disepanjang bentangan pantai yang ada di Indonesia.

"Kurangnya aparat penegak hukum bisa dilakukan upaya dengan melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat," imbuhnya.

Upaya prefentif ini juga dapat dilakukan dengan cara razia secara berkesinambungan terhadap tempat - tempat yang rentan dan biasa dijadikan tempat transaksi narkoba.

Kemudian represif, yaitu upaya penegakan hukum berdasarkan undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam upaya ini harus ada sinergi dan konsistensi antara kepolisian, BNN, jaksa serta hakim dalam menegakkan hukum.

"Para produsen, sindikat, bandar dan pengedar narkoba yang merupakan musuh bangsa dan musuh negara sekaligus musuh umat manusia, harus dihukum seberat - beratnya dengan hukuman mati. Hal ini dilakukan agar menjadi efek takut bagi yang ingin mencoba menjadi bandar atau pengedar narkoba," jelasnya lagi.

Terakhir rehabilitasi, upaya ini dilakukan bagi para pecandu, yang sudah ketergantungan terhadap narkoba, metodenya dengan rehabilitasi medis, psikis dan sosial. Upaya ini harus dilakukan terpadu dan terintegrasi.

GRANAT meyakini, dengan metode tadi apabila dilakukan secara masif, terpadu dan berkesinambungan serta didukung segenap komponen dan potensi bangsa dan masyarakat, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini semakin hari akan semakin kecil.

"Sehingga cita - cita Indonesia yang sehat dan bebas narkoba dapat diwujudkan,” ujarnya.

Menurut Ketua DPC GRANAT Bandarlampung, Gindha Ansori Wayka, karena Lampung sudah darurat narkoba, maka diperlukan perangkat hukum yang mengikat dan ketersediaan dana untuk sosialisasi masif di tengah masyarakat.

Pengacara muda ini juga mengajak kepada segenap lapisan masyarakat serta komponen dan potensi bangsa untuk turut serta membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

"Jika semua lapisan masyarakat dan segenap komponen dan potensi bangsa bersatu mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka masuknya barang haram tersebut dapat dicegah dan akan mempersempit ruang gerak para pengedar dan bandar narkoba. Karena tanggungjawab terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Tetapi juga merupakan tanggungjawab segenap komponen dan potensi bangsa serta masyarakat Indonesia," tandas dosen hukum ini. (rls)
Share:

Investigasi Kematian Yogi Andika, Tim LPSK Tiba di Lampung

Ist.

setialampung - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurunkan tim ke Lampung untuk melakukan investigasi terkait kematian Yogi Andika.

"Iya betul, saya dan tim sedang berada di Lampung untuk investigasi kasus tersebut. Tim investigasi dipimpin saya," kata Pimpinan tim investigasi yang juga tenaga ahli biro penelaahan permohonan LPSK, Mardiansyah, kepada setialampung.co.id, rabu (25/7/2018).


Baca juga: AKBP Ruli: Yogi Andika Dijemput Paksa Pakai Mobil Kijang Super Warna Biru Metalik


Mardiansyah menjelaskan, tim investigasi ada 3 orang terdiri dari tenaga ahli, Kasubag dan staf dari Biro Penelaahan Permohonan.

"Kami di Lampung sejak hari ini sampai hari jumat," ujarnya.


Baca juga: Soal Kasus Kematian Yogi Andika, Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli : BW Ikut Serta Jemput Yogi


Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar menuturkan,

"Mereka (tim) sedang di Lampung, investigasi," ucapnya kepada setialampung.co.id, rabu (25/7/2018). (ben)
Share:

Tahun Depan, Dana Desa Meningkat Lagi

Foto: ist.

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, komitmen Presiden Joko Widodo memajukan desa jangan diragukan lagi. Sejak mulai menjabat, dana bantuan untuk desa terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Tahun depan, dana desa akan ditingkatkan lagi secara signifikan.

"Di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, bantuan dana desa terus ditingkatkan secara signifikan," kata Tjahjo di Yogyakarta, rabu (25/7/2018).

Ditambahkan Tjahjo, sejak 2015 sampai 2018, dana bantuan untuk desa jumlahnya terus ditingkatkan. Pada 2015, dana yang telah dikucurkan mencapai Rp20,7 triliun. Pada 2016, dana desa ditingkatkan lagi menjadi Rp40, 9 triliun. Kemudian pada 2017, dana desa kembali ditingkatkan menjadi Rp60 triliun. Jadi total dana yang sudah digelontorkan mencapai Rp187 triliun. Tahun depan, dana desa juga jumlahnya  akan ditingkatkan lagi. Rencananya dana desa akan ditingkatkan menjadi Rp85 triliun. Dana bantuan sebesar itu, semata - mata untuk memajukan desa. Tjahjo yakin dana desa yang diberikan bisa memacu pembangunan di desa.

"Dana desa ini untuk pembangunan di desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa," kata Tjahjo.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar membenarkan. Menurut Bahtiar, peningkatan dana desa adalah komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Ini sesuai dengan spirit Nawacita Presiden Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran.

"Rencananya memang pada 2019, dana desa jumlahnya akan ditingkatkan lagi hingga menjadi Rp85 triliun," katanya, dalam rilis yang diterima setialampung.co.id, rabu (25/7/2018). (rls)
Share:

Beraksi Malam Hari, Lalu Dipotong di Tempat

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih didampingi Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto saat ekspos kasus pencurian ternak, senin (23/7/2018).

setialampung - Kepolisian daerah Lampung beserta jajaran berhasil mengungkap tindak pidana pencurian ternak di Lampung Utara, Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Tengah. Dari empat kabupaten tersebut, polisi berhasil menangkap 7 tersangka yaitu S (53), J (ditangkap di Sungkai Utara, Lampung Utara, M (ditangkap di Mesuji), B (ditangkap di Tulangbawang), S, SN dan A.

"Total ada tujuh tersangka yang ditangkap polisi," kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto mendampingi Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih saat ekspos di Polda Lampung, senin (23/7/2018).

Ruli menjelaskan, para tersangka melakukan aksi pencurian ternak di malam hari.

"Tersangka lebih dari satu orang atau berkelompok dalam melakukan aksi pencurian ternak," kata Ruli.

Ruli juga menjelaskan, ternak hasil curian ada yang langsung dipotong oleh tersangka (sembelih) di lokasi dan ada juga yang dibawa dalam kondisi utuh (hidup).

"Diantara tujuh tersangka ini ada residivis dalam kasus yang sama. Barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu 1 ekor sapi, 1 unit mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut sapi dan 1 buah linggis," jelasnya. (ben)
Share:

Mendagri: Banyak yang Telah Dikerjakan, Wajar Masyarakat Berterimakasih Pada Pak Jokowi


setialampung - Peran desa dan aparatur desa sangat penting dan strategis. Karena itu, Presiden Joko Widodo sejak awal menjabat dengan Nawacitanya berkomitmen memajukan pembangunan di desa. Apalagi dengan adanya undang - undang tentang desa. Kini, bantuan dana untuk desa sudah mencapai Rp70,6 triliun. Kedepan, akan lebih ditingkatkan lagi. Pun pembangunan infrastruktur.

"Ini komitmen Pak Jokowi dengan Nawacitanya. Ini semua untuk mengejar ketertinggalan," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan dalam acara launching peningkatan apasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa," di Bandarlampung, rabu (18/7/2018).

Mendengar itu, tanpa dikomandoi para perangkat desa yang hadir dalam gedung pertemuan meneriakan nama Jokowi. Menteri Tjahjo pun sempat menghentikan sejenak kata sambutannya. Sambil tersenyum, Tjahjo lalu berkata,"Ini bukan kampanye. Tapi wajar jika masyarakat berterima kasih pada Pak Jokowi dengan apa yang telah dikerjakan selama ini," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai usia republik mencapai 70 tahun lebih, isu pembangunan tetap sama. Masih berkutat dalam tiga masalah sandang, pangan dan papan. Masalah sandang bisa dikatakan telah selesai. Masalah papan dan pangan yang belum juga teratasi. Karena itu, Presiden Jokowi begitu menjabat, yang dicanangkan dan langsung digenjot adalah percepatan pembangunan. Terutama infrastruktur sosial dan ekonomi. Mulai dari membangun jalan, jalur kereta api, irigasi, embung-embung dan lain-lain. Semuanya dipercepat. Tentu hasil tak bisa seperti hujan jatuh dari langit. Butuh proses dan waktu. Tidak tiba - tiba kemudian dirasakan segera saat ini juga. Namun yang pasti, sekarang mulai terasa.

"Ini membutuhkan waktu. Ada proses. Ini yang ingin dicapai. Kalau bapak dan ibu ingat lagu wajib dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia sekarang  sudah terwujud. Di sumatera, jalan tol dari Lampung sampai Aceh sedang dalam proses. Perbatasan kita juga telah sambung menyambung.  Pelabuhan laut ada, kapal ada, bandara ada. Dan 178 kacamatan sudah ada puskesmas. Rumah sakit telah ada di tiap kabupaten. Tinggal berdayakan masyarakat untuk nikmati pembangunan," tutur Tjahjo.

Acara launching peningkatan kapasitas pemerintahan desa itu juga dihadiri Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Dirjen Pemerintahan Desa, Nata Irawan, dan wakil dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Desa. (rls)
Share:

Mendagri Lantik Robert Simbolon sebagai Pj Gubernur NTT

ist.

setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo resmi melantik Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi pelantikan berlangsung di  Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, selasa (17/7/2018).

Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013 - 2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur NTT. 

“Sebelum saya ambil sumpah, saya mau bertanya, apakah saudara Robert Simbolon bersedia diambil sumpah?” tanya Tjahjo saat akan melantik Robert sebagai Pj Gubernur NTT. Robert pun menjawab dengan sigap.

“Bersedia,” katanya.

Tjahjo mengingatkan, sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab besar kepada negara dan bangsa. Sumpah yang diucapkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia.

Tjahjo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti Robert. Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas. Selanjutnya, serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya kepada Pj Gubernur NTT Robert.

Pada acara tersebut, Kemendagri turut menyerahkan plakat penghargaan kepada Frans Lebu Raya yang diserahkan langsung oleh Mendagri.

Dalam sambutannya, Frans mengatakan, selama lima tahun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi yang ia pimpin berjalan aman. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang berlangsung di sepuluh kabupaten di NTT pun diikuti warga dengan antusias.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan NTT juga cukup pesat. Saat ini terdapat tujuh bendungan yang sudah dan sedang dibangun.

“Selama kepemimpinan kami, terdapat perkembangan infrastruktur. Misal tujuh bendungan besar yang sedang dan sudah kami bangun,” kata Frans seraya menambahkan kondisi toleransi dan kerukunan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah pun berkembang pesat.

Usai acara pelantikan, Pj Gubernur NTT Robert menyatakan dirinya siap melaksanakan arahan Mendagri untuk keberlangsungan roda pemerintahan di NTT.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kami tetap akan fokus pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berlanjut serta tidak ada gangguan hingga bekerjanya pemerintahan yang baru nanti di bawah gubernur dan Wagub nanti yang terpilih,” kata Robert.

Robert menambahkan, dia juga akan melakukan sinkronisasi program - program kerja yang sudah berlangsung dan sedang berjalan dengan janji - janji politik gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih. Selain pelantikan Pj Gubernur NTT, pada acara tersebut berlangsung pula serah terima jabatan Ketua tim penggerak PKK dan ketua dekranasda provinsi NTT. (rls)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Tetapkan Oknum Anggota DPRD Way Kanan sebagai Tersangka Penyalahguna Narkoba

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen.

setialampung.co.id - Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menetapkan oknum anggota DPRD Way Kanan HA, sebagai tersangka penyalahguna narkoba. Penetapan status tersangka ini disampaikan Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen di kantor direktorat setempat, selasa (17/7/2018).

"Hasil gelar perkara tadi (hari ini), penyidik menetapkan HA sebagai tersangka penyalahguna narkoba," kata Shobarmen.

Shobarmen menjelaskan, secara marathon, para penyidik diawaki wassidik dan beberapa penyidik senior, telah selesai melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa untuk status HA dan I statusnya bisa ditingkatkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba.

Shobarmen mengungkapkan, awal mulanya, pertama kali polisi menangkap KS (bandar) dan ditemukan sebanyak 200 gram sabu siap edar. Kemudian setelah dari KS, polisi menangkap A dan R yang telah membeli sebanyak 5 gram. Sedangkan HA membeli barang dari R.

"Pengakuan H dan I, barang tersebut dibeli untuk digunakan sendiri. Terkait proses apakah nanti akan rehab atau tidak, nanti tim assesment terpadu yang menentukan dan diputuskan melalui pengadilan. Untuk KS, A dan R juga ditetapkan tersangka," ungkapnya. (ben)
Share:

Kapolda Lampung akan Tindak Tegas Oknum Anggota Polri Jika Ada yang Terlibat Kasus Yogi Andika

Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana saat memimpin ekspos di Polda Lampung, senin (16/7/2018). 

setialampung - Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana akan menindak tegas oknum anggota polri kalau ada yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Yogi Andika.

"Kalau ada keterlibatan oknum anggota polri, akan diselesaikan dengan aturan yang ada," kata kapolda, disela - sela ekspose di Polda Lampung, senin (16/7/2018).

Selain itu, kapolda menuturkan, pihaknya berhasil mengamankan satu orang atas nama BW dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan untuk mengetahui secara riil kejadiannya.

"Di dalam pemeriksaan, BW menyebutkan beberapa nama. Tapi belum bisa kami sebutkan jumlah dan namanya," ujarnya.

Saat ditanya peran BW di dalam kasus kematian Yogi Andika, kapolda menuturkan BW ada perannya.

"Yang jelas (BW) terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan Yogi meninggal," kata kapolda. (ben)



Share:

Besok, Direktorat Narkoba Polda Lampung Tentukan Status Oknum DPRD Way Kanan HA

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen, saat memberi penjelasan kepada wartawan, senin (16/7/2018). 

setialampung - Direktorat narkoba Polda Lampung, senin (16/7/2018), melakukan gelar perkara terkait kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota DPRD Way Kanan dari PKB berinisial HA. Selain HA, direktorat narkoba juga melakukan gelar perkara terkait KS, AW, RZ dan I. Namun direktorat narkoba belum menetapkan status HA, oknum anggota DPRD Way Kanan.

"Sampai jam (sore) ini belum menyimpulkan status I dan oknum anggota DPRD Way Kanan, HA karena tidak didapati barang bukti narkoba. Masih dicarikan formula hukumnya untuk menentukan status hukumnya. Besok kami gelar perkara lagi dan akan mengundang bidang hukum, propam dan pengawas polda untuk meminta pendapat hukumnya agar tidak salah langkah. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kemanusiaan dan publik," kata Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen, senin (16/7/2018).

Sedangkan untuk KS, AW dan RZ, kata Shobarmen, berdasarkan hasil gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka karena ada barang bukti narkoba.

"RZ dan HA habis pakai (narkoba) bareng di rumah HA," ujarnya. (ben)
Share:

AKBP Ruli: Yogi Andika Dijemput Paksa Tiga Orang Pakai Mobil Kijang Super Warna Biru Metalik

Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP. Ruli Andi Yunianto.

setialampung - Subdit III Jatanras Direskrimum Polda Lampung, terus berupaya mengungkap kasus kematian Yogi Andika. Terbaru, Subdit III Jatanras Direskrimum Polda Lampung di bawah komando AKBP Ruli Andi Yunianto berhasil menangkap BW, di salah satu apartemen di Jakarta pusat.

Kasubdit III Jatanras Direskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, berdasarkan keterangan dari saksi, korban (Yogi Andika) dijemput paksa oleh tiga orang.

Baca juga: Soal Kasus Kematian Yogi Andika, Kasubdit III AKBP Ruli: BW Ikut Serta Jemput Yogi Andika

"Tiga orang (yang jemput paksaYogi) itu termasuk BW. Berdasarkan keterangan saksi, korban (Yogi) dijemput pakai mobil kijang super warna biru metalik," kata Ruli, sabtu (14/7/2018). (ben)
Share:

Soal Dugaan Keterlibatan ASN dalam Kasus Kematian Yogi Andika, Ini Kata Kemendagri

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung - Kementerian dalam negeri (Kemendagri) angkat bicara soal dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) terkait kasus kematian Yogi Andika.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, setiap orang (manusia) di wilayah hukum Indonesia, berasal profesi apapun, sama kedudukannya dalam hukum.

"Biarkan proses hukum berjalan sesuai tahapannya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap," kata Bahtiar kepada setialampung.co.id, sabtu (14/7/2018).

Baca juga : Soal Kasus Kematian Yogi Andika, Kasubdit III AKBP Ruli: BW Ikut Serta Jemput Yogi Andika


Sebelumnya, misteri kematian almarhum Yogi Andika, pria yang dikabarkan pernah bekerja sebagai sopir bupati Lampung Utara mulai menemui titik terang. Ini karena subdit III jatanras polda Lampung berhasil mengamankan BW, oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kematian Yogi.

"BW ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta Pusat," kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto, di ruang kerjanya, jumat (13/7/2018).

"Pemeriksaan awal dan keterangan saksi, intinya ada yang kenal dan melihat BW ikut menjemput korban (Yogi) di rumah saksi AR. Apakah BW melakukan atau tidak, masih didalami," ungkapnya.

Ruli menjelaskan, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada BW, tapi nggak pernah datang.

"Lalu diterbitkan surat penangkapan terhadap BW. Kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan marathon terhadap BW tentang rangkaian terjadinya pidana tersebut. Mudah - mudah bisa terungkap semua.

"Pemeriksaan awal, Intinya BW ikut serta menjemput korban di rumah saksi AR. Ada sekitar tujuh saksi yang sudah dimintai keterangan, diantaranya warga yang melihat, yang punya rumah dan keluarga korban yang mendapat cerita dari korban sebelum meninggal dunia. Hasil keterangan saksi, korban (almarhum Yogi Andika) diambil paksa di rumah saksi AR di Bandarlampung," ungkapnya. (ben)
Share:

Kado Rumah dari Kemendagri untuk Lalu Muhammad Zohri


setialampung - Untuk mengapresiasi prestasi Lalu Muhammad Zohri, sprinter muda Indonesia yang berhasil menoreh prestasi juara di kejuaraan dunia atletik U-20 di Finlandia, kementerian dalam negeri menghadiahkan kado istimewa sebuah rumah di Taman Bangsal Residence, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kado rumah dari Kemendagri ini letaknya tak jauh dari rumah keluarga Zohri yang juga ada di Lombok Utara. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kado rumah untuk Zohri adalah tanda terima kasih dari Kemendagri atas prestasi yang ditorehkan anak muda dari Lombok Utara itu di kejuaraan dunia atletik di Finlandia. Zohri telah mengharumkan nama bangsa. Sangat pantas diapresiasi.

"Ungkapan rasa bangga dan apresiasi kepada Saudara Zohri atas prestasi dunianya yang membawa nama harum Indonesia, keluarga besar staf kemendagri memberikan apresiasi kepada saudara Zohri sebuah rumah di Bangsal Regency, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara," kata Tjahjo, di Jakarta, jumat kemarin.

Seperti apa sebenarnya rumah yang akan dijadikan kado Kemendagri untuk Zohri? Mengutip laman btnproperti.co.id, perumahan taman bangsa residence berada di darah bangsal baru, Pemenang Barat, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Komplek perumahan ini dikerjakan oleh developer PT. Taman Loka.

