Langsung ke konten utama

13 pemerintah daerah di Lampung raih opini wajar tanpa pengecualian

Ist.

setialampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung, Kisyadi di Balai Keratun, rabu (1/8/2018). Setelah pelantikan, dilanjutkan serah terima jabatan Kepala BPKP sebelumnya, Sally Salamah kepada Kepala BPKP yang baru, Kisyadi.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada Sally Salamah atas kinerja dan dedikasinya selama ini sebagai kepala BPKP Lampung. Tidak Lupa, Gubernur Ridho juga mengucapkan selamat kepada Kisyadi sebagai Kepala BPKP Lampung yang baru.

Ridho berharap, kedepan di bawah kepemimpinan Kisyadi, BPKP Lampung dapat bekerja sama dengan lebih maksimal bersama pemerintah provinsi Lampung dalam hal pembangunan sesuai fungsi dan tugasnya.

"Saya harap peran BPKP dapat terus ditingkatkan terutama dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Diantaranya dalam hal mengawal program - program strategis. Baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Lampung," ucapnya.

Adapun peran serta yang dimaksud Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo diantaranya mengawal pelaksanaan pembangunan seperti jalan tol, nendungan, kawasan industri maritim, infrastruktur dan lainnya. BPKP diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sudut pandang pengawasan sehingga dapat meminimalisir permasalahan - permasalahan yang mungkin terjadi.

Gubernur Ridho juga berharap BPKP terus berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sampai dengan saat ini jumlah pemerintah daerah yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah 13 pemda dari 16 pemda yang ada di wilayah Lampung. Dan diharapkan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …