Langsung ke konten utama

HUT Bhayangkara, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo Terima Penghargaan


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan dari kepolisian daerah Lampung atas partisipasi pemerintah provinsi Lampung dalam pembangunan gedung baru Mapolda Lampung. Penghargaan diberikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana disela - sela kegiatan syukuran HUT ke-72 Bhayangkara, di lapangan Polda Lampung, rabu (11/7/2018).


HUT Bhayangkara yang bertemakan "Dengan Semangat Promotor Polri Siap Mengamankan Agenda Kamtibmas Tahun 2018 dan 2019".

Selama ini, pemerintah provinsi Lampung sangat mendukung pembangunan markas kepolisian daerah Lampung di Lampung Selatan. Dimana Gubernur Ridho telah memberikan hibah lahan seluas 23,7 Ha untuk Polda Lampung yang berlokasi di kawasan pengembangan kota baru, Lampung Selatan. Selain itu, Gubernur Ridho juga menghibahkan tanah milik pemprov Lampung seluas 3 ha untuk pembangunan Mapolda Lampung yang baru. Serta menambahkan kucuran dana Rp32 miliar untuk membangun sarana perkantoran Polda Lampung.

Penghargaan atas partisipasi dalam pembiayaan pembangunan gedung baru juga diberikan kepada walikota dan bupati di Lampung atas partisipasi dalam pembiayaan pembangunan gedung baru Mapolda Lampung.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana saat membacakan sambutan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan Polri melalui program promoter telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Program promoter dibangun melalui pendekatan profesionalisme dan modernisasi guna meraih kepercayaan publik.

"Program promoter difokuskan pada tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media," jelas Suntana.

Ia menjelaskan, peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal.

"Perbaikan kultur diwujudkan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksesif. Sedangkan manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial dengan mengangkat prestasi - prestasi Polri dan menetralisir berita negatif," jelasnya.

Lebih lanjut, kapolda mengungkapkan selama dua tahun implementasi program promoter telah menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Pada survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 63,2%. Oktober satu  tahun pelaksanaan program promoter survei populasi pada Oktober 2017 menempatkan Polri sebagai lembaga yang dipercaya rangking ketiga teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 70,2%," jelas Suntana. 

Tidak hanya itu, dari dunia internasional, sebuah lembaga survei di Amerika Serikat, The Gallup Organization mengungkap Indonesia berada pada peringkat ke-9 negara teraman di dunia posisi tersebut berada di atas Denmark dan Belanda bahkan Jepang. Kapolda Lampung akan berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat, karena institusi Polri merupakan milik seluruh rakyat sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia Tercinta.

Dalam kesempatan itu juga terdapat pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari Bhayangkara Ke-72.  Kapolda memberikan penyematan pin emas dan piagam penghargaan kepada personel yang berprestasi, yaitu Johan Efendi, Handy Petrasila, Muhammad Irfan. Kapolda Suntana juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba polisi teladan, yaitu Irfansyah Panjaitan, Trisno Sigit, Jonidi, Suprapti, M. Teguh Riwayanto, Makmur BM Hasan, serta terdapat penyerahan piagam penghargaan kepada pemenang lomba dalam rangka HUT Bhayangkara ke-72. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)