Dari laman btnproperti.co.id juga didapatkan sedikit informasi mengenai harga rumah di taman bangsa residence. Harga rumah terendah di Taman Bangsa Residence sebesar Rp425.000.000. Sementara harga tertinggi di informasikan sebesar Rp750.000.000. untuk tipe rumah 85, dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, harganya Rp650.000.000. Sementara untuk  rumah tipe 50 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, harga yang ditawarkan Rp425.000.000.

Menurut Tjahjo, rumah untuk Zohri akan diserahkan secara simbolis pada pelari muda itu saat sudah tiba di tanah air. Saat ini Zohri masih di Finlandia. Rencananya, Zohri juga akan diundang ke istana negara untuk bertemu Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Presiden juga telah memerintahkan agar rumah keluarga Zohri yang berdinding bilik bambu dipugar.

"Begitu tiba di Indonesia langsung diserahkan simbolis di Jakarta atau di NTB," kata Tahjo, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id. (*)
Share:

Soal Kasus Kematian Yogi Andika, Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli : BW Ikut Serta Jemput Yogi Andika

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto, di ruang kerjanya, jumat (13/7/2018).

setialampung - Misteri kematian almarhum Yogi Andika, pria yang dikabarkan pernah bekerja sebagai sopir bupati Lampung Utara mulai menemui titik terang. Ini karena subdit III jatanras polda Lampung berhasil mengamankan BW, oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kematian Yogi.

"BW ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta Pusat," kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto, di ruang kerjanya, jumat (13/7/2018).

Ruli mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan awal dan keterangan saksi, intinya ada yang kenal dan melihat BW ikut menjemput korban (Yogi) di rumah saksi AR.

"Apakah BW melakukan atau tidak, masih didalami," ungkapnya.

Ruli menjelaskan, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada BW, tapi nggak pernah datang.

"Lalu diterbitkan surat penangkapan terhadap BW. Kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan marathon terhadap BW tentang rangkaian terjadinya pidana tersebut. Mudah - mudah bisa terungkap semua. Pemeriksaan awal, Intinya BW ikut serta menjemput korban di rumah saksi AR. Ada sekitar tujuh saksi yang sudah dimintai keterangan, diantaranya warga yang melihat, yang punya rumah dan keluarga korban yang mendapat cerita dari korban sebelum meninggal dunia. Hasil keterangan saksi, korban (almarhum Yogi Andika) diambil paksa di rumah saksi AR di Bandarlampung," ungkapnya lagi. (ben)
Share:

Mendagri : Soal Cawapres, Saya TNI dan STMJ Saja


Ist.

setialampung - Usai menghadiri acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), di Desa Cigombong, Lido, Bogor, Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo langsung dikerubuti para wartawan yang hadir meliput acara tersebut. Salah satu isu yang banyak ditanyakan seputar calon wakil presiden yang akan digandengkan dengan Presiden Jokowi. Banyak yang menanyakan, siapa cawapres ideal bagi Jokowi.

Menanggapi pertanyaan tersebut sambil tersenyum Tjahjo menjawab santai. Kata Tjahjo, sebagai pembantu presiden ia TNI saja. Siapa pun yang akan dipilih jadi cawapres Jokowi, ia akan dukung.

"Saya sebagai pembantu pak Jokowi saya TNI. Saya Taat Nurut Intruksi apa yang menjadi arahan Bapak Jokowi," kata Tjahjo.

Jawaban Tjahjo rupanya tak memuaskan para wartawan. Sebab setelah itu kembali beberapa wartawan mendesak Tjahjo mengungkap nama - nama yang telah masuk radar Presiden Jokowi. 

"Kira-kira siapa saja nama-namanya pak?"

Di tanya seperti itu, Tjahjo langsung menjawab, meminta para wartawan agar menunggu saja waktu diumumkannya cawapres Jokowi. Pengumuman menunggu waktu tepat. Kemungkinan menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada bulan Agustus nanti.

"Saya enggak tahu, tunggu tanggal mainnya. Bisa satu hari, bisa satu jam sebelumnya," katanya.

"Untuk kondisi Indonesia seperti ini yang cocok itu dari kalangan militer atau sipil pak?" tanya seorang wartawan.

Tjahjo pun menjawab, bahwa jangan ada dikotomi antara sipil dan militer.  Baginya cawapres itu yang penting bisa mengemban amanah. Bisa bekerja sama dengan presiden.

"Sudah ada pembicaraan terkait TGB?" Tiba-tiba seorang wartawan menyela. TGB yang dimaksud adalah Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB, Gubernur Nusa Tenggara Barat.

"Wah tidak tahu," jawab Tjahjo pendek.

"Kalau Pak Mahfud MD sendiri di mata Pak Tjahjo seperti apa?" Kembali seorang wartawan bertanya. Tjahjo pun langsung menjawab. Di mata dia, Mahfud seorang teman yang baik. Ia sudah cukup lama mengenal dan berteman dengan mantan Ketua MK.

Tjahjo menambahkan, kalau pun misalnya sekarang TGB mendukung Jokowi, hal itu wajar. Sebagai seorang gubernur, TGB tentunya mengemban aspirasi masyarakat. Tentu suara TGB bisa dikatakan representasi suara masyarakat. Jadi jangan dilihat gubernur itu dari parpol mana.

"Sekarang orang bebas memilih kok. Anda bebas punya pilhan, jangan dilarang. Kalau saya STMJ saja lah. Saya Tetap Milih Jokowi," kata Tjahjo, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, kamis (12/7/2018). (*)
Share:

Bangga dan Haru Mendagri untuk Zohri Sprinter Muda Juara Dunia



setialampung - Di tengah hingar bingar piala dunia, terpetik kabar membanggakan. Sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, keluar sebagai juara lari 100 meter dalam kejuaraan dunia atletik U-20 di Finlandia. Kabar itu, ternyata tak lepas dari pantauan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia rupanya ikut memantengi kabar membanggakan itu.

"Di tengah hiruk pikuknya menonton kemegahan piala dunia, kita semua sampai dari Indonesia telah muncul sang bintang, juara dunia lari 100 meter pria di Finlandia," tulis Tjahjo dalam pesannya yang dikirimkan ke grup WA wartawan Kemendagri.


Menurut Tjahjo, prestasi yang diraih Lalu Muhammad Zohri membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Sebab, yang ditoreh adalah prestasi kelas dunia.

"Ini prestasi yang membanggakan kita sebagai bangsa. Lalu Muhammad Zuhri telah membuat harum nama Indonesia dipentas dunia. Ini harus di apresiasi. Sangat membanggakan," kata Tjahjo di Jakarta, kamis (12/7/2018).

Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku bangga dan terharu. Namun ia merasa kaget, begitu mendengar kabar kondisi rumah pelari asal Nusa Tenggara Barat itu kondisinya memprihatinkan. Setelah dapat kabar itu, ia langsung memerintahkan sekjen kemendagri, para pejabat eselon satu dan direktur IPDN kampus NTB untuk mengecek rumah keluarga Lalu Muhammad Zohri. Ia merasa tergerak untuk membantu memugar rumah Zohri agar bisa ditempati dengan layak.

"Saya tergerak untuk membantu memugar rumah untuk Zohri. Ini bentuk apresiasi atas prestasinya yang telah membanggakan bangsa Indonesia," katanya.

Menurut Tjahjo, kisah hidup Zohri sangat menyentuh. Layak jadi inspirasi. Dari laporan yang ia dapatkan, Zohri alias Badok, tinggal di Dusun Karang Pansor Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, NTB. Ayahnya, L Ahmad Yani telah meninggal sekitar tahun 2017. Ibunya, Saerah juga telah almarhumah, meninggal sekitar tahun 2015. Jadi Zohri telah yatim piatu.

"Zohri empat bersaudara. Kakaknya Baiq Fazilah, perempuan usia 29 tahun. Kakaknya yang satu lagi laki - laki bernama L. Ma'rib, usia 28 tahun. Kakaknya yang lain Baiq Fujianti telah almarhum. Nah, Zohri anak bungsu," katanya.

Zohri sendiri menurut Tjahjo memang banyak menorehkan prestasi yang membanggakan. Misalnya pada tahun 2018 dalam kejuaraan atletik junior asia 100 meter di Jepang, Zohri berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 10.27 detik. Dan kini di kejuaraan dunia junior lari 100 meter di Finlandia, Zohri juga meraih medali emas dengan catatan waktu 10.18 detik.

"Menurut cerita, yang guru olahraga Zohri di SMP 1, Ibu Rosida yang sering mengajak dan membujuk  Zohri untuk latihan karena sudah melihat bakat dan skillnya. Awalnya Zohri selalu menolak. Sampai waktu Zohri duduk di bangku kelas 3 SMP, dia baru punya  keinginan untuk latihan," tutur Tjahjo. 

Zohri sendiri, kata Tjahjo,  setiap berangkat ke sekolah selalu jalan kaki tanpa alas kaki. Dan saat duduk di bangku kelas 3 SMP, bakatnya sebagai pelari mulai terasah. Rumah keluarga Zohri memang memprihatinkan, hanya berdinding papan. Usia rumah pun sudah tua.

"Kondisi rumah peninggalan orang tuanya berdindingkan papan merupakan rumah tua. Memang memprihatinkan. Semoga sedikit bantuan dari saya, bisa membuat Zohri dan keluarga bisa tersenyum. Karena dia juga telah membuat kita bisa tersenyum bangga," ujarnya.

Tjahjo meminta, pemugaran rumah Zohri bisa dilakukan secepatnya. Kalau bisa, dapat selesai dalam waktu satu minggu. Ia juga meminta para praja IPDN di NTB ikut membantu memugar rumah.

"Minta ijin kepada yang punya rumah. Target 1 minggi kerja. Anak-anak IPDN bantu - bantu juga," ujarnya.

Tjahjo juga memerintahkan selama rumah dipugar, keluarga Zohri harus dicarikan tempat tinggal sementara sampai rumah selesai diperbaiki. Rumah harus dipugar dengan baik. Karena itu ia minta, agar dicari tukang bangunan yang ahli.

"Tolong disewakan tempat tinggal, bisa di hotel kecil di kota tersebut. Tukang ahlinya harus ada diperbanyak. Beli juga meja, kursi, tempat tidur, kipas angin dan televisi," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengungkapkan, direktur IPDN telah melaporkan lewat rektor IPDN bahwa rumah Zohri memang benar kondisinya begitu memprihatinkan.

"Direktur IPDN NTB telah sampai di rumah Zohri sebagaimana dilaporkan Pak Rektor. Kami juga sudah koordinasi dengan pak camat untuk melaksanakan petunjuk bapak menteri," katanya, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id, kamis (13/7/2018). (*)
Share:

HUT Bhayangkara, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo Terima Penghargaan


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan dari kepolisian daerah Lampung atas partisipasi pemerintah provinsi Lampung dalam pembangunan gedung baru Mapolda Lampung. Penghargaan diberikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana disela - sela kegiatan syukuran HUT ke-72 Bhayangkara, di lapangan Polda Lampung, rabu (11/7/2018).


HUT Bhayangkara yang bertemakan "Dengan Semangat Promotor Polri Siap Mengamankan Agenda Kamtibmas Tahun 2018 dan 2019".

Selama ini, pemerintah provinsi Lampung sangat mendukung pembangunan markas kepolisian daerah Lampung di Lampung Selatan. Dimana Gubernur Ridho telah memberikan hibah lahan seluas 23,7 Ha untuk Polda Lampung yang berlokasi di kawasan pengembangan kota baru, Lampung Selatan. Selain itu, Gubernur Ridho juga menghibahkan tanah milik pemprov Lampung seluas 3 ha untuk pembangunan Mapolda Lampung yang baru. Serta menambahkan kucuran dana Rp32 miliar untuk membangun sarana perkantoran Polda Lampung.

Penghargaan atas partisipasi dalam pembiayaan pembangunan gedung baru juga diberikan kepada walikota dan bupati di Lampung atas partisipasi dalam pembiayaan pembangunan gedung baru Mapolda Lampung.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana saat membacakan sambutan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan Polri melalui program promoter telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Program promoter dibangun melalui pendekatan profesionalisme dan modernisasi guna meraih kepercayaan publik.

"Program promoter difokuskan pada tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media," jelas Suntana.

Ia menjelaskan, peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal.

"Perbaikan kultur diwujudkan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksesif. Sedangkan manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial dengan mengangkat prestasi - prestasi Polri dan menetralisir berita negatif," jelasnya.

Lebih lanjut, kapolda mengungkapkan selama dua tahun implementasi program promoter telah menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Pada survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 63,2%. Oktober satu  tahun pelaksanaan program promoter survei populasi pada Oktober 2017 menempatkan Polri sebagai lembaga yang dipercaya rangking ketiga teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 70,2%," jelas Suntana. 

Tidak hanya itu, dari dunia internasional, sebuah lembaga survei di Amerika Serikat, The Gallup Organization mengungkap Indonesia berada pada peringkat ke-9 negara teraman di dunia posisi tersebut berada di atas Denmark dan Belanda bahkan Jepang. Kapolda Lampung akan berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat, karena institusi Polri merupakan milik seluruh rakyat sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia Tercinta.

