13 pemerintah daerah di Lampung raih opini wajar tanpa pengecualian

Ist.

setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, Kisyadi di Balai Keratun, rabu (1/8/2018). Setelah pelantikan, dilanjutkan serah terima jabatan Kepala BPKP sebelumnya, Sally Salamah kepada Kepala BPKP yang baru, Kisyadi.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada Sally Salamah atas kinerja dan dedikasinya selama ini sebagai kepala BPKP Lampung. Tidak Lupa, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat kepada Kisyadi sebagai Kepala BPKP Lampung yang baru.

Ridho berharap, kedepan di bawah kepemimpinan Kisyadi, BPKP Lampung dapat bekerja sama dengan lebih maksimal bersama pemerintah provinsi Lampung dalam hal pembangunan sesuai fungsi dan tugasnya.

"Saya harap peran BPKP dapat terus ditingkatkan terutama dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Diantaranya dalam hal mengawal program - program strategis. Baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Lampung," ucapnya.

Adapun peran serta yang dimaksud Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diantaranya mengawal pelaksanaan pembangunan seperti jalan tol, nendungan, kawasan industri maritim, infrastruktur dan lainnya. BPKP diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang pengawasan sehingga dapat meminimalisir permasalahan - permasalahan yang mungkin terjadi.

Gubernur Ridho juga berharap BPKP terus berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sampai dengan saat ini jumlah pemerintah daerah yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah 13 pemda dari 16 pemda yang ada di wilayah Lampung. Dan diharapkan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed