Langsung ke konten utama

Soal Kasus Kematian Yogi Andika, Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli : BW Ikut Serta Jemput Yogi Andika

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto, di ruang kerjanya, jumat (13/7/2018).

setialampung - Misteri kematian almarhum Yogi Andika, pria yang dikabarkan pernah bekerja sebagai sopir bupati Lampung Utara mulai menemui titik terang. Ini karena subdit III jatanras polda Lampung berhasil mengamankan BW, oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kematian Yogi.

"BW ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta Pusat," kata Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto, di ruang kerjanya, jumat (13/7/2018).

Ruli mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan awal dan keterangan saksi, intinya ada yang kenal dan melihat BW ikut menjemput korban (Yogi) di rumah saksi AR.

"Apakah BW melakukan atau tidak, masih didalami," ungkapnya.

Ruli menjelaskan, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada BW, tapi nggak pernah datang.

"Lalu diterbitkan surat penangkapan terhadap BW. Kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan marathon terhadap BW tentang rangkaian terjadinya pidana tersebut. Mudah - mudah bisa terungkap semua. Pemeriksaan awal, Intinya BW ikut serta menjemput korban di rumah saksi AR. Ada sekitar tujuh saksi yang sudah dimintai keterangan, diantaranya warga yang melihat, yang punya rumah dan keluarga korban yang mendapat cerita dari korban sebelum meninggal dunia. Hasil keterangan saksi, korban (almarhum Yogi Andika) diambil paksa di rumah saksi AR di Bandarlampung," ungkapnya lagi. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)