Dalam kesempatan itu juga terdapat pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari Bhayangkara Ke-72.  Kapolda memberikan penyematan pin emas dan piagam penghargaan kepada personel yang berprestasi, yaitu Johan Efendi, Handy Petrasila, Muhammad Irfan. Kapolda Suntana juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba polisi teladan, yaitu Irfansyah Panjaitan, Trisno Sigit, Jonidi, Suprapti, M. Teguh Riwayanto, Makmur BM Hasan, serta terdapat penyerahan piagam penghargaan kepada pemenang lomba dalam rangka HUT Bhayangkara ke-72. (*)
Share:

Ini Pertimbangan Mantan Ketua Bawaslu Lampung Nyalon DPD RI

Nazarudin.

setialampung - Mantan Ketua Bawaslu Lampung, Nazarudin mengutarakan alasan dan pertimbangannya maju calon anggota DPD RI.

Menurutnya, maju sebagai senator membuat dirinya mampu berkontribusi positif untuk daerah.

"Provinsi Lampung masih butuh perjuangan, maka saya siap jadi proses perjuangan pemerintah pusat di daerah dan akan terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, meningkatkan mekanisme, UU daerah termasuk masalah dana desa dan memakmurkan daerah," ujarnya, saat ditanya target, dan masyarakat sudah sangat cerdas menentukan pilihannya. (ben)
Share:

Tertarik Pada Calon Perseorangan, Mantan Ketua Bawaslu Lampung Nyalon DPD RI

Nazarudin.

setialampung - Mantan ketua bawaslu Lampung, Nazarudin mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI.

Nazarudin menjelaskan, dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI karena lebih tertarik pada calon perseorangan.

"Karena hingga saat ini saya belum menjadi pengurus partai politik," ujarnya kepada setialampung.co.id, rabu (11/7/2018). (ben)

Share:

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilgub Lampung sedang Berlangsung di Hotel Novotel

rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung 2018 di Hotel Novotel, minggu (8/7/2018).

setialampung - KPU Lampung menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung 2018 di Hotel Novotel, minggu (8/7/2018).

Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah mengatakan, rapat pleno dilaksanakan di Hotel Novotel.

"Undangan diantaranya Forkopimda, pasangan calon gubernur, saksi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, dan pemantau," kata Tio. (ben)
Share:

Kapuspen Kemendagri: Surat Pengunduran Diri ASN Caleg Tidak Dapat Ditarik Kembali

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar. Ist.

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai selasa (4/7/2018), sudah membuka pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi caleg yang akan diperiksa petugas KPU sebelum nantinya diverifikasi data dan dokumennya.

Selain mengenai mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg, isu yang mengemuka terkait dengan pencalegan ini adalah perlu tidaknya kepala daerah, anggota TNI/Polri, direksi hingga komisaris BUMN, mengundurkan diri dari jabatannya jika memutuskan maju sebagai caleg.

Bagaimana tanggapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai menteri yang memutuskan maju sebagai caleg 2019?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri memberikan penjelasan singkat aturan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu.

Disebutkan, dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k, dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memutuskan maju sebagai caleg harus mengundurkan diri. Begitu juga anggota TNI dan Polri aktif, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka harus mundur jika maju jadi caleg.

"Sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN perlu mempertimbangkan matang-matang, sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali," kata Bahtiar dalam keterangan singkatnya yang diterima setialampung.co.id, sabtu (7/7/2018).

Hal yang sama berlaku untuk direksi, komisaris hingga karyawan pada Badan Usaha Milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Aturan sebagaimana ASN maju jadi caleg, surat pengunduran diri jajaran pejabat BUMN/BUMD ini tidak dapat ditarik kembali.

Ditambahkannya, posisi ASN sesuai aturan adalah netral, karena itu ada keharusan mengundurkan diri jika memutuskan maju sebagai caleg. (*)
Share:

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo Terima Penghargaan Satya Lencana Karya Pembangunan


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, kamis (5/7/2018), meraih penghargaan tanda penghormatan satya lencana karya pembangunan di bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari Presiden Republik Indonesia, di Kediaman Gubernur Sulawesi Utara, Bumi Beringin Manado.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penghargaan diberikan karena Gubernur Lampungz M. Ridho Ficardo dinilai berhasil membangun kualitas hidup masyarakat Lampung dengan mensukseskan program kependudukan dan keluarga berencana melalui program gerbang desa sai bumi ruwa jurai.

Selain itu, penghargaan diberikan karena gubernur Lampung ini telah mengalokasikan anggaran APBD yang meningkat setiap tahunnya untuk pelaksanaan program kampung KB secara holistik. Sehingga tercapainya peningkatan TFR 2,2% dan pencapaian peserta KB baru sebesar 82,56%. (*)
Share:

Pleno KPU Lampung, Kapolda Imbau Paslon Tidak Kerahkan Massa Pendukung

Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana.

setialampung - Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana mengimbau kepada para calon gubernur untuk tidak menurunkan massa pendukung pada saat pleno di KPU Lampung.

Hal ini disampaikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana di Polda Lampung, jumat (6/7/2018).

"Karena jika dua massa bertemu dikhawatirkan akan terjadi konflik yang tidak baik. Tidak perlu mengerahkan massa. Polisi akan menurunkan personil untuk melakukan pengamanan. Terkait lokasi pleno, semuanya diserahkan kepada KPU," ungkapnya.

Selain itu, kapolda juga mengatakan, polda Lampung terus memonitor gerakan menyampaikan pendapat dengan berbagai tuntutan. Baik yang mengatasnamakan dari paslon nomor 1, 2 maupun dari paslon nomor 3.

"Selama ini bisa diakomodir dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat sepanjang tidak anarki. Sampai sekarang tidak ada yang anarki," ujarnya. (ben)

Share:

Pernah Dapat Sangsi Peringatan Keras dari DKPP, Penyelenggara Pemilu Terancam Diberhentikan Jika Kembali Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat


Foto: dkpp.go.id

setialampung - Penyelenggara pemilu yang pernah mendapat sangsi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terancam diberhentikan jika kembali terbukti melakukan pelanggaran berat lagi.

"Ya kalau memang (penyelenggara pemilu) melakukan pelanggaran berat lagi, kemungkinan bisa sampai pemberhentian tetap," tegas Ketua DKPP, Harjono, saat dihubungi setialampung.co.id, kamis (5/7/2018).

Harjono menuturkan, pihaknya siap melakukan pemeriksaan jika ada pengaduan pelanggaran etik.

