Langsung ke konten utama

Mendagri Lantik Robert Simbolon sebagai Pj Gubernur NTT

ist.

setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo resmi melantik Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi pelantikan berlangsung di  Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, selasa (17/7/2018).

Robert dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013 - 2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur NTT. 

“Sebelum saya ambil sumpah, saya mau bertanya, apakah saudara Robert Simbolon bersedia diambil sumpah?” tanya Tjahjo saat akan melantik Robert sebagai Pj Gubernur NTT. Robert pun menjawab dengan sigap.

“Bersedia,” katanya.

Tjahjo mengingatkan, sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab besar kepada negara dan bangsa. Sumpah yang diucapkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia.

Tjahjo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti Robert. Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan, Pj Gubernur NTT melakukan penandatanganan berita acara dan pakta integritas. Selanjutnya, serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya kepada Pj Gubernur NTT Robert.

Pada acara tersebut, Kemendagri turut menyerahkan plakat penghargaan kepada Frans Lebu Raya yang diserahkan langsung oleh Mendagri.

Dalam sambutannya, Frans mengatakan, selama lima tahun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi yang ia pimpin berjalan aman. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang berlangsung di sepuluh kabupaten di NTT pun diikuti warga dengan antusias.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan NTT juga cukup pesat. Saat ini terdapat tujuh bendungan yang sudah dan sedang dibangun.

“Selama kepemimpinan kami, terdapat perkembangan infrastruktur. Misal tujuh bendungan besar yang sedang dan sudah kami bangun,” kata Frans seraya menambahkan kondisi toleransi dan kerukunan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah pun berkembang pesat.

Usai acara pelantikan, Pj Gubernur NTT Robert menyatakan dirinya siap melaksanakan arahan Mendagri untuk keberlangsungan roda pemerintahan di NTT.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kami tetap akan fokus pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berlanjut serta tidak ada gangguan hingga bekerjanya pemerintahan yang baru nanti di bawah gubernur dan Wagub nanti yang terpilih,” kata Robert.

Robert menambahkan, dia juga akan melakukan sinkronisasi program - program kerja yang sudah berlangsung dan sedang berjalan dengan janji - janji politik gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih. Selain pelantikan Pj Gubernur NTT, pada acara tersebut berlangsung pula serah terima jabatan Ketua tim penggerak PKK dan ketua dekranasda provinsi NTT. (rls)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)