"DKPP nggak melakukan pengawasan langsung atas inisiatif sendiri, tapi memeriksa kalau ada pengaduan pelanggaran etik. Saat ini masih memeriksa pengaduan lama. Mungkin dalam beberapa hari akan masuk. Lampung belum ada (laporan)," ujarnya. (ben)

Share:

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik


Foto - foto: ist.
setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pertama. Keberhasilan ini diakui dunia internasional.


"Kemudian pada 2016, penetuan regulasi pileg dan pilpres, serta tahapan pilkada 2017. Lantas pilkada serentak kedua pada 2017, kemudian pilkada serentak 2018 dan nanti pileg dan pilpres pada 2019, serta pemilihan serentak nasional pada 2024 nantinya dimana pemilihan ini meliputi pilpres, pileg dan pilkada secara serentak," katanya.

Semua itu menurut Tjahjo, adalah dinamika demokrasi di Tanah Air. Sebagian telah dilewati. Ia bersyukur, dari dinamika politik yang terjadi, nyaris tanpa ada guncangan yang berarti yang dapat mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski diakuinya, ada riak-riak kecil. Tapi secara subtansi, pesta demokrasi dengan segala dinamikanya telah berjalan dengan baik.

"Walau begitu, bukan berarti demokrasi di Indonesia tak ada tantangan," katanya.

Dirinya mencatat ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tantangan pertama, potensi manipulasi demokrasi. Menurutnya, potensi manipulasi dalam demokrasi sangat mungkin terjadi. Aktornya bisa pemilik modal, pemilik media, dan penguasa.

"Tantangan kedua, potensi kerawanan yang bisa muncul mengganggu konsolidasi demokrasi antara lain tindak pidana pemilihan, kejahatan lain yang terkait, dan konflik sosial," katanya.

Tantangan ketiga, lanjut Tjahjo, mahalnya biaya politik untuk  mendapatkan dukungan parpol. Serta praktek politik uang demi mendapatkan suara masyarakat. Ini katanya, yang membuat biaya elektoral butuh modal yang mahal.

"Ini pula  yang nantinya melahirkan lingkaran korupsi oleh kepala Daerah," ujarnya.

Karena itu, kata dia, diperlukan strategi dalam penanggulangan secara efektif yang  meliputi pencegahan dan penegakan hukum. Dua hal itu harus saling mendukung. Saling terkait dan dilaksanakan secara konsisten serta transparan.

"Saya juga perlu menjelaskan tentang arah pembangunan bidang politik dalam negeri 2005 - 2025," katanya.

Menurut Tjahjo, diperlukan pembenahan yang terus menerus. Sehingga sistem yang dibangun benar-benar kuat dan aplikable dengan situasi dan kondisi politik di dalam negeri. Salah satunya adalah penyempurnaan struktur politik dengan fokus kelembagaan demokrasi. Kemudian penataan peran negara dan masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat. Lalu, penataan proses politik sebagai bentuk representasi kekuasaan.

"Pengembangan budaya politik, pembangunan infokom dengan tujuan kemudahan akses terhadap informasi," katanya.

Dan untuk mendukung itu semua, kata Tjahjo, diperlukan program yang menjadi prioritas nasional. Pertama pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga keamanan siber. Di era digital seperti sekarang ini, keamanan siber menjadi satu hal yang perlu dibangun dengan kuat. Tentu, jika semua dinamika dan tantangan politik bisa dikelola dengan baik, kesuksesan pemilu menjadi hal yang niscaya.

"Kesukesesan pemilu bisa terwujud jika ada penguatan lembaga demokrasi, peningkatan kebebasan  sipil dan hak-hak politik, netralitas birokrasi dalam pemilu 2019, pengamanan pemilu yang baik," katanya.

Serta yang tak boleh dilupakan adalah pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi  serta efektivitas diplomasi. Bila itu diwujudkan, Indonesia bakal jadi referensi demokrasi dunia. Mungkin juga kampiun demokrasi. (*)
Share:

Sah, Mantan Napi Korupsi Dilarang Jadi Calon Legislatif, Kemendagri Hormati Keputusan Kemenkumham

kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Foto: istimewa.

setialampung - Kementerian Hukum dan HAM telah memberi nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif, dimana salah satunya memuat ketentuan tentang larangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif. Maka, dengan sudah diberi nomor, peraturan KPU telah sah di undangkan.

"Apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara, maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun  2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, dalam rilis yang diterima setialampung.co.id, rabu (4/7/2018).

Bahtiar menegaskan, terkait polemik pelarangan eks napi korupsi menjadi caleg, sejak awal posisi Kemendagri sudah jelas, menunggu dulu langkah yang diambil Kemenkumham. Karena Kemenkumham yang punya otoritas dalam hal memberi nomor sebuah aturan. Jika telah disahkan, artinya sah pula diundangkan. Kemendagri tentunya harus menghormati proses tersebut.

"Dari awal posisi Kemendagri menunggu Kemenkumham. Sekarang Kemenkumham telah mengundangkan dalam lembaran negara. Ini sudah sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Ini harus dihormati," kata dia.

Saat ditanya tentang kemungkinan aturan larangan eks napi korupsi menjadi caleg digugat, Bahtiar menjawab, telah tersedia mekanisme hukum untuk mengakomodir itu. Jika memang ada yang tak puas atau tak setuju, mereka bisa menempuh jalur hukum seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 76 UU Pemilu menyatakan, dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," tutur Bahtiar.

Permohonan pengujian itu sendiri, lanjut Bahtiar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja

"sejak Peraturan KPU diundangkan. Dan MA harus memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palinglama 30 hari kerja sejak permohonan diterima oleh MA.

"Pengujian Peraturan KPU oleh MA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Dan kata Bahtiar, dipastikan proses hukum di MA bisa cepat selesai. Dengan begitu,  tidak akan menganggu tahapan pemilu. Karena dalam Pasal 76 ayat (4) UU Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa MA wajib memutus paling lama 30 hari sejak permohonan diterima mahkamah.

"Jadi tak mengganggu," katanya. (*)
Share:

Membumikan Pancasila, Mencontoh Pandawa

Ist.

setialampung - Semangat keindonesiaan, itulah salah satu warisan terbesar Soekarno atau Bung Karno, Presiden RI pertama yang juga salah satu proklamator. Lewat Pancasila yang digalinya di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), semangat keindonesiaan itu dibumikan. Menjadi ideologi yang merekatkan. Jadi obor dan api penuntun bangsa. Hingga sekarang.

Semangat itulah yang harus di rawat. Jadi ruh dari setiap tindakan dan kebijakan. Menjadi penuntut dan petunjuk dari kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat. Tentu banyak cara untuk menyerap, merawat, mematri dan membunyikannya. Salah satunya lewat tradisi kesenian yang lebih mudah dicerna dan diterima masyarakat. Salah satunya lewat pagelaran wayang.

Pada jumat (29/6/2018), malam di Tugu Proklamasi, di Jakarta, digelar pementasan wayang kulit. Ki Dalang yang manggung Ki Anom Dwijo Kongko. Lakon yang bedar, Pandawa Manunggal. Pagelaran wayang itu sendiri merupakan hajatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperingati Puncak Kegiatan Bulan Pancasila Tahun 2018.

"Wayangan ini dalam rangkaian bulan Bung Karno, dimana rangkaiannya di awali kemarin di Ende, NTT untuk memperingati lahirnya Pancasila, kemudian gerak jalan untuk mendukung suksesnya Asean Games, malam ini wayangan, syukuran juga dengan sukses lancarnya Pilkada, juga pembersihan tempat peninggalan Bung Karno di Bengkulu," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo disela - sela acara pagelaran wayangan, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id.

Mengenai lakon Pandawa Manunggal yang dibawakan Ki Dalang Anom Dwijo Kongko, dari sisi pesan sangat tepat untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa majemuk. Dalam lakon tersebut banyak pesan serta makna  yang bisa dicatat dan diserap. Makna dan pesan yang paling penting, adalah tentang pentingnya kemanunggalan. Rasa persatuan. Ikatan persaudaraan. Intinya, tentang kebhinekaan dalam satu bangsa.

Perbedaan di Indonesia lanjut Tjahjo, adalah kekuatan. Sebuah fondasi. Bukan seperti dalam cerita wayang, ibarat Pandawa dan Kurawa, dua saudara yang berhadapan lalu berperang demi kekuasaan. Kurawa yang serakah dan menghalalkan segala cara. Dan Pandawa yang membela hak.

"Apapun bangsa Indonesia ini jangan seperti di pewayangan itu, ada pandawa, ada Kurawa. Semua Pandawa semua ksatria, sepanjang ksatria- satria itu mampu mengamalkan Pancasila," ujarnya.

Karena itu, kata dia, semua kebijakan yang diambil, pijakan serta spiritnya adalah untuk membumikan Pancasila. Dalam rangka menjabarkan seluruh sila dalam Pancasila. Seperti Pandawa yang melawan keserakahan Kurawa.

"Setiap mengambil kebijakan, keputusan politik. Apapun pusat maupun daerah kalau menjabarkan sila- sila dalam Pancasila tentu dia satria Pandawa. Mari kita kompak, ini bangsa yang majemuk tapi kita satu sebagai bangsa yang mempuntai kepribadian, kemandirian," katanya.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arief Fakrulloh mengatakan, banyak yang disyukuri sekarang ini. Terutama hajatan Pilkada yang berlangsung aman dan damai.

"Kita bersyukur kita kepada Allah SWT, pilkada serentak kemarin 171 daerah berjalan lancar. Siapa pun yang menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota itu takdir dari Allah SWT. Jadi siapapun pemenangnya harus kita dukung bersama karena itu adalah kehendak Allah SWT," katanya.

Tentang bulan bakti Pancasila sendiri, menurut Zudan, sangat penting untuk terus mengingatkan siapa pun di republik ini, bahwa Pancasila adalah obor penuntut harus mesti diingat dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Atau dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam segala aspek, nilai Pancasila harus dibumikan. Lewat wayangan, pesan kebangsaan coba disampaikan. Agar bisa dicatat, diingat serta dicatat dengan mudah oleh siapa pun.

"Satu titik yang ingin saya garis bawahi adalah nilai persatuan yang bersatu. Wayang tidak pernah ditanya oleh orang Papua, ingin menikmati, nikmati saja. Tidak penah ditanya oleh Sumbar datang wayang nikmati saja, tidak pernah ditanya asal - usulnya dari mana," katanya.

Zudan menambahkan, salah satu tugas pokok pemerintah, khususnya Kemendagri adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Khusus untuk Dukcapil,  memberikan dokumen kependudukan kepada seluruh warga  Indonesia. Tanpa diskriminasi. Tanpa membedakan. Ia pun berharap Ki Dalang bisa ikut mensosialisasikan itu. Karena kesenian adalah alat efektif untuk mensosialisasikan program pemerintah.

"Kemendagri terus akan menjaga nilai - nilai budaya luhur ini. Ini menjadi komitmen Kemendagri dari seluruh aspeknya. Semua warisan budaya nasional akan kita jaga," katanya. (rls)
Share:

Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: ist.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan akan tetap melantik pasangan calon kepala daerah yang memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 meski calon kepala daerah bersangkutan menyandang status tersangka.

"Tersangka calon pilkada yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditentukan. Posisinya bisa berubah kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," terang Tjahjo dalam keterangan tertulisnya yang diterima setialampung.co.id, sabtu (30/6/2018).

Ditekankannya, semua calon kepala daerah yang menyandang status tersangka ataupun terdakwa suatu kasus, namun perolehan suaranya tertinggi dalam pilkada tetap dilantik sepanjang kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nantinya jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kepala daerah bersangkutan dilakukan pemberhentian.

"Tahun-tahun silam juga demikian, ada yang dilantik ditahanan, begitu ada keputusan hukum tetap bersalah ya langsung diberhentikan. Proses hukum tetap berjalan, baik itu di KPK maupun di Kejaksaan," kata Tjahjo.


Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, aturan calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dalam pilkada dan berstatus tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota," terangnya merujuk Pasal 64 ayat (6).

Pada ayat (7),  disebutkan bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Kemudian pada ayat (8), disebutkan bahwa dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Bahtiar juga menjelaskan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota yang terpilih dalam pelaksanaan Pilkada, apabila berstatus menjadi tersangka pada prinsipnya penanganan hukum menjadi ranahnya para penegak hukum terus berlanjut prosesnya. Sementara proses demokrasi melalui Pilkada ranahnya penyelenggara dalam hal ini KPU, dan secara administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranahnya Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

"Semua calon KDH/WKDH yang kebetulan berstatus sebagai tersangka/terdakwa yang menang Pilkada, sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik sebagai KDH/WKDH sampai yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika kemudian diputus dan dinyatakan bersalah baru diganti. proses hukum tetap jalan, baik oleh KPK  maupun Kejaksaan," ungkapnya.

Ditekankan pula bahwa pelantikan tersebut dilakukan semata - mata karena menjalankan perintah UU Pilkada, Pasal 164 ayat (6), ayat 7 dan ayat (8).

Sedangkan proses hukum pidana yang sedang dijalani calon kepala daerah berasngkutan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan pihaknya tetap menjunjung tinggi proses hukum yang ada. (rls